Nelayan Nagan Raya Keluhkan Limbah Batubara yang Mencemari Laut

Sisa-sisa batubara yang mencemari laut dan pantai di Nagan Raya (dok. kiara)

Nagan Raya, Villagerspost.com – Panglima Laot dan Nelayan Nagan Raya yang didampingi Sekretariat Jaringan Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (KuALA), melaksanakan diskusi bersama untuk merespons pencemaran lingkungan akibat limbah batubara yang terjadi di pesisir dan laut yang menjadi kawasan tangkapan ikan nelayan. Pertemuan ini dilakukan di Lhok Kuala Tuha yang di hadiri oleh 50-an nelayan yang berada di bawah arahan lembaga panglima laot kabupaten Nagan Raya.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan Jumat, 25-26 Juli 2019 ini tidak hanya melakukan diskusi saja, tetapi melakukan kunjungan langsung kelapangan untuk melihat kondisi pesisir di sepanjang pantai yang berdekatan dengan aktivitas perusahaan. Dalam pertemuan ini nelayan mengeluhkan turunnya hasil tangkapan nelayan sejak 3 tahun terakhir.

“Penurunan hasil tangkapan ini bahkan dirasakan pada masa musim panen yang seharusnya nelayan mendapatkan hasil tangkapan dalam jumlah banyak,” kata Panglima Laot Kabupaten Nagan Raya Pawang Zainal dalam sesi diskusi tersebut.

Zainal menyampaikan, selain kurangnya hasil tangkapan nelayan karena kondisi perairan yang mulai tidak bersih ini juga berdampak pada biaya operasional yang tinggi meskipun tidak sebanding dengan hasil yang mereka dapatkan. Hal tersebut juga disampaikan langsung oleh nelayan yang menyebutkan, mereka merasa resah karena kondisi lingkungan saat ini yang membuat hasil tangkapan mereka menurun.

“Tiga tahun terakhir ini pak, nelayan kami sudah sangat hancur hidupnya karena pencemaran laut. Kami merasa tidak ada lagi tempat kami untuk mencari ikan. Terkadang ketika kami menjaring ikan yang terjaring batu bara,” tegas Zainal.

Menanggapi masalah ini, Sekretaris Jenderal Jaringan KuALA Rahmi Fajri menyampaikan kekecewaannya terhadap perusahaan yang tidak memikirkan keberlangsungan hidup nelayan kecil dan nelayan tradisional tersebut. “Harusnya aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan jangan sampai mengganggu ruang hidup dan ruang tangkapan nelayan di pesisir dan laut Aceh,” tegasnya.

Ketika hal tersebut terjadi, kata Rachmi, akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir yang akan berujung pada konflik antara nelayan dan perusahaan. Masalah ini, tegas Rachmi, juga perlu direspons positif oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

“Baiknya pemerintah tidak hanya memikirkan income daerah saja tetapi juga harus memikirkan ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat di pesisir. Saya sangat kecewa dengan perusahaan yang tidak memikirkan keberlangsungan hidup nelayan kecil dan nelayan tradisional kami,” ujar Rachmi.

Perusahaan, kata dia, seharusnya berpikir jangan sampai karena kegiatan mereka mengganggu ruang hidup nelayan, apa lagi hal ini mengakibatkan kesenjangan ekonomi. “Kami menakutkan jika hal ini terjadi akan muncul konflik antara nelayan dan perusahaan,” tegas Rachmi.

“Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten setempat juga jangan hanya memikirkan pendapatan daerah saja, tetapi juga harus memikirkan keberlangsungan hidup nelayan di pesisir Aceh,” tambahnya.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menilai, aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tidak memikirkan kedaulatan dan kepentingan nelayan. “Pencemaran yang terjadi di Pesisir Aceh menjadi catatan penting bagi bangsa ini. KKP harus bisa memberi sanksi juga bagi para pelaku kejahatan lingkungan. Karena ini jelas melanggar hak konstitusi masyarakat pesisir,” uajr Susan.

Pada kegiatan diskusi dan kunjungan lapangan yang ikut didukung oleh KIARA ini, hadir sebagai peserta, Panglima Laot Kabupaten Nagan Raya, seluruh Panglima Laot Lhok yang berada di wilayah kabupaten Nagan Raya, Jaringan Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (KuALA) dan Suara Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) Aceh Barat.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *