Moratorium Sawit dan Tambang Harapan Bagi Hutan dan Petani Kecil

Tanaman sawit yang ditanam di lahan sisa-sisa lahan kebakaran hutan (dok. greenpeace)
Tanaman sawit yang ditanam di lahan sisa-sisa lahan kebakaran hutan (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Presiden Joko Widodo secara tak terduga mengumumkan rencana untuk melakukan moratorium perluasan sawit dan tambang. Dengan moratorium itu, Jokowi menegaskan, nantinya tak ada lagi pemberian izin konsesi untuk sawit dan pertambangan.

Menanggapi pernyataan presiden itu, Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting menyatakan kegembiraannya. Menurut Longgena, hutan Indonesia telah menghilang dengan cepat sekali dalam kurun waktu singkat. Untuk mengatasinya, kata Longgena, dibutuhkan perlindungan mendesak.

Hal ini diakui presiden pada saat mengumumkan moratorium pemberian izin baru bagi perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industri dan pertambangan. “Meningkatkan keterbukaan data kehutanan termasuk konsesi tambang, kelapa sawit dan HTI merupakan prasyarat penting dalam melaksanakan dan mengawasi rencana presiden ini. Greenpeace berharap data-data yang sejak lama ditutupi ini dapat segera dipublikasikan,” kata Longgena dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (15/4).

(Baca juga: Jokowi Bakal Berlakukan Moratorium Sawit dan Tambang)

(Baca juga, Jokowi: Tak Ada Lagi Konsesi Sawit dan Tambang)

Pernyataan senada juga disampaikan Kepala Greenpeace untuk kampanye global hutan Indonesia Kiki Taufik. Dia mengatakan, dari Presiden Jokowi kemungkinan yang dimaksud dengan moratorium adalah berlaku hanya pada pemberian izin baru konsesi sawit.

“Artinya moratorium saat ini yang melarang pemberian izin HGU baru di wilayah mana pun di hutan primer dan gambut, akan diperluas cakupannya ke seluruh kawasan Indonesia. Masih banyak wilayah hutan yang masuk dalam konsesi yang saat ini, jadi akhir dari ekspansi kelapa sawit harus melindungi seluruh hutan yang tersisa di mana pun berada termasuk di dalam konsesi,” ujarnya.

Agar industri sawit tidak terus memperluas kebun hingga ke kawasan hutan, kata Kiki, Greenpeace sejak lama telah mendorong peningkatan manfaat yang lebih besar dari perkebunan kelapa sawit yang telah ada terutama perkebunan petani mandiri skala kecil. Hal ini membutuhkan dukungan dari pemain besar agar dapat menyediakan keahlian mereka untuk membantu keluarga petani dalam menaikan produktifitas melalui peningkatan praktik pertanian terbaik.

“Sementara itu pengumuman kemarin tidak memperjelas apakah moratorium akan diterapkan pada konsesi yang belum ditanam, mengingat banyak perusahaan sudah memiliki komitmen nol deforestasi. Pendekatan Stok Karbon Tinggi┬á menyediakan metodologi yang jelas mengubah janji menjadi aksi nyata dan pendekatan tersebut dapat menjadi panduan bagi petani kecil untuk mematuhi komitmen baru moratorium presiden ini,” ujarnya.

Greenpeace juga berharap bahwa pengumuman Presiden Jokowi atas moratorium izin pertambangan dapat secepatnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden yang berkekuatan hukum mengikat.

Jurukampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Hindun Mulaika mengatakan, sudah sejak lama izin pertambangan diperoleh secara gampang tanpa mempertimbangkan dampak permanen kerusakan lingkungan. Di Kalimantan Timur luasan areal pertambangan mencapai 75% dari luas provinsi. Hasil Korsup (Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi) di sektor mineral dan pertambangan menyimpulkan, terdapat 3.966 Izin Usaha Pertambangan yang masih berstatus “Non Clean and Clear”.

“Reklamasi lahan tambang tidak akan pernah bisa memulihkan keanekaragaman hayati yang sudah hilang, belum terhitung lagi bagaimana dampak tambang batubara terhadap hilangnya lahan pertanian produktif, penurunan kualitas air sungai dan kelangkaan air yang konsekuensinya berdampak mengerikan bagi penduduk setempat,” pungkasnya. (*)

Ikuti informasi terkait sawit dan tambang >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *