Moratorium Bohong: Rizal Ramli Didesak Hentikan Total Reklamasi

Proyek reklamasi pantai utara Jakarta (dok. kiara)
Proyek reklamasi pantai utara Jakarta (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Seluruh Nelayan di Muara Angke menuntut Rizal Ramli menggunakan kewenangannya sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya untuk menghentikan total proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Tuntutan ini didasarkan alasan pengerjaan proyek reklamasi tetap berjalan padahal telah ada surat Menko Maritim dan tinjauan yang dilakukan oleh pemerintah pusat beserta juga DPR RI.

Rizal sendiri bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah meninjau reklamasi Pulau C dan Pulau D, hari ini, Rabu (4/5). Dalam kunjungan itu, Rizal dan rombongan juga mendatangi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke. Anehnya, saat berkunjung ke TPI Muara Angke, Ahok tak ikut. Padahal sebelumnya dia ikut ke Pantai Indah Kapuk (PIK) untuk meninjau.

Forum Kerukunan Masyarakat Nelayan Muara Ange (Forkeman) H. Syarifudin Baso menilai, kunjungan itu seharusnya dijadikan dasar bagi Rizal menghentikan total proyek reklamasi. Sebelumnya pada 18 April 2016 Rizal Ramli sudah menyatakan bahwa reklamasi akan dihentikan (moratorium).

(Baca juga: Proyek Reklamasi Lahirkan Manusia Perahu)

“Kenyataannya pernyataan tersebut bagaikan angin lewat karena tidak ada yang berhenti. Kapal pasir terus hilir mudik, backhoe terus bergerak, dan pulau semakin bertambah besar,” kata Syarifudin.

Ketua Komunitas Nelayan Tradisional Iwan menegaskan, seluruh nelayan di Teluk Jakarta dan Muara Angke pada khususnya menolak keras reklamasi karena membuat daerah tangkapan ikan hilang, mengubah rute melaut, hilangnya ikan karena tercemar zat-zat reklamasi, keruhnya air, dan banyak hal-hal lainnya. “Hanya ada segelintir kecil mereka yang menerima reklamasi dan itupun mengaku-ngaku nelayan. Mereka ngomong begitu karena diberangkatkan umroh oleh pengembang,” ujarnya.

Dari hasil kunjungan inspeksi mendadak reklamasi Pulau C dan D hari ini, kata Siti Nurbaya, pihaknya menemukan danya kesalahan karena tidak sesuai dengan ketentuan. Dia meminta, pengembang untuk mengeruk kembali reklamasi Pulau C dan D. Sementara, Rizal Ramli menegaskan, negara tidak boleh kalah melawan pengembang.

Nelayan sendiri meminta Rizal dan menteri-menteri terkait membuktikan semua ucapannya itu. Pengacara Publik LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora selaku kuasa hukum nelayan mengatakan, Rizal Ramli selaku Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya harus berpihak pada nelayan dan orang-orang kecil.

“Karena sejatinya itulah tugasnya, melindungi nelayan selaku aset Indonesia sebagai bangsa maritim, bukan malah memunggungi lautan dengan cara mendukung reklamasi,” tegas Nelson.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kuat mengatakan, berdasarkan penuturan warga, reklamasi sangat menyiksa mereka. “Yang tadinya mereka bisa mencari ikan mudah dan membawa tangkapan 10 kilogram ikan, namun setelah reklamasi berjalan mereka hanya bisa membawa 2 kilogram ikan saja. Buat siapa reklamasi ini?” ujarnya.

Reklamasi di Teluk Jakarta saat ini masih berlangsung. Sebanyak 17 (tujuh belas) pulau akan dibangun mulai dari Pulau A sampai Pulau Q. Ditambah pulau Garuda dan giant sea wall. Nelayan Teluk Jakarta pun menghadapi jurang kepunahan dan kemiskinan. Ikan akan semakin sedikit hingga akhirnya lenyap. Dapur tidak mengebul, tidak ada lagi yang bisa dimakan, dan anak-anak berhenti sekolah. Lagi-lagi rakyat kecil harus tergusur mengikuti kemauan pengembang besar.

Nelayan dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menyampaikan tiga tuntutan mereka kepada Rizam Ramli. Pertama, memastikan penghentian proyek reklamasi. Kedua, tidak adanya relokasi warga. Ketiga, pengakuan hak atas tanah nelayan Muara Angke.

Sayangnya harapan itu pun sepertinya bakal kandas. Pasalnya, setelah selesai pertemuan dengan pihak Menko Maritim dan Menteri LHK serta Menteri KP terlihat kapal dalam proyek reklamasi pulau G masih berjalan didepan mata nelayan. Meski begitu, nelayan akan menunggu pelaksanaan janji-janji dalam waktu 3 hari dan akan kembali menuntut penghentian reklamasi kepada pemerintah. (*)

Ikuti informasi terkait reklamasi >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *