Pembentukan Holding BUMDes Bakal Dipercepat

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan mempercepat pembentukan holding Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan, pembentukan holding BUMDes penting untuk mengantisipasi kian menjamurnya BUMDes.

Eko mengatakan, saat ini BUMDes yang terbentuk sudah mencapai 22.000 unit. Karena itu holding BUMDes menjadi penting agar BUMDes tidak hanya sekadar papan nama saja lantaran terbentuk sekadar mengikuti tren.

“BUMDes payung hukumnya sudah ada, dan sekarang sudah menjadi tren. Tapi tidak semua desa mempunyai SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu mengelola BUMDes. Kita buatkan holding BUMDes, yang akan memastikan setiap BUMDes mendapatkan pelatihan,” kata Eko di, Universitas Brawijaya Malang, Kamis (19/1).

Holding BUMDes tersebut, rencananya akan dikelola secara terpusat melalui salah satu anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, Eko juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membentuk holding BUMDes di lingkup kabupaten dan provinsi.

“Saya sudah bicarakan ini ke beberapa pemerintah kabupaten dan provinsi untuk membuat holding. Sekarang dari jumlah BUMDes yang ada setelah di evaluasi ada sekitar 8000 BUMDes yang aktif, dan 4000 BUMDes yang berhasil memperoleh keuntungan. Kalau sudah ada holding, akan ada koordinator yang mengubah BUMDes menjadi besar,” terangnya.

Eko mengatakan, dengan adanya holding maka BUMDes berpotensi besar untuk menjadi perusahaan besar setara perusahaan internasional. Jika setiap desa dengan jumlah yang mencapai 74.910 desa memiliki BUMDes, maka besarnya jaringan tersebut akan mampu menarik suplier dengan mudah.

“Desa-desa pun kalau dikonsolidasikan akan menjadi besar. Kalau 75 ribu BUMDes sudah terbentuk, tidak perlu lagi mencari suplier, suplier yang akan mencari BUMDes,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika program BUMDes telah menunjukkan perkembangan signifikan, maka ke depan subsidi-subsidi dari pemerintah akan disalurkan melalui BUMDes. Kemudian, BUMDes juga disarankan untuk mengkoordinir koperasi-koperasi desa setempat.

“Jadi koperasi dan BUMDes itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau koperasi keuntungannya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan anggota, maka keuntungan BUMDes digunakan sepenuhnya untuk kepentingan desa. Nah, BUMDes bisa mengakomodir koperasi-koperasi misalkan koperasi para petani,” terangnya.

Dalam hal ini Eko juga mengajak seluruh komponen perguruan tinggi untuk menjadi ikon pemersatu bangsa. Karena menurutnya, kunci dari kesuksesan sebuah negara bergantung pada kerjasama dari semua stakeholder.

“Kita ini suka mengerjakan hal kecil sendiri-sendiri sehingga sulit unyuk maju. Padahal kalau lakukan bersama-sama bangsa kita bisa menjadi besar. Saya harap universitas Brawijaya ini bisa menjadi penggagas agar kita melakukan hal yang besar bersama-sama,” pungkasnya.

Ikuti informasi terkait BUMDes >> di sini <<