Nelayan Kota Semarang Tuntut Pemenuhan Kebutuhan BBM

Armada kapal tangkap ikan milik nelayan (dok. djpt.kkp.go.id)

Semarang, Villagerspost.com – Sudah lama nelayan di Tambak Lorok, Kota Semarang kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk melaut, terlebih ketika PT AKR yang berada di RT 02 RW 15 Tambak Lorok, yang selama ini melayani penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan, sudah lama tidak beroperasi sejak tahun 2015.

Masalah ketersediaan bahan bakar ini tidak menimpa nelayan Kota Semarang di Tambak Lorok saja, nelayan Mangkang Wetan dan Mangun Harjo juga mengalami kesulitan yang sama dalam mengakses bahan bakar karena tidak adanya SPBN untuk nelayan. Menanggapi masalah ini, Ketua DPD KNTI Semarang Slamet Ari Nugroho mengingatkan pemerintah mengenai perundang-undang No 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Terutama Pasal 3 huruf (a) mengenai penyedian sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha dalam hal ini nelayan.

“Pemerintah harus sesegera mungkin membangun SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan-red) di kampung nelayan agar nelayan lebih mudah mengakses bahan bakar. Nanti untuk pengelolaan SPBN bisa diserahkan kepada koperasi nelayan,” ujarnya, di forum dialog antara nelayan dengan pemerintah yang dilaksanakan Kamis (18/7) di Hotel Horison Kota Lama, Semarang.

Dalam kesempatan itu, Kistiyono dari Dinas Perikanan Semarang mengungkapkan, Dinas Perikanan Kota Semarang dengan Pertamina serta KUB-KUB (kelompok usaha bersama-red) nelayan yang ada sudah berkoordinasi dengan nelayan perihal bahan bakar. Sayangnya, Kistiyono tidak menyampaikan apa saja hasil yang dicapai dari koordinasi itu. “Dari data Januari-Juni persediaan BBM untuk usaha perikanan di kota Semarang, tergolong cukup. Bahkan disetiap bulannya ada sisa 2000 liter,” jelasnya.

Sebelumnya, Suhartono selaku ketua forum KUB mengungkapkan, dari KUB sering memberikan usulan mengenai BBM ke dinas Perikanan Kota Semarang. “Akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya,” ujarnya.

Ali Mahmudi seoarang nelayan Tambak Lorok mengungkapkan saat ini tidak ada SPBN di Tambak Lorok. “Padahal ini kampung nelayan. Saya berharap adanya SPBN, nantinya dikelola oleh nelayan,” tegasnya.

Ketua KNTI Riza Damanik dalam forum tersebut menyampaikan, sekitar 60 persen bisa lebih bahkan, rata-rata biaya produksi nelayan adalah untuk BBM. “Nah, Kalau BBM itu sulit didapatkan atau bahkan lebih mahal maka ongkos produksinya akan semakin tinggi. Bila membeli ke SPBU tidak diperbolehkan, maka harus dipastikan SPBN-nya ada. Agar biaya produksi nelayan rendah, sehingga nelayan lebih untung,” tegasnya.

Alam dari perwakilan Pertamina More 4 Jawa Tengah dan DIY, yang hadir dalam forum tersebut menyampaikan, stok kuota BBM subsidi yang mengatur adalah BPH Migas, dalam hal ini BPH Migas bertindak sebagai regulator. “Adapun Pertamina adalah sebagai pelaksana atau lembaga penyalur BBM ber-subsidi. Selain Pertamina, AKR juga demikian,” jelasnya.

Dia menegaskan, SPBN yang ada sekarang di Tambak Lorok bukan dikelola oleh pertamina, tapi dikelola oleh AKR. “SPBN yang sekarang ada (di Tambak Lorok) dibangun oleh AKR dan menjadi Aset AKR, sedangkan untuk prosedur di Pertamina untuk pembangunan SPBN, pertama, adanya pengajuan dokumen/rekomendasi dari dinas perikanan kota terkait pendirian SPBN. Kemudian bila perijinannya lengkap, maka nantinya pemerintah pusat akan membangun SPBN,” jelasnya.

Wawan seorang nelayan dari Mangkang Wetan bercerita, pihaknya sudah mengajukan proposal pembelian ke SPBU lewat DKP tapi terkendala izin dikantor Pertamina. “AKR tidak berfungsi lagi karena merugi 500 miliar rupiah dari 15 titik AKR di wilayah Jawa Tengah,” tambah DKP Jateng Kurniawan.

Dalam pertemuan itu, solusi yang disepakati dari Pertamina dan Dinas Perikanan Kota Semarang ada dua. Solusi jangka pendek, membuat surat rekomendasi dari KUB ditujukan kepada dinas perikanan kota, untuk bisa membeli BBM di SPBU yang ditunjuk oleh Dinas dan Pertamina. Dan surat permohonan tersebut harus dilampirkan KTP dan data kebutuhan bahan bakar.

Jangka waktu surat pernyataan tersebut hanya berlaku selama 1 bulan dan barus diperbaharui kembali setiap bulannya. Nelayan yang tidak terdaftar di KUB, harus masuk KUB entah bergabung di KUB lama atau membuat KUB baru. Karena data KUB tersebut nantinya akan diinputkan ke data pemerintah. Solusi jangka panjang, SPDN dikelola oleh KUD setempat

Menanggapi solusi ini, Ketua KNTI kota Semarang Ari Nugroho menanggapi dengan skeptis. “Banyak nelayan tidak tercatat di KUB. Sehingga bantuan hingga saat ini sering tidak tepat. Terdapat 34 KUB yang di data, namun hanya sedikit yang aktif,” katanya.

Dia mengungkapkan, rata-rata satu hari kebutuhan BBM nelayan sekitar 50 liter. “Tapi kebutuhan tiap nelayan itu berbeda tergantung alat tangkapnya dan berapa jumlah mesinnya. Sehingga kalau misal SBPN hanya menyediakan 20 liter, maka bisa terjadi konflik antar nelayan,” jelasnya.

Menanggapi itu, Pertamina dan Perikanan Kota menegaskan, tidak ada batas kuota BBM untuk nelayan. “Nelayan dapat mengakses BBM sesuai dengan kebutuhannya di SPBU yang direkomendasikan nantinya,” kata Alam, perwakilan Pertamina.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.