Nelayan Ingatkan Pemerintah Soal Akses BBM

Jakarta, Villagerspost.com – Sekjen DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Iing Rohimin mengingatkan pemerintah agar menuntaskan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan tradisional. “Äkses terhadap BBM perlu segera dituntaskan karena merupakan permasalahan pokok bagi nelayan,” kata Iing, dalam acara konsolidasi nelayan di, Dusun Poton, Desa Jerowaru, Lombok Timur, Rabu (13/1).

“Kami berharap soal BBM bersubsidi ini bisa dinikmati oleh semua nelayan kecil tradisional, karena itu haknya nelayan,” tegas Iing.

Terlebih, kata dia, saat ini sudah ada UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Dia meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi NTB serta kelembagaan terkait dengan BBM bersubsidi ini berkomunikasi lebih intens agar nelayan segera mendapatkan haknya.

“Terkait dengan BBM bersubsidi ini, nelayan perlu didukung dengan akses permodalan agar nelayan bisa memiliki SPBN sendiri lewat berkoperasi misalnya agar hak nelayan BBM bersubsidi ini dalam penyalurannya diawasi oleh nelayan serta dikelola oleh nelayan langsung,” Iing mengingatkan.

“Ke depan, KNTI akan melakukan upaya-upaya seperti melakukan pendataan kebutuhan BBM nelayan, agar data benar-benar adanya,” tambah Iing.

Ketua DPD KNTI Lombok Timur Dedy mengungkapkan, nelayan tradisional saat ini memang masih terkendala untuk dapat mengakses BBM bersubsidi. Kondisi ini terjadi merata, termasuk di Lombok Timur. Harga BBM untuk nelayan, saat ini dijual dengan harga yang sama dengan BBM untuk kendaraan pribadi.

“Saat ini nelayan dalam pemenuhan BBM harus membeli ke SPBU yang cukup jauh karena kurangnya SPBN di Lombok Timur, padahal nelayan Lotim sangat banyak sekali pakai,” ujarnya.

Kalau tidak ke SPBU, nelayan akan mencari BBM ke pengecer dengan perbedaan harga mencapai Rp3000 sampai Rp4000 dari harga resmi di SPBU.

“Harapannya pemerintah pusat dan provinsi NTB mampu memastikan terpenuhinya hak nelayan terutama soal BBM bersubsidi. Karena BBM ini adalah keperluan utama nelayan untuk melaut maupun aktivitas kelautan lainnya,” kata Dedy.

“Ke depan KNTI di NTB akan melakukan advokasi dan pendampingan terkait dengan upaya pemenuhan hak-hak nelayan atas BBM bersubsidi,” tambahnya.

Menanggapi informasi ini, Kasi Pelabuhan Perikanan DKP PROVINSI NTB Indra Gunawan menjelaskan, pihaknya tahun ini akan menambah kuota BBM bersubsidi untuk nelayan. “Tahun ini kita akan menambah kuota BBM bersubsidi dua kali lipat,” ujarnya.

Indra menjelaskan, untuk mendapatkan BBM bersubsidi nelayan diharuskan memiliki surat rekomendasi. Dinas Kelautan dan Perikanan NTB menerima data kebutuhan BBM dari dinas kabupaten, yang nantinya menjadi acuan penerbitan surat rekomendasi.

“Kita mendukung dan siap mengawal nelayan untuk mendirikan SPBN lewat pengelolaan koperasi nelayan. Kita juga siap membuka forum komunikasi nelayan dengan stakeholder yang berkaitan dengan BBM bersubsidi ini,” tegasnya .

Editor: M. Agung Riyadi