Pakar Pertanian Gaungkan Kembali Pentingnya SLPHT | Villagerspost.com

Pakar Pertanian Gaungkan Kembali Pentingnya SLPHT

Peluncuran sekolah lapang melon bebas pestisida di Kebun Aelefa IPB, Sabtu (7/3). (dok. ipb)

Bogor, Villagerspost.com – Para ahli pertanian dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menggaungkan kembali pentingnya menggelar Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). Hal tersebut mengemuka dalam diskusi terfokus tentang SLPHT yang digelar secara daring pada Sabtu (3/10) lalu, oleh Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, IPB University.

Hadir dalam acara tersebut para pakar seperti Nurmala K. Pandjaitan, MS, DEA, dari Fakultas Ekologi Manusia IPB, Dr. Ir. Hermanu Triwidodo, MSc, Dr. Ir. Suryo Wiyono, MSc., Dr Abdul Munif, dan Dr. Ir. Widodo, MS dari Departemen Proteksi Tanaman IPB. Kemudian, Prof. Dr. Ir. Damayanti Buchori, MSc dari Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences (CTSS) IPB, Prof. Dr. Yunita Triwardani Winarto dari Universitas Indonesia, Dr. Ir. Gatot Mudjiono dari Universitas Brawijaya, dan Prof. Dr. Ir. Y. Andi Trisyono, MSc dari UGM.

Selain itu juga hadir para aktivis pelaku SLPHT, yaitu Ir. Wahono dari NASTARI Bogor dan Ir. Sabirin dari PANSU Medan. Dalam sambutannya, Dr. Suryo Wiyono selaku Ketua Departemen Proteksi Tanaman IPB menyampaikan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menguatkan jejaring para pihak yang memiliki kepedulian pada isu SLPHT dan menghimpun informasi, data dan gagasan tentang penguatan kembali kebijakan dan praktik sekolah lapang.

“Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan penguatan SLPHT untuk menguatkan petani dan sistem pangan kita,” kata Suryo, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com.

Rangkaian kegiatan diskusi terfokus ini, papar Suryo, terbagi dalam tiga cluster, yaitu petani, akademisi dan pemerintah. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan kedua, bulan lalu telah dilaksanakan dengan petani dan selanjutnya dilakukan Bersama pemerintah pada minggu depan. “Di akhir kegiatan akan dilakukan perumusan hasil berupa Policy Paper pengembangan SLPHT yang akan disampaikan kepada pemerintah. Harapannya, ini akan menjadi pertimbangan pemerintah kedepannya,” terang Suryo.

Para ahli dari berbagai kampus secara tegas menyatakan pentingnya SLPHT sebagai metode pembelajaran dan penguatan petani. Prof. Damayanti Buchori mengatakan, SLPHT masih sangat relevan. “Dahulu pada era Soeharto, SLPHT mampu melahirkan petani yang berpikir kritis berjiwa bebas dan berani bertanya dan ini penting termasuk pada era saat ini,” ujarnya.

Namun, Damayanti mengakui, pengembangan SLPHT saat ini tentu saja tidak semudah dahulu. Hal ini terkait makin banyaknya persoalan yang ada. “Pada tataran teknologi dan pengetahuan sesungguhnya terus berkembang. Namun persoalan kelembagaan dan peraturan yang tumpang tindih dan implementasi yang lemah masih menyelimuti dan perlu dibenahi,” paparnya.

Upaya penguatan kelembagaan dan perturan ini juga harus dibarengi dengan mendorong keterlibatan para pihak secara luas. Dengan demikian desakan tentang pentingnya SLPHT sebagai jalan penguatan petani dan produksi secara berkelanjutan dapat memperoleh hasil yang optimal.

“Tantangan terbesar bagaimana meyakinkan para stakeholder diluar kita yang sudah sadar. Kita perlu mencari argumentasi yang kuat dan tidak menggunakan argumentasi yang lama yang mungkin sudah tidak relevan. Ini penting untuk mendorong anak-anak milenial dan orang perkotaan,” ungkap Damayanti Buchori.

Sementara itu, Prof. Dr. Yunita T. Winarto mengungkapkan, SLPHT saat ini tidak lagi dianggap penting dalam pembangunan pertanian. Sampai lima tahun terakhir SLPHT masih ada namun sebagai proyek. Kedepan selain penguatan dan implementasi dalam program pembangunan pertanian juga diperlukan penguatan dan pendampingan pada para alumni SLPHT sehingga mereka masih terus berkarya memperluas gerakan PHT ini.

“Pendekatan SLPHT tidak bisa dilakukan dengan pendekatan proyek yang jangka waktunya pendek. Karena harus menyertakan pendampingan dan penguatan secara berkelanjutan dan menempatkan para alumni SLPHT sebagai petani pemandu,” ujar Yunita.

Merawat keberadaan para petani yang masih mengimplementasikan SLPHT juga perlu dilakukan. Karena mereka bisa menjadi agen perubahan di komunitas dan desa. Pengalaman Sabirin di Medan selama ini mengatakan hal demikian. “Oleh karenanya penting SLPHT ini dan perlu dilakukan pencarian dan pencetakan para penggerak desa melalui SLPHT,” tegas Sabirin.

Diskusi terfokus ini melahirkan berbagai gambaran apa yang seyogyanya dilakukan. Baik terkait penggunaan teknologi kekinian maupun penguatan kelembagaan. Dalam hal materi, PHT bisa didesain sedemikian rupa disesuaikan dengan kondisi kekinian seperti misalnya penggunaan IT. Namun demikian Sekolah Lapang sebagai sebuah metode pembelajaran ‘tanpa dinding’ harus tetap dilakukan sebagai jalan menguatkan petani.

Selain itu, pengembangan SLHT perlu didesakan pada pemerintah namun demikian juga tidak perlu sepenuhnya menunggu pemerintah. Pengembangan SLPHT tetap bisa dan terus dilakukan pada level komunitas dan desa sehingga menjadi gerakan kembali.

Hal lain yang perlu dilakukan saat ini penyelarasan peraturan dan perumusan dan implementasi SLHT secara komperhensif. Sampai saat ini belum sinkronnya undang-udang, peraturan, dan program serta kegiatan. Termasuk didalamnya penguatan kelembagaan yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kuatnya peraturan bisa menjadi dikuatkan dengan penyusunan peta jalan SLPHT.

Dr. Ir. Gatot Mudjiono mengemukakan pentingnya penguatan para pendamping SLPHT dalam hal ini petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT). Saat ini beradaan petugas POPT makin sedikit dan wilayah yang dilayani makin luas. Satu orang petugas POPT bahkan bisa membawahi lebih dari satu kecamatan. PPL bisa menjadi aktor penting yang perlu diajak dan mendapat pelatihan SL itu sendiri sehingga mereka menjadi pemandu.

“Penting untuk mengintegrasikan dengan gerakan SLPHT ini dalam program pembangunan desa. Sehingga tercipta sisitem perlindungan tanaman tingkat desa. Kepala desa bisa menjadi managernya,” tambah Gatot.

Pengembangan SLPHT kedepan perlu argumentasi yang kuat termasuk didalamnya kajian dan evaluasi SLPHT dari multidisiplin salah satunya perspektif ekonomi. “Dengan argumentasi ekonomi soal ini mungkin bisa menjadi pengungkit sehingga lengkap cara melihatnnya. Hal ini penting dilakukan,” jelas Prof. Andi Trisyono.

Adapun Dr. Hermanu Triwidodo mengingatkan tentang pentingnya penguatan kelembagaan. Saat ini substansi SLPHT nya sudah cukup berkembang namun kelembagaannya masih pakai cara pandang revolusi hijau. “Di tingkat kementerian misalnya, bagaimana sinkronisasi antara badan SDM dan Dirjen Tanaman Pangan terkait pelaksanaan SLPHT,” ujar Hermanu.

Diskusi terfokus ini memiliki banyak catatan dan gagasan tentang masalah dan hambatan, dan perbaikan SLPHT kedepan. Oleh karenanya Suryo Wiyono mengingatkan pentingnya terus menguatkan kerjasama lintas sektor mendiskusikan gagasan yang ada untuk mendorong kebijakan, dan strategi implementasi aksi SLPHT dan Pendidikan petani secara umum, di lapangan.

“Semoga diskusi-diskusi yang kami lakukan menjadi masukan dan sekaligus sumbangsih bagi petani, berbagai pihak dan bangsa ini,” pungkas Suryo.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *