Our Ocean Conference Abaikan Isu Keberpihakan Pada Perempuan Nelayan | Villagerspost.com

Our Ocean Conference Abaikan Isu Keberpihakan Pada Perempuan Nelayan

Nurlina, nelayan perempuan, salah satu peraih gelar perempuan pejuang pangan (dok. oxfam)

Jakarta, Villagerspost.com – Sekalipun Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin seorang menteri perempuan, Susi Pudjiastuti, nyatanya, hingga hari ini, KKP masih belum menunjukkan keberpihakannya kepada nelayan perempuan. “Bahkan sekadar memiliki data terkait jumlah dan sebaran nelayan perempuan di Indonesia, pun tidak ada,” kata Arieska Kurniawaty, dari Solidaritas Perempuan dalam diskusi terbatas terkait pelaksanaan “Rembug Rakyat Laut”, di kantor Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (27/10).

Dia menyatakan, persepsi yang terdapat pada bidang kelautan dan perikanan, terkait gender, sampai saat ini masih sangat patriarki. “Wilayah laut adalah wilayah yang didominasi oleh laki-laki, walaupun pada kenyataannya ada perempuan bekerja dan kehidupan sehari-harinya tak lepas dari urusan laut,” paparnya.

Selama ini, kata Arieska, perempuan hanya dianggap membantu dalam urusan pekerjaan yang terkait dengan perikanan. “Padahal, dari seluruh  proses sirkulasi di bidang perikanan, mulai dari persiapan alat tangkap, hingga setelah kapal bersandar, perempuan yang bertugas menjual hasil laut, perempuan belum diakui sebagai pekerja atau nelayan,” jelasnya.

Dalam bidang kelautan terdapat konstruksi sosial bahwa pencari nafkah adalah laki-laki, sedangkan perempuan bekerja hanya untuk pencaharian tambahan. Apa dampaknya? Perempuan tidak dianggap sebagai kelompok masyarakat yang berkontribusi secara ekonomi.

Dari berbagai publikasi data yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak didapatkan data terpilah gender untuk memperoleh gambaran sebaran perempuan yang bekerja di sektor perikanan. Apakah keberadaan perempuan dalam sektor perikanan diakui undang-undang? Ya.

Keberadaan perempuan disebutkan dalam UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Hanya saja, perempuan disebutkan berada dalam rumah tangga nelayan. “Hal ini merupakan ekspresi domestifikasi perempuan oleh negara,” tegas Arieska.

Perempuan tidak terlihat di dalam perencanaan pembangunan. Oleh karenanya, perempuan tidak terhitung sebagai nelayan.

Di Makassar misalnya, seorang perempuan turut pergi melaut, tetapi suaminya seorang tukang becak. Pada saat nelayan mendapatkan bantuan perahu, perempuan tersebut tidak bisa mendapatkannya, karena yang dianggap pencari nafkah adalah suaminya yang tukang becak.

“Fenomena ini menjadi contoh masih banyaknya perempuan yang berprofesi sebagai nelayan yang tidak dianggap. Kapitalisasi dan finansialisasi laut memang sama-sama dihadapi oleh nelayan perempuan dan laki-laki,” ujarnya.

Situasi saat ini semakin sulit dan memberatkan bagi nelayan. Sedihnya situasi ini menjadi lebih berat lagi bagi perempuan.

Saat dilakukan reklamasi di Teluk Jakarta, para nelayan kehilangan mata pencahariannya. Mereka kemudian beralih profesi dan tidak lagi menjadi nelayan, ada yang menjadi sekuriti, atau bekerja di kantoran. Perempuan di keluarga nelayan ditinggalkan dalam situasi yang sangat berubah. Akibatnya, banyak perempuan yang terpaksa meninggalkan keluarganya untuk menjadi buruh migran.

Ketika reklamasi terjadi di Jakarta, perempuan yang bekerja sebagai pengumpul kerang hijau juga menghadapi tantangan berat, kerang yang didapat semakin kecil ukurannya, dan ketika dikupas oleh perempuan pengupas kerang hijau, kerangnya melukai tangan mereka.

“Pengeluaran hidup semakin membesar, biaya produksi semakin tinggi, tetapi penghasilan semakin menurun. Para suami tidak mau tahu terkait pengelolaan biaya hidup oleh perempuan nelayan,” ujar Arieska.

Padahal, pekerjaan yang dilakukan para perempuan bisa mencapai 18 jam sehari ditambah dengan pekerjaan domestik rumah tangga mereka. Saat ini, menurut Solidaritas Perempuan, di KKP telah ada kebijakan terkait gender, tetapi sayangnya belum ada data terkait identitas perempuan sebagai produsen pangan.

Program pemberian kredit yang diberikan khusus untuk perempuan juga kemudian menjadi masalah tersendiri. Pada saat kredit  dicairkan, dana yang cair digunakan untuk usaha oleh suami.

“Meskipun memiliki akses untuk kredit, tapi perempuan nelayan tidak memiliki kontrol terhadap dana yang dicairkan tersebut dan mereka tidak tahu dana tersebut dihabiskan untuk apa. Pada akhirnya, saat tidak mampu membayar, perempuan sebagai yang mengajukan kredit yang dikejar-kejar,” pungkasnya.

Seperti diketahui, KNTI bersama elemen nelayan tradisional dan masyarakat pesisir bakal menggelar acara “Rembug Rakyat Laut” yang akan dimulai pada Minggu (28/10), di Depok, Jawa Barat. Acara tersebut dihelat untuk memulai narasi sejati pengelolaan kelautan, sebagai ajang kritik terhadap pelaksanaan Our Ocean Conference di Bali yang dinilai sarat kepentingan untuk melakukan komersialisasi pada laut dan pesisir.

“Sementara pemerintah akan melakukan banyak perjanjian keuangan dengan terus menghancurkan lautan dan para nelayannya,” ujar Ketua Harian DPP KNTI Marthin Hadiwinata.

Laporan: Hesti Al Bastari

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *