Pasar Tradisional Harus Diproteksi

Suasana pasar tradisional. DPR minta ada proteksi untuk pasar tradisional (dok. tourism.nttprov.go.id)
Suasana pasar tradisional. DPR minta ada proteksi untuk pasar tradisional (dok. tourism.nttprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk memberikan proteksi atau perlindungan terhadap pasar tradisional. Anggota Komisi VI Bowo Sidik Pangarso mengatakan, saat ini banyak pasar tradisional yang sudah tergerus dengan pasar moderen yang dikuasai oleh perusahaan waralaba besar.

Mantan Wakil Ketua DPP Barisan Muda Kosgoro, Tahun: 2010 – 2015 ini juga mempertanyakan secara tegas terkait keberadaan Indomart dan Alfamart yang sampai ke desa-desa. “Apakah dibenarkan Indomart dan Alfamart sampai masuk ke desa-desa,” ujar Bowo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perdagangan, Rabu (3/2).

Bowo mengaku mengapresiasi program Revitalisasi Pasar Tradisional yang dilakukan Kemendag yang sudah berhasil merevitalisasi 1000 pasar. Hanya saja, dia menyayangkan dalam program revitalisasi 1000 pasar, Kemendag tidak memberikan perhatian yang intensif terhadap pasar tradisional yang dikelola rakyat kecil.

Menurut politisi Partai Golkar ini, di dalam pasar tradisional terdapat rakyat-rakyat yang terpinggirkan, selama ini justru pemerintah abai dengan nasib rakyat kelas bawah. “Jangan proyek ini tidak memprotek pasar tradisional. Pemerintah harus memprotek rakyat. Harus ada protek terhadap pasar tradisional,” tegas Anggota Dewan dari daerah pemilihan Jawa Tengah II ini.

Menurutnya kalau Kemendag mengembangkan pasar tapi di saat yang bersamaan tidak melindungi ekonomi rakyat kecil maka ada permasalahan dalam jalannya proyek ini. Dia juga menyinggung sistem perdagangan di Indonesia dan meminta pertanggung jawaban menteri, karena sampai saat ini masih terlalu banyak impor.

“Seharusnya Mendag memperhatikan peningkatan nilai ekspor produk Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi VI Sumail Abdullah bahkan menganggap tidak ada dampak singnifikan dalam proyek yang menjadi pembahasan di rapat ini. “Harga pangan yang terlalu tinggi dan nasib petani yang belum meningkat, ini perlu sinergisitas antar kementerian,” tandas Sumail. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *