Pasca Putusan MK, Masyarakat Sipil Desak Peninjauan Ulang Atas Seluruh Perjanjian Internasional

Aksi koalisi masyarakat sipil menentang perdagangan bebas regional Asean (dok. indonesia for global justice)

Jakarta, Villagerspost.com – Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 10 Undang-undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Perjanjian Internasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 28 D Ayat (1). Tim Advokasi untuk Keadilan Ekonomi, yang tergabung dari beberapa kelompok masyarakat sipil Indonesia dan lima orang Petambak Garam, menyambut dengan sangat baik Putusan hakim MK ini dan menganggap ini adalah kemenangan demokrasi rakyat.

Kuasa Hukum dari Tim Advokasi untuk Keadilan Ekonomi David Sitorus menyampaikan, Pasal 10 UU Perjanjian Internasional (UUPI) memuat aturan mengenai pembagian perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR dan mana yang tidak. Ketentuan tersebut diatur pada pasal 10 dan 11 UUPI.

“Ini adalah wilayah abu-abu dalam praktik pembuatan kebijakan, yang jika tidak secara hati-hati diputuskan maka akan berakibat fatal bagi kepentingan nasional,” terang David, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (26/11).

Karena itulah, Tim Advokasi, melayangkan gugatan atas Pasal 2, pasal 9, pasal 10 dan 11. Gugatan itu kemudian diregister dengan nomor perkara 13/PUU-XVI/2018. “Ke empat pasal tersebut diujikan karena dianggap telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi rakyat akibatnya hilang kontrol dan keterlibatan rakyat dalam proses perundingan perjanjian Internasional,” terang David.

Dalam perjalanannya, MK akhirnya hanya mengabulkan gugatan atas Pasal 10 UUPI. Namun hal ini tetap disambut baik. “Ini adalah kemenangan demokrasi rakyat. Melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah menghadirkan norma hukum baru dalam perjanjian internasional,” tegas David.

Dia menilai, putusan terhadap Pasal 10 UUPI merupakan jantung dari gugatan tersebut. “Hal ini karena isi putusan ini telah menjadi pendobrak atas pembaharuan sistem hukum nasional khususnya yang terkait dengan Perjanjian Internasional dengan dinamika perubahan masyarakat global yang perlu disesuaikan,” jelas David.

Ada empat alasan besar mengapa UU Perjanjian Internasional ini digugat ke MK. Pertama, perjanjian internasional (secara khusus perdagangan, investasi, dan utang) berdampak luas terhadap kehidupan rakyat. Kedua, hilangnya demokrasi. Ketiga, kekuasaan pemerintah terlalu besar (absolute power). Keempat, untuk mengembalikan kedaulatan rakyat.

David menjelaskan, proses perundingan yang terkesan rahasia dengan tertutupnya partisipasi dan akses publik terhadap informasi serta draft teks perjanjian di dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas dan investasi internasional telah mengancam demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. “Terlebih lagi, perjanjian perdagangan bebas dan investasi internasional ini disahkan tanpa memerlukan persetujuan DPR sehingga hilangnya fungsi kontrol rakyat atas kekuasaan pemerintah,” paparnya.

Direktur eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menyampaikan, putusan MK atas pengujian terhadap Undang-Undang Perjanjian Internasional telah membuka kriteria yang lebih terbuka atas perjanjian internasional yang mengharuskan Persetujuan DPR. Menurutnya, selama ini khusus seperti perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian investasi bukanlah perjanjian internasional yang mengharuskan adanya persetujuan DPR, sehingga hilanglah kontrol rakyat atas kedaulatan negara.

“Contohnya adalah perjanjian perdagangan dan perjanjian perlindungan penanaman modal (Bilateral Investment Treaty/BIT) dalam dinamika perkembangan global hari ini, ternyata memiliki dampak luas bagi kehidupan rakyat tetapi dalam proses pengesahannya tidak memerlukan persetujuan DPRI. Oleh karena itu, dua perjanjian ini tidak bisa lagi hanya disebut perjanjian internasional yang mengatur hal-hal teknis dan prosedural,” jelas Rachmi.

Lebih lanjut Rachmi menambahkan, dengan putusan Hakim MK ini, maka ke depan ada beberapa konsekuensi hukumnya, bahwa untuk perjanjian internasional yang akan diratifikasi, maka harus tunduk dengan Putusan MK ini.

Khusus terkait dengan Perjanjian perdagangan bebas dan investasi, ada beberapa yang sudah selesai dibahas dan akan masuk pada tahap ratifikasi seperti Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-Europe FTA (IEFTA), dan Indonesia-Singapura Bilateral Investment Treaty (BIT). Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian yang akan diratifikasi tersebut harus dicermati sebagai perjanjian yang penting sehingga mengharuskan adanya persetujuan DPR.

Seperti Bilateral Investment Treaty antara Indonesia dan Singapura yang baru saja ditandangani, maka proses ratifikasinya harus melalui persetujuan DPR. Bahkan, tindakan sepihak pemerintah yang mengambil-alih ratifikasi 6 perjanjian dari tangan DPR beberapa waktu lalu, telah bertentangan dengan konstitusi berdasarkan putusan ini,” tegas Rachmi.

Bahkan lebih lanjut Tim Advokasi untuk Keadilan Ekonomi mendorong agar dilakukan proses peninjauan ulang (review) terhadap seluruh perjanjian internasional, khususnya terhadap perjanjian perdagangan, investasi, dan utang luar negeri, untuk memenuhi unsur keadilan sosial dan selaras dengan amanat konstitusi.

Sementara itu menurut KNTI dan KIARA, setiap perjanjian internasional yang berdampak pada kebijakan impor ikan dan garam semestinya harus melalui persetujuan DPR yang berbasis partisipasi nelayan, petambak, desa pesisir dan advokat pembela hak nelayan dan masyarakat perdesaan pesisir.

Dwi Astuti, Direktur Eksekutif Bina Desa mengatakan tidak satupun perdagangan internasional yang melindungi kepentingan produsen pangan skala kecil seperti petani, perempuan pedesaan, nelayan dan kawasan pedesaan sebagai basis produksi. Mereka juga tidak pernah terlibat dalam proses pengambilan kebijakan ini.

Desa dan seluruh isinya (manusia dan alam rayanya) hanya diposisikan sebagai komoditas perdagangan bebas di pasar regional dan global. “Karena itu, perjanjian perdagangan internasional bertentangan dengan tujuan pembangunan pedesaan berkelanjutan yang bertumpu pada kekuatan produsen kecil, perempuan dan laki-laki, dalam mengelola keseimbangan ekologinya secara berkelanjutan,” tegas Dwi.

Keberhasilan dalam Judicial Review UU Perdagangan Internasional ini, kata Dwi, patut disambut gembira. “Pemerintah perlu segera melakukan upaya-upaya perlindungan produsen kecil lokal/nasional dengan melibatkannya secara substansial dalam menyusun kebijakan. Selamat untuk tim advokasi keadilan ekonomi,” tambahnya.

Tim Advokasi untuk Keadilan Ekonomi meminta agar Putusan MK ini harus segera direspons oleh DPR dimana UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional sudah tidak sesuai lagi, dan perlu segera dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Putusan MK harus menjadi acuan DPR dan pemerintah dalam proses perubahannya.

Dan secara khusus, perumusan proses konsultasi yang wajib melibatkan partisipasi publik lebih luas harus dilakukan karena perjanjian internasional memiliki dampak luas bagi kehidupan rakyat, baik persoalan ekonomi, perdagangan, utang, pajak berganda, investasi dan lainnya. “Dan harus dimasukkan konsekuensi hukum bila perjanjian internasional yang disahkan tanpa melibatkan publik didalamnya,” ujar Dwi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *