Nelayan Pulau Pari Kembali Dikriminalisasi | Villagerspost.com

Nelayan Pulau Pari Kembali Dikriminalisasi

Gerbang masuk kawasan Pulau Pari (dok. change .org)

Gerbang masuk kawasan Pulau Pari (dok. change .org)

Jakarta, Villagerspost.com РKriminalisasi terhadap nelayan Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu kembali terjadi. Sabtu (11/3), sekitar pukul 13.15, aparat kepolisian Resor Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap masyarakat Pulau Pari. Masyarakat Pulau Pari yang ditangkap terdiri dari 5 nelayan dan satu anak nelayan antara lain Mustaqbirin, Irwan Saputra, Bahrudin, Maston, dan Sahril Maulana  yang masih berstatus pelajar SMP.

Saksi mata yang melihat kejadian menerangkan bahwa pihak kepolisian menangkap dan membawa warga tanpa surat penangkapan resmi. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mennegaskan, penangkapan nelayan Pulau Pari tanpa surat izin merupakan kriminalisasi dan cacat hukum, hal ini dikarenakan tidak ada surat penangkapan resmi yang diberikan kepada nelayan.

“Tanpa adanya surat resmi penangkapan seperti yang saksi saksikan menandakan bahwa telah nelayan dikriminalisasi, dan hal ini tentu menandakan bahwa nelayan tradisional telah kehilangan haknya untuk mengelola wilayah pesisir,” kata Legal Officer KIARA Rosiful Amirudin, dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Minggu (12/3).

Dia mengatakan, negara semestinya menjamin hak konstitusi nelayan untuk mengelola wilayah pesisir seperti yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Terlebih lagi kelima nelayan yang ditangkap tidak melakukan kesalahan ataupun perbuatan kriminal.

Nelayan tersebut tidak melakukan pungli dan telah melakukan pengelolaan pantai secara swadaya. Hasilnya pun digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat Pulau Pari, sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2014 yang melindungi pengelolaan masyarakat lokal pulau-pulau kecil.

KIARA menilai penangkapan kelima nelayan merupakan sebuah “skenario” di tengah sengketa antara warga Pulau Pari dengan PT Bumi Pari yang mengklaim memiliki 90% Pulau Pari. PT Bumi Pari dinilai ingin menguasai hak pengelolaan warga yang sebenarnya sudah dikelola oleh masyarakat sejak tahun 2000 secara swadaya.

“Masyarakat Pulau Pari adalah aktor penting yang telah membuka pantai yang sebelumnya hanya hutan belukar, membersihkan secara gotong royong dan melakukan pengelolaan secara mandiri hingga menjadi salah satu tempat wisata terbaik di kepulauan seribu,” tegas Rosiful.

Pelaksana Sekretaris Jenderal KIARA Arman Manila menambahkan, masyarakat Pulau Pari sejatinya adalah pahlawan, pasalnya mereka telah merawat mangrove dengan baik dan arif dengan mimpi agar anak cucu mereka bisa menikmati hasilnya nanti. Ironinya, negara lalai melindungi para pelestari ekosistem pesisir ini dan berujung pada kriminalisasi kelima nelayan tersebut.

“Negara harus menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap mereka yang sebenarnya telah berjasa dalam menjaga laut kita dan mengembalikan pengelolaan wilayah pesisir ke masyarakat,” tegas Arman.

Kronologi penangkapan nelayan Pulau Pari:

Jumat (10/3): sejumlah aparat kepolisian dan Satpol PP memasang spanduk di pulau pari dilarang melakukan pungli dgn ancaman pidana 368 KUHP;
Jumat malam beberapa Intel berada di pantai perawan di pulau pari
Sabtu pagi (11/3): ada 2 pengunjung perempuan masuk pantai perawan, diduga Intel.
Sabtu siang 20 anggota polisi senjata lengkap dan pakaian bebas menangkap 5 nelayan yang mengelola pantai perawan beserta 1 anak nelayan. Saat ini dibawa ke Polres Kepulauan Seribu.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *