Pemda Diminta Aktif Awasi Dana Desa | Villagerspost.com

Pemda Diminta Aktif Awasi Dana Desa

Menteri Desa PDTT Marwan Jafar meninjau instalasi pengolahan limbah yang dibangun dengan dana desa (dok. kemendesa.go.id)

Menteri Desa PDTT Marwan Jafar meninjau instalasi pengolahan limbah yang dibangun dengan dana desa (dok. kemendesa.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah Daerah diminta aktif dalam mengawasi penyaluran dan penggunaan dana desa. Salah satu cara pengawasannya adalah dengan membuka saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan adanya maladministrasi oleh aparat desa. Desa yang tidak memenuhi rekomendasi audit inspektorat daerah juga perlu mendapatkan mekanisme punishment.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan, hingga saat ini belum ada mekanisme punishment yang jelas bagi desa yang tidak memenuhi rekomendasi audit dari inspektorat daerah. Karena itu Marwan meminta pada seluruh perangkat desa, agar terbuka dan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat desa.

(Baca Juga: Dana Desa Bangkitkan Potensi Ekonomi Desa)

Pasalnya dengan keterbukaan itulah prinsip akuntabilitas dapat terwujud. “Semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perangkat desa, masyarakat desa dan NGO, mari bersama-sama menyatukan tekad melaksanakan mandat Undang-Undang Desa secara sungguh-sungguh,” kata Marwan saat menjadi keynote speaker pada seminar Nasional di Aula Kantor Bupati Batang Jawa Tengah, Selasa (15/3).

Marwan mengingatkan, lewat program dana desa, setiap desa akan menerima dana dalam jumlah yang sangat besar. Dalam roadmap penyaluran dana desa, setiap desa ditargetkan akan menerima Rp1 miliar per desa pada Tahun 2017.

Oleh karena itu, setiap desa harus mempersiapkan diri melaksanakan sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan. “Ini demi tercapainya tujuan pembangunan desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Desa,” urai Marwan.

Marwan menjelaskan, Kementerian Desa, PDTT bertugas mengawal penggunaan dana desa agar tidak melenceng dari tujuan pokoknya. Tekait hal tersebut, Kemendesa telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

“Pertama untuk infrastruktur dulu, setelah itu sarana dan pra sarana desa, dan untuk mrngrmbangkan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (*)

Ikuti informasi terkait dana desa >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *