Nasib Nelayan Perempuan di Tengah Konflik Agraria

Suasana diskusi ‘Perempuan Nelayan di Tengah Konflik Agraria di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil’, yang dihelat di kawasan Cikini, Jakarta, Senin (19/11). (villagerspost.com/m. agung riyadi)

Jakarta, Villagerspost.com – Sambil terus berupaya menahan air matanya agar tak terumpah, Fitriati, nelayan perempuan asal Dusun Pancer, Desa Sumber Agung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, menceritakan nasib para nelayan di desanya yang saat ini masih terus mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat rusaknya Gunung Tumpang Pitu, pasca dibukanya pertambangan emas pada tahun 2014 lalu. Dia bercerita, penambangan emas di Tumpang Pitu tak hanya menghancurkan kehidupan warga desa yang menjadi petani, tetapi juga nelayan.

“Tahun 2016 lalu, terjadi banjir lumpur yang mencemari laut kami, karena luapan lumpur dari bukit yang digunduli,” kata Fitriati dalam diskusi bertajuk ‘Perempuan Nelayan di Tengah Konflik Agraria di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil’, yang dihelat di kawasan Cikini, Jakarta, Senin (19/11)

Banjir lumpur ini tak hanya membuat nelayan kesulitan melaut, tetapi juga ikut menghancurkan biota laut di kawasan wisata Pulau Merah yang selama ini menjadi andalan pariwisata di Banyuwangi. Tak hanya mengalami kerugian fisik dan psikis, para nelayan, kata Fitriati, juga mengalami kerugian secara budaya. “Bertahun-tahun lamanya, bagi nelayan yang melaut dari desa kami, Gunung Tumpang Pitu merupakan penanda arah pulang. Jika kami hendak pulang dari melaut, maka kami melihat ke arah Gunung Tumpang Pitu, kini gunung itu dipangkas habis,” kisahnya.

Kisah yang diceritakan Fitriati itu, merupakan salah satu dari sekian banyak cerita terkait konflik agraria yang dialami para nelayan, khususnya, nelayan perempuan. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat, konflik agraria di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Peningkatan ini terjadi seiring dengan praktik perampasan ruang hidup masyarakat pesisir yang disebabkan oleh masuknya investasi dan korporasi yang menguasai sumber daya alam di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, berupa sumber daya kelautan dan perikanan.

Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, peningkatan proyek investasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016. Kasus reklamasi misalnya meningkat dari 16 kasus di tahun 2016 menjadi 37 kasus di tahun 2017. Konflik pertambangan meningkat dari 17 kasus 2016 menjadi 21 kasus. Sementara konflik akibat pariwisata meningkat dari 16 kasus di 2016 menjadi 79 kasus di 2017.

Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati mengatakan, fakta-fakta di lapangan membuktikan, kriminalisasi yang menimpa masyarakat pesisir semakin masif terjadi. Hal ini terjadi karena ketidakhadiran negara untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat pesisir. KIARA mencatat, sampai dengan tahun 2017, lebih dari 11 orang nelayan, termasuk perempuan nelayan, dikriminalisasi karena melawan proyek tambang dan proyek pariwisata.

Susan menegaskan, kriminalisasi yang menimpa nelayan dan perempuan nelayan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil seharusnya tidak terjadi jika negara berpihak kepada masyarakat. Namun, faktanya masyarakat selalu menjadi korban. Peraturan perundangan memandatkan, masyarakat pesisir adalah aktor utama dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber daya perikanan dan kelautan.

“Dengan demikian, negara wajib melindungi perempuan nelayan yang menjadi korban konflik agraria di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil,” tegasnya.

Susan menambahkan, perempuan nelayan yang tinggal di wilayah konflik rentan menjadi korban kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun aparatur negara. “Kasus di Pulau Pari atau di Tumpang Pitu, Banyuwangi, perempuan nelayan malah menjadi korban kekerasan, intimidasi hingga kriminalisasi yang dilakukan oleh aparatur negara. Artinya negara tidak berdiri untuk nelayan ataupun perempuan nelayan dan cenderung membela perusahaan dari pada rakyat,” tegas Susan.

Dengan merujuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Susan menjelaskan, negara wajib menjamin sepuluh hak yang dimiliki oleh perempuan, dalam hal ini perempuan nelayan. Pertama, hak untuk bekerja. Kedua, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik. Ketiga, hak untuk mengakses dan mendapatkan pendidikan yang layak.

Keempat, hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Kelima, hak untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan (formal dan informal). Keenam, hak untuk berorganisasi dan mendirikan koperasi sebagai wadah perjuangan kesetaraan. Ketujuh, hak berpartisipasi di dalam seluruh aktivitas masyarakat. Kedelapan, hak untuk mendapatkan kredit perikanan, pelayanan pemasaran, dan teknologi. Kesembilan, hak atas tanah; dan kesepuluh, hak untuk memperoleh rumah, sanitasi, listrik, air bersih, dan transportasi.

Indonesia sendiri, kata Susan, sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). “Ini artinya negara harus menjamin perlindungan terhadap hak perempuan nelayan, khususnya yang menjadi korban konflik agraria di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah hal mendesak yang wajib dilakukan oleh negara. Presiden Jokowi harus mampu menghentikan praktik-praktik kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan oleh apparat kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan perampuan nelayan,” tegas Susan.

Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan Saur Tumiur Situmorang mengatakan, sejak tahun 2003 hingga 2017, Komnas Perempuan telah menerima 19 pengaduan terkait konflik sumber daya alam. “Tiga di antaranya berkaitan dengan perempuan komunitas nelayan,” kata Saur.

Dari jumlah itu, Komnas Perempuan memetakan bentuk-bentuk kekerasan yang pelanggaran HAM yang dialami nelayan perempuan dalam konflik sumber daya alam. “Ada kekerasan fisik, misalnya, dipukul, ditendang, didorong hingga jatuh. Ada juga kekerasan psikis seperti dibentak, diintimidasi, dan sebagainya,” ujarnya.

Kemudian, ada juga kekerasan seksual seperti mencolek bagian tubuh perempuan, diraba saat digeledah oleh aparat baik keamanan maupun aparat perusahaan swasta dan pemerintah. Kekerasan berikutnya adalah kekerasan ekonomi dimana istri menanggung beban hidup keluarga karena suami ditangkap. “Termasuk hilang atau berkurangnya penghasilan keluarga karena hilangnya sumber hidup akibat misalnya, digusurm atau pantai tercemar atau pelarangan membuka usaha di pesisir,” jelas Saur.

Hal ini, kata dia, jelas merupakan pelanggaran bagi hak-hak nelayan, khususnya perempuan nelayan. Setidaknya ada beberapa hak yang mesti dijamin oleh pemerintah. Pertama, hak untuk tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa secara sewenang-wenang sesuai Pasal 18 UU Nomor 39/1999 tentang HAM. Pasal 58 beleid yang sama juga menjamin hak perempuan nelayan atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan.

UU Nomor 11 tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi juga menjamin hak ekonomi nelayan perempuan, seperti hak mencari nafkah dan hak atas pangan. Kemudian ada pula perlindungan atas hak kesehatan sesuai UU Nomor 7 tahun 1984.

Karena itu, kata Saur, terkait konflik agraria, Komnas Perempuan telah menerbitkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun daerah. Pertama, mengkaji ulang pemerian izin usaha baik tambak, perikanan, perhotelan dengan mengutamakan akses pangan dan ekonomi nelayan, termausk lingkungan yang sehat. Kedua, menjamin hak kepemilikan dan hak pengelolaan bagi perempuan nelayan. Ketiga, memastikan peran serta perempuan nelayan dalam pembuatan kebijakan tentang tata kelola sumber daya alam, khususnya di pesisir pantai dan hutan mangrove.

Keempat, menjamin pemenuhan hak perempuan nelayan atas penguasaan dan pengusahaan lingkungan perairan, peningkatan kapasitas dalam pengembangan ekonomi serta penyediaan sarana dan rasarana yang aman bagi perempuan. Kelima, pengembangan kapasitas keterampilan serta sumber-sumber ekonomi perairan bagi perempuan nelayan. “Keenam, membangun mekanisme pencegahan, perlindungan dan pemulihan hak-hak perempuan nelayan korban konflik sumber daya alam,” tegas Saur.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *