Nelayan Jadi Korban Kriminalisasi, Akibat Privatisasi Pulau-Pulau Kecil

Nelayan teluk Jakarta mencari ikan (dok. KNTI)
Nelayan teluk Jakarta mencari ikan (dok. KNTI)

Jakarta, Villagerspost.com – Nelayan teluk Jakarta kembali menjadi korban kriminalisasi akibat proyek reklamasi. Kali ini, nasib buruk itu menimpa Edi Priadi, nelayan dan pembudidaya rumput laut yang mendiami Pulau Pari di gugusan Kepulauan Seribu DKI Jakarta.

Edi belum lama ini dijatuhi vonis 4 bulan penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperkuat vonis yang dijatuhkan PN Jakarta Utara. Edi divonis lantaran dinilai bersalah melakukan tindak pidana memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum. Edi dinyatakan terbukti melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHP.

Sang nelayan korban kriminalisasi itu, Sabtu (28/1) kemarin telah mendatangi Lembaga Bantuan Hukum Banten dan Walhi Jakarta untuk mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan tersebut. Sebelumnya upaya kasasi Edi ditolak oleh PN Jakarta Utara dengan alasan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 08 tahun 2011, putusan dibawah satu tahun tidak boleh diajukan kasasi.

Atas penolakan itu, tim kuasa hukum Edi juga sudah melaporkan tindakan penolakan kasasi itu ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Tim Kuasa Hukum berpendapat bahwa dasar SEMA yang dijadikan penolakan bertentangan dengan KUHAP Pasal 244 yang merupakan ketentuan lebih tinggi dari pada SEMA.

Kasus yang menimpa Edi Priadi bermula saat dia dilaporkan PT Bumi Pari ke kepolisian melanggar Pasal 167 Ayat 1 KUHP dengan tuduhan melakukan tindak pidana memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum. Kuasa hukum Edi, Tigor Hutapea menilai, telah terjadi kejanggalan dalam kasus ini.

Menurut Tigor, Edi tidak melakukan penyerobotan bangunan atau pekarangan milik PT Bumi Pari. “Pak Edi telah menempati lahan dan membangun rumah yang berada dipinggir pantai pulau pari sejak tahun 1999 dengan meminta izin kepada ahli waris pemilik lahan dan ketua RT. Tidak ada bangunan atau pekarangan milik PT Pulau Pari saat itu,” ujar Tigor dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Minggu (29/1).

Dia menegaskan, PT Bumi Pari baru masuk tahun 2015 dan membangun pagar disamping rumah Edi, kemudian melakukan klaim lahan yang ditempati Edi merupakan milik perusahaan dengan dasar sertifikat HGU yang terbit tahun 2015. PT Bumi Pari kemudian memberikan somasi agar Pak Edi meninggalkan lahan. “Karena tidak menuruti somasi Pak Edi dilaporkan ke kepolisian,” ujar Tigor Hutapea.

Di persidangan pun, kata Tigor, ada banyak kejanggalan, karena fakta-fakta yang diajukan pihak Edi diabaikan majelis hakim. “Terjadi kejanggalan atas vonis yang dijatuhkan kepada Edi Priadi, hakim telah salah dalam memutus perkara, hakim tidak memperhatikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi,” tegas Tigor.

Tigor menambahkan, Edi tidak melakukan tindakan pidana seperti yang dicantumkan dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP. “Klien kami telah menempati lahan tersebut sebelum sertifikat HGU dikeluarkan. Justru pihak PT Bumi Pari yang kami duga melakukan penyerobotan terhadap lahan yang dikuasai Pak Edi,” ujarnya.

Tigor menilai, kalaupun PT Bumi Pari keberatan atas keberadaan Edi dilahan tersebut, maka jalur hukum yang ditempuh PT Bumi Pari adalah melakukan gugatan perdata ke pengadilan bukan melaporkan tindak pidana. “Kami menilai kasus ini dipaksakan oleh aparat hingga┬á proses pengadilan sebab ini kasus perdata,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Puput TD Putra mengatakan, kejahatan korporasi yang merampas ruang hidup dan sumber penghidupan rakyat kecil dari waktu ke waktu semakin masif terjadi di Indonesia. “Ditambah ketidakberpihakan pemerintah dan tebang pilih hukum membuat keadilan menjadi semu untuk kalangan rakyat kecil tebukti dengan kasus yang melanda warga Pulau Pari,” ujarnya.

Selain Edi, kata Puput, sudah ada 3 orang warga yang mendapatkan somasi dan intimidasi dari pihak PT Bumi Pari, dengan klaim PT Bumi Raya yang menguasai 90 % lahan yang ada di pulau Pari. “Artinya akan terjadi kriminalisasi besar-besaran terhadap warga pulau pari dan penggusuran rumah-rumah penduduk dipulau Pari,” ujarnya.

Kriminalisasi nelayan di pulau Pari merupakan salah satu dampak dari dibukanya investasi penguasaan terhadap pulau-pulau kecil. “Nelayan yang mayoritas berdomisili di pesisir pantai yang bekerja menangkap ikan, melakukan budidaya dan mengelola pesisir menjadi sasaran rakusnya korporasi untuk menguasai pulau-pulau kecil yang memiliki nilai ekonomi tinggi baik dalam pariwisata dan budidaya ikan,” kata Puput.

Dia menjelaskan, hampir seluruh nelayan tidak mengenal surat menyurat tanah yang mereka kenal adalah penguasaan bersama atas pantai dan pesisir. Puput menilai, implementasi perlindungan hak-hak nelayan masih sangat lemah walaupun sudah memiliki UU No 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah dan pesisir dan pulau-pulau kecil dan UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan.

“Dalam kasus yang dialami Pak Edi, pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Kelautan dan Perikanan masih berdiam diri untuk melindungi nelayannya,” pungkasnya.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *