Pemda Diminta Antisipasi Pencemaran dari Perikanan Budidaya

Jakarta, Villagerspost.com – Limbah dari kolam budidaya ikan banyak dikeluhkan warga yang tinggal di sekitar pertambakan. Karena itu pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengimbau Pemerintah Daerah mengantisipasi pencemaran yang berasal dari perikanan budidaya.

Antisipasi khususnya dilakukan dengan melakukan penataan kegiatan pembudidayaan ikan di perairan umum seperti danau dan sungai. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengatakan penataan perlu dilakukan agar sesuai daya dukung lingkungan dan zonasi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

(Baca Juga: Pemerintah Diminta Genjot Perikanan Budidaya)

“Mengingat banyaknya pengaduan pencemaran akibat kegiatan pembudidayaan ikan di Perairan Umum, maka harus ada penataan kegiatan pembudidayaan ikan, agar sesuai daya dukung lingkungan dan zonasi peruntukan yang telah ditetapkan Perda,” kata Slamet, di Jakarta, Rabu (10/2).

Slamet juga menerangkan, dalam surat edaran yang dikirimkan kepada para pimpinan daerah awal tahun 2016 lalu, Pemerintah Daerah pengelola kegiatan perikanan budidaya di perairan umum, harus melakukan moratorium izin usaha pembudidayaan ikan.

“Khususnya bagi daerah yang belum memiliki Perda tetapi belum mampu mengatasi kegiatan pembudidayaan ikan yang tidak mengikuti anjuran daya dukung lingkungan dan zonasi peruntukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Slamet mengatakan, Pemda juga perlu melakukan penerapan program peringatan dini kepada pembudidaya ikan dalam rangka mencegah kematian massal akibat dampak umbalan (up welling) atau kekeringan. Slamet menjelaskan, dilakukannya tiga hal tersebut sebagai upaya melaksanakan program ketahanan pangan dan menggerakkan perekonomian masyarakat melakui budidaya ikan.

“Kami berharap agar seluruh pihak dapat mengelola kegiatan pembudidaya ikan di Perairan Umum secara berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan,” ujarnya.

ikuti berita seputar budidaya ikan >> di sini <<