Our Ocean Conference: Masyarakat Sipil Tolak Komodifikasi Laut untuk Kepentingan Privat | Villagerspost.com

Our Ocean Conference: Masyarakat Sipil Tolak Komodifikasi Laut untuk Kepentingan Privat

Nelayan tradisional bakal terdepak dari wilayah penangkapan ikan akibat reklamasi (dok. knti)

Jakarta, Villagerspost.com – Perhelatan Our Ocean Conference (OOC) 2018 yang tengah dilaksanakan di Bali pada tanggal 29-30 Oktober 2018, kembali mengundang kritik keras dari elemen masyarakat sipil. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati mengatakan, OOC banyak dikritik karena tidak memuat isu krusial yaitu persoalan keadilan perikanan.

“Jika kita membaca isu yang akan dibahas dalam forum OOC ke-5 di Bali, kita tidak menemukan isu keadilan perikanan di dalamnya. Selain itu, masyarakat pesisir yang menjadi aktor utama isu perikanan tidak diberikan ruang di dalam forum ini,” kata Susan, di Jakarta, Senin (29/10).

Dia menegaskan, pertemuan ini hanya akan membahas isu seputar enam hal, yaitu: perikanan berkelanjutan, konservasi laut, polusi laut, dampak perubahan iklim, keamanan maritim, dan ekonomi biru (blue economy), serta keterlibatan generasi muda dalam kegiatan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. “Masyarakat Indonesia patut mempertanyakan enam isu yang diangkat dalam forum ini, mengingat masyarakat pesisir tidak diberikan ruang dalam forum ini,” tegasnya.

Dengan demikian, kata Susan, forum OOC ke-5 ini merupakan forum yang akan memberikan legitimasi perampasan ruang laut secara terang-terangan. Dia mengungkapkan, hari ini laut telah menjadi ruang baru bagi perebutan kekuasaan ekonomi dan politik. Sumber daya alam (SDA) yang berada di kawasan darat, diasumsikan telah mengalami eksploitasi yang sangat berlebih.

Dengan demikian, SDA di kawasan darat akan habis dalam beberapa waktu mendatang. Asumsi inilah yang mendorong banyak pihak “ramai-ramai” berpaling ke laut. “Tujuannya, tentu ingin menguasai laut dan mengontrol SDA yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, laut telah menjadi orientasi baru kepentingan ekonomi dan politik,” papar Susan.

Proyek reklamasi yang tersebar di lebih dari 38 wilayah pesisir, proyek tambang laut yang tercatat di 21 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan jumlah 1.895 konsesi izin usaha pertambangan (IUP), dan ratusan sebaran proyek pariwisata pesisir serta pulau-pulau kecil baik skala besar maupun menengah, menguatkan pandangan bahwa laut kini tengah diperebutkan.

Tak heran, jika isu-isu terkait keadilan perikanan menjadi terabaikan. Susan menegaskan, forum ini juga hanya digunakan oleh pemerintah untuk memoles citra pembangunan laut Indonesia berkeadilan dan berkelanjutan. “Fakta-fakta di lapangan membuktikan sebaliknya. Pembangunan laut di Indonesia penuh dengan persoalan serius dimana masyarakat pesisir dirampas ruang hidupnya,” ujar Susan.

KIARA mencatat, ada 741.344 keluarga nelayan yang terdampak pembangunan reklamasi, dan 32.027 keluarga nelayan terdampak proyek pertambangan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tak berhenti di situ, sampai dengan tahun 2017, KIARA mencatat sebanyak 979 desa pesisir yang telah mengalami pencemaran air, 204 desa pesisir yang telah mengalami pencemaran tanah, dan 1257 desa yang telah mengalami pencemaran udara.

Deretan fakta ini menunjukkan bahwa, pembangunan laut di Indonesia masih jauh dari konsep adil dan jauh dari berwawasan keberlanjutan lingkungan. “Pada titik inilah kita patut mempertanyakan, keberlanjutan seperti apa yang dimaksud oleh pemerintah? Jika pun ada, keberlanjutan itu untuk siapa?” ungkap Susan.

Isu lain yang patut dicatat dalam forum OOC adalah konservasi laut yang ditujukan untuk mempercepat target 20 juta hektare pada tahun 2020. Berdasarkan data KKP pada tahun 2018, luasan konservasi laut telah mencapai 19,14 juta ha. Artinya, target 20 juta hektare kawasan konservasi laut akan tercapai pada tahun 2020 dengan bantuan internasional.

Persoalan ini perlu mendapatkan catatan serius mengingat konsep konservasi laut yang selama ini diterapkan tidak bersifat bottom up berasal dari masyarakat pesisir, melainkan top down dipaksakan oleh negara. Dampaknya, masyarakat menjadi korban proyek yang bercorak ekofasis ini. Sudah saatnya, konservasi laut berangkat dari masyarakat pesisir dan praktek ini mendapatkan perlindungan dari negara.

Persoalan dampak perubahan iklim pun perlu mendapatkan catatan serius mengingat masyarakat pesisir adalah kelompok rentan yang paling terdampak. Dalam satu tahun, nelayan hanya bisa pergi melaut selama 180 hari. “Artinya, mereka hanya bisa bekerja selama setengah tahun saja. Sisanya, mereka harus bekerja menjadi kuli-kuli di kota besar demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,” urai Susan.

Jika ada nelayan yang memaksa pergi kelaut pada saat cuaca buruk, maka dapat dipastikan mereka hilang atau meninggal di laut. Diskusi-diskusi mengenai dampak buruk perubahan iklim sengaja dijauhkan dari masyarakat pesisir dan berputar-putar di forum yang bersifat elitis. Padahal, merekalah yang harus mendapatkan informasi dengan baik mengenai persoalan ini.

Akhirnya, perlu dicatat bahwa kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelautan tidak akan terjadi jika pemerintah masih menggunakan pola-pola lama, yaitu top down, tanpa memposisikan masyarakat pesisir sebagai aktor utama. Tanpa hal ini, menurut Susan, kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelautan adalah pepesan kosong yang bertujuan hanya mendapatkan dukungan pendanaan dari lembaga keuangan internasional.

Selain itu, political will pemerintah serta penegakan hukum harus dilakukan secara tegas untuk menindak pelaku pencemaran laut, yang dilakukan oleh pemain-pemain besar, seperti korporasi tambang mineral dan penambangan minyak di lepas laut, baik korporasi nasional maupun internasional. “Tanpa ada penegakan hukum yang tegas, maka pencemaran laut tidak akan dapat diselesaikan,” kata Susan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, KIARA meminta pemerintah untuk memasukan prinsip-prinsip keadilan perikanan ke dalam forum OOC ke-5. Prinsip keadilan perikanan yang dimaksud adalah, pertama, negara harus mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan tanpa hutang, dengan tetap memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pangan nasional secara berdikari.

Kedua, negara wajib memberikan dan memastikan terpenuhinya hak-hak nelayan sebagai warga negara maupun hak-hak istimewa mereka sebagai nelayan tradisional, serta memberikan perlindungan maksimal atas wilayah perairan tradisionalnya. Ketiga, negara harus memposisikan kegiatan perikanan sebagai sumber pangan, pengembangan budaya nasional, dan sumber ekonomi kerakyatan.

Keempat, negara harus memposisikan kegiatan perikanan secara utuh, dengan memasukan keterlibatan perempuan nelayan di dalam kegiatan perikanan sebagai subyek yang sangat penting.

Lebih dari itu KIARA meminta pemerintah segera menempatkan masyarakat pesisir sebagai pelaku utama pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan dengan mengevaluasi seluruh proyek yang berpotensi menghilangkan hak konstitusional mereka. “Dalam menerapkan ini, pemerintah wajib menegakan hukum tanpa pandang bulu bagi para pelaku kejahatan perikanan dan pencemaran laut,” pungkas Susan.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *