Nelayan Minta Anies-Sandi Hapus Proyek NCICD dan Reklamasi dalam RPJMD DKI 2018-2022

Maket reklamasi Teluk Jakarta (dok. antikorupsi.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Para nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Basweam-Sandiaga Uno untuk menghapus rencana pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang termuat dalam draf rancangan awal RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018-2022. Dalam draf rancangan awal yang dibagikan dalam acara konsultasi publik pada Rabu (22/11) siang, Pemprov DKI masih memasukan agenda pembangunan NCICD.

“Dengan adanya proyek NCICD ke dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018-2022 menjadikan Gubernur Jakarta tidak mengambil langkah utama restorasi dan pemulihan ekosistem Teluk Jakarta dan perlindungan nelayan,” kata Kepala Departemen Pendidikan DPP KNTI Henri Pratama , dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com.

Apalagi, kata Henri, ditambah adanya rencana relokasi penduduk yang terdampak akibat pembangunan proyek NCICD. Khususnya di daerah Kamal Muara, Muara Angke dan Kali Blencong yang akan dibangun tanggul laut dan tanggul muara sungai sepanjang 6.750 meter sebagai bagian pembangunan NCICD tahap darurat, disebut Fase D.

“Padahal sesuai janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berjanji untuk menghentikan seluruh aktifitas yang berkaitan dengan reklamasi dan penggusuran komunitas kampung kota.

Jika merujuk pada pidato pembukaan Anies, dia sendiri mengatakan pemerintah akan memberi perhatian pembangunan sekitar 40% kepada kepulauan seribu. Alasannya, Jakarta merupakan daerah yang memiliki pesisir dan pulau-pulau kecil untuk diperhatikan,” papar Henri.

Sementara posisi Jakarta sebagai ibukota dapat menjadi contoh pengelolaan pulau untuk daerah lain. Namun disayangkan, pidato Gubernur Anies tidak tercermin jelas dan kuat dalam draf rancangan awal RPJMD DKI Jakarta. “Terkait perhatian kepada masyarakat pesisir dan kepulauan seribu juga nampak normatif. Meskipun telah memuat rencana pembangunan terkait transportasi, air, pendidikan, kesehatan, energi, lapangan kerja, dan lainnya,” terang Henri.

KNTI mengingatkan, adanya perampasan lahan yang terjadi di Pulau Pari beberapa waktu lalu juga berkebalikan dengan pidato gubenur dan RPJMD soal perhatian kepada pulau-pulau kecil, khususnya di kepulauan seribu. Sekitar 350 kepala keluarga nyaris kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya akibat privatisasi dan perampasan lahan di pulau pari.

“Padahal disebutkan dalam RPJMD, pemerintah akan mendorong pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Nyatanya, hari ini masyarakat pulau pari tengah berjuang menghadang privatiasi pulau melawan korporasi,” tegas Henri

Dilihat dari sektor kelautan dan perikanan pemerintah mengakui bahwa pada tahun 2016 tidak melakukan pembinaan nelayan dengan cakupan 0 persen. Padahal padahal tahun 2012 terdapat 74,5 persen nelayan yang dibina. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 70,8 persen.

Bisa jadi pembinaan pada tahun 2016 tidak dilakukan karena sudah banyak nelayan yang mulai kehilangan wilayah tangkap dan mata pencahariannya akibat reklamasi. ”

Kami menilai forum konsultasi yang diadakan tadi sangat bersifat normatif apabila tidak ada tindak lanjut dalam waktu dekat untuk membahas hal-hal yang substantif,” ujar Henri.

Sementara waktu yang diberikan untuk elaborasi dalam pelaksanaan proses konsultasi yang dilakukan juga sangat terbatas. Pembahasan yang dilakukan justru memaksa peserta untuk menyentuh kegiatan yang bersifat teknis dalam pelaksanaan RPJMD DKI Jakarta.

“Padahal Gubernur Anies mengatakan dalam pidatonya, pembahasan konsultasi sebaiknya memerlukan narasi yang mengacu pada kerangka strategis tentang keadilan dan keberpihakan, orientasi pada warga dan ruang interaksi serta birokrasi efektif dan penguatan tata kelola dalam merancang pembangunan kota,” kata Henri.

Tetapi forum tersebut berjalan tanpa memperhatikan narasi dan konsep atas rencana pembangunan di Jakarta. Hanya banyak berbicara soal teknis dan indikator yang seharusnya dibahas ketika semua konsep dalam RPJMD telah selesai.

“Kami juga menegaskan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk lebih serius memperhatikan penyusunan RPJMD tersebut. Jangan sampai RPJMD yang disusun justru mengabaikan banyak hal yang telah dikatakan sebagai janji kampanye sebelum terpilih,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *