Nelayan Pekalongan Protes Rencana Pungutan PNBP Pasca Produksi

Nelayan membawa ikan hasil tangkapannya (dok. wwf)

Jakarta, Villagerspost.com – Rencana pemungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi yang akan diberlakukan mulai beberapa bulan mendatang, diprotes nelayan Pekalongan. Pungutan itu dinilai akan semakin menyulitkan kehidupan ekonomi para nelayan.

Padahal, perekonomian nelayan, saat ini, sudah terpuruk akibat pandemi. “Kami sangat keberatan dengan PNBP Pascaproduksi. Dari pendapatan bruto, mau diambil 10 persen,” kata perwakilan nelayan Pekalongan, Arif Susanto, di kawasan dermaga Pelabuhan Perikanan Kota Pekalongan, Kamis (29/4).

Tak hanya para nelayan, pelaku usaha penangkapan ikan juga menegaskan keberatannya atas rencana tersebut. “Dengan pemungutan sebesar itu, kami para pelaku usaha dan nelayan mau jadi apa. Sedangkan kami sudah investasi cukup besar untuk menjalankan usaha. Ekonomi kami akan sangat terbebani jika kebijakan tersebut dijalankan,” tambah Arif.

Arif menuturkan, para nelayan berharap mekanisme pemungutan PNBP tetap dijalankan sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini yakni dengan mekanisme praproduksi. “Kami berharap penerapannya masih berjalan sebagaimana sekarang,” ujarnya.

Selain menolak PNBP pascaproduksi, mereka juga menyatakan penolakan keras terhadap eksploitasi oleh kapal eks asing maupun kapal asing di seluruh wilayah perairan NKRI atau WPPNRI.

Menurut Arif, jika kapal asing diperbolehkan melakukan eksploitasi untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, maka akan semakin menyulitkan kehidupan para nelayan Indonesia yang kebanyakan masih menggunakan alat tradisional.

“Itu pasti sangat merugikan bagi nelayan Indonesia. Sejauh ini alat kita tradisional, sedangkan kapal asing alatnya sangat canggih,” ujarnya.

Jika kapal asing melakukan eksploitasi di Indonesia, maka nelayan Indonesia akan semakin sudah. “Sekarang saja kita sudah kesulitan,” tandasnya.

Para nelayan berharap pemerintah terutama Menteri Kelautan dan Perikanan menimbang dengan matang sebelum mengeluarkan kebijakan. “Pemerintah harus mengutamakan kepentingan nelayan Indonesia,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *