Pemerintah Bakal Selesaikan Konflik Agraria Secepatnya

Aktivis dan petani menuntut penuntasan konflik agraria (dok. jatam.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah akan segera menyelesaikan berbagai kasus konflik agraria yang melibatkan rakyat dengan swasta, rakyat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun rakyat dengan pemerintah. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan pada Rapat Terbatas tentang Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5) pagi.

Salah satu contoh kasus konflik yang dia minta diselesaikan segera adalah sengketa antara rakyat dengan PTP di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. “Saya kira ini bukan hanya di Kampar saja, hampir di semua Kabupaten kejadian-kejadian ini ada semuanya, dan saya minta ini segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar apa? Rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan,” kata Jokowi

Terkait tanah-tanah konsesi yang diberikan kepada swasta maupun BUMN, Jokowi mengatakan, kalau di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ. Kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu harus berikan kepada masyarakat, kampung, desa kepastian hukum. “Kalau yang diberikan konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini, cabut seluruh konsesinya tegas-tegas,” tegasnya.

Jokowi meminta, rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomorsatukan. “Sudah jelas di situ sudah, ini hidup lama di situ malah kalah dengan konsesi baru yang baru saja diberikan,” tambahnya.

Presiden Jokowi mengakui, langkah-langkah sistematik dalam memperbaiki kebijakan dan tata kelola tanah saat ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional). Tetapi karena masalahnya terjadi di hampir semua provinsi, kabupaten dan kota, ia minta agar cara-cara yang sistemik yang tersistem itu bisa menyelesaikan semuanya. Tidak satu per satu.

Kemudian menyangkut implementasi kebijakan satu peta, Jokwoi memperkirakan, kebijakan nanti akan banyak menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Untuk itu, Jokowi memerintahkan untuk terus melanjutkan program sertifikasi tanah untuk rakyat, PTSL (Pendaftaran Tanah Sistemtik Lengkap).

“Saya kira dari lima juta, tujuh juta, semblian juta, saya kira kira harapkan nanti di 2024-2025 pensertifikatan di seluruh tanah air ini akan selesai semuanya,” ujar Jokowi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *