Pembangunan Ibu Kota Baru Harus Perhatikan Lingkungan

Bentangan karst Sangkullirang, Kalimantan Timur (dok. the nature conservancy)

Jakarta, Villagerspost.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta agar rencana pembangunan ibu kota baru, di Kalimantan Timur tetap menjaga dan memperhatikan kelestarian lingkungan, khususnya hutan-hutan Kalimantan yang selama ini menjadi bagian “paru-paru” dunia.

“Ada pesan dari masyarakat di Kalltim, kalau kita membangun Kalimantan sebagai ibu kota bukan memindahkan Jakarta dengan segala problematika. Misalnya banjir, macet, polusi. Kami ingin kalimantan menjadi the future of Indonesia,” ujar Hetifah, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (27/8).

Hetifah meminta agar pembangunan yang dilakukan kelaknya tidak menghilangkan kearifan lokal. Konsep forest city juga harus diperhatikan mulai dari konsep bangunan hingga tata ruangnya.

“Bukan hanya perencanaan tata ruang saja, tapi desain detail bangunan itu harus futuristik sekaligus menjaga kearifan lokal Kalimantan sebagai ‘paru-paru’ dunia. Maka, saya berharap konsep perkotaan yang baru tidak hanya sekedar garden city, tapi juga forest city yang dituangkan secara detail,” jelas politikus Partai Golkar itu

Selain konsep bangunan, Hetifah meminta agar aspek pembiayaan betul-betul dicermati. Ia tak ingin nantinya ibu kota baru menjadi proyek yang mangkrak. “Harus dipilih skema pembiayaan seperti apa. Jangan sampai proyek ini mangkrak atau tidak dilanjutkan karena tidak dipersiapkan. Tidak tuntas atau terlunta-lunta,” pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan surat perihal pemindahan ibu kota negara ke DPR RI. Surat tersebut telah diterima DPR pada Senin (26/8) pagi. Dalam surat tersebut Jokowi mengatakan lokasi ideal ibu kota yang baru adalah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Letak ibu kota nantinya terbagi di dua kabupaten.

“Mempertimbangkan berbagai aspek sebagaimana hasil kajian terlampir, ibu kota baru yang paling ideal adalah di Provinsi Kalimantan Timur, yang terletak sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara,” demikian petikan surat Jokowi ke DPR.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan paripurna itu dilangsungkan pada hari ini, Selasa (27/8). Setelah itu pembahasan ibu kota baru dilanjutkan ke rapat pimpinan untuk dibawa ke badan musyawarah. “Akan dibawa ke Rapim untuk diteruskan ke Bamus,” kata Indra.

Hasil pembahasan di bamus itu akan disampaikan ke setiap komisi yang ada di DPR. DPR juga akan membentuk panitia khusus untuk melanjutkan pembahasan. “Setelah itu diteruskan ke komisi-komisi untuk dibuat pansus tapi harus menunggu RUU dari pemerintah,” ujarnya.

Dia menyebut pansus tidak bisa dibentuk sebelum ada RUU dari pemerintah. RUU itu nantinya jadi bahan pertimbangan urgensi pemindahan ibukota. “Supaya tahu urgensinya, harus menunggu RUU dari pemerintah,” ujarnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *