Nelayan Lamongan Minta Tetap Dibolehkan Gunakan Cantrang | Villagerspost.com

Nelayan Lamongan Minta Tetap Dibolehkan Gunakan Cantrang

Nelayan memperbaiki jaring cantrang (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Mulai tanggal 1 Januari 2018 nanti, pemerintah melalui kementerian Kelautan dan Perikanan secara resmi bakal memberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Lewat Permen itu, pemerintah secara resmi melarang penggunaan alat penangkapan ikan (API) yang merusak lingkungan.

Alat-alat tangkap yang dilarang adalah pukat tarik (seine nets) seperti dogol, cantrang dan lampara dasar; pukat hela (trawls) dan perangkap. Terkait rencana itu, Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi mengatakan, masih banyak nelayan yang belum siap dengan pemberlakuan larangan itu. Nelayan di Lamongan, Jawa Timur misalnya, kata Viva, meminta agar masih diperbolehkan menggunakan cantrang.

Mereka, kata Viva, meminta agar pemerintah menunda pemberlakuan Permen KP Nomor 71/2016. “kita mendengar ternyata masih ada tuntutan untuk menunda dan kembali pada penggunaan alat cantrang sampai tanggal 31 Desember 2017,” kata Viva, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (4/12).

Viva mengatakan, aspirasi nelayan tersebut, akan dibawa ke DPR dan akan dikomunikasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencari solusi yang tepat dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat nelayan yang berbeda alat penangkapan ikan itu. “Seluruh nelayan itu juga harus dilindungi, tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang dilindungi tapi seluruhnya harus dilindungi,” tegas politisi PAN itu.

Menurut Viva, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Penambak Garam, maka tugas pemerintah adalh wajib untuk melindungi masyarakat nelayan yang ada di Indonesia.

Para nelayan di wilayah pantai utara Lamongan sendiri beberapa waktu lalu menolak pemberian bantuan alat penangkap ikan yang diberikan pihak KKP. Para nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) ini menolak alat tangkap yang sedianya diberikan sebagai ganti pelarangan menangkap ikan dengan menggunakan payang atau cantrang.

Ketua ANI cabang Lamongan Agus Mulyono menegaskan, nelayan Lamongan meminta Permen 71 tahun 2017 tersebut ditunda pelaksanaannya. “Nelayan Lamongan menolak bantuan alat tangkap ini, karena kami belum tahu alat tangkap ini ramah lingkungan atau tidak, karena belum diujicobakan,” kata Agus.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Lamongan Kartika Hidayati mengatakan, apa yang diinginkan nelayan akan diperjuangkan. Sejauh ini mereka bisa mempertahankan kelestarian laut agar ikan tidak saja diambil pada saat ini saja, tapi bisa untuk generasi ke depan sehingga ikan tidak habis saat ini saja.

“Ikan bisa diambil sampai kapanpun tidak habis saat ini saja, sehingga nelayan harus menyadarinya dengan cara menggunakan alat tangkap yang diinginkan oleh nelayan yakni ramah lingkungan,” terangnya.

Terhadap nelayan yang masih enggan menerima bantuan alat tangkap ikan ini, lanjutnya, pihaknya akan terus melakukan komunikasi. “Ini hanya persoalan komunikasi saja,” mantapnya.

Terkait penolakan ini, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Syarif Hidayat mengatakan, pihaknya telah bekerja keras satu bulan ini untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh nelayan. “Soal alat tangkap pengganti bantuan ini kalau tidak cocok ya kita tarik, kita ganti sesuai dengan yang diinginkan,” ujarnya.

Namun demikian, nelayan yang butuh itu alat tangkap yang tetap diberikan sampai mereka nyaman dengan menggunakan alat tangkap yang baru itu dan hasilnya baik.Tidak semuanya nelayan itu tidak merasa tidak sesuai. Bagi yang sesuai itu dibagikan, bagi yang belum itu akan dikomunikasikan.

“Tidak ada niat kami memberatkan nelayan, kita ingin nelayan tetap bisa menangkap ikan seperti biasa, hanya saja alat tangkapnya harus ramah lingkungan, karena kita ingin nelayan sejahtera, dan ikan laut selalu ada sampai anak cucu kita,” katanya.

Diketahui dalam pertemuan tersebut, KKP menyerahkan bantuan sebanyak 146 unit kapal perikanan dan 772 unit bantuan alat penangkap ikan (API). Bantuan tersebut diberikan pemerintah, untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan.

Sejumlah 772 API dengan jenis gillnet millenium dasar dan gillnet millenium pertengahan diberikan kepada nelayan Kota Pasuruan sejumlah 4 unit, Kabupaten Tuban 609 unit, Kabupaten Lamongan 18 unit, Kabupaten Gresik 121 unit, dan Kabupaten Situbondo 20 unit. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *