Pemerintah Buka Keran Impor Jagung Tanpa Batas Kuota

Jakarta, Villagerspost.com – Ketersediaan jagung yang masih langka di pasaran membuat pemerintah kembali membuka keran impor. Namun impor jagung kali ini pemerintah tidak menetapkan batas kuota, hanya menetapkan batasan waktu hingga pertengahan Maret 2019. Sebelumnya, pemerintah telah membuka keran impor sebanyak 100 ribu ton dan 30 ribu ton.

Kemudian Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan membuka lagi keran impor dengan kuota 150 ribu ton, yang akhirnya ditetapkan menjadi batas kuota. “Pemerintah menugaskan Bulog impor karena pasokan masih kurang. Impor kali ini tanpa batas kuota,” kata Darmin, di Jakarta, Selasa (29/1).

Darmin mengatakan, dari pengecekan di lapangan, diketahui pasokan masih sangat kurang sehingga diperlukan tambahan melalui impor. Sebelumnya, Darmin memang meminta agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perum Bulog memastikan kondisi di lapangan terutama di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur.

“Rapat hari Selasa lalu, kita menugaskan Bulog untuk mengecek, hari Kamis kita rapat lagi. Dua hari setelah ditugaskan mengecek, mereka kemudian turun ke lapangan, saya juga minta bantuan Gubernur Jawa Timur turun ke lapangan. Ada semua angka-angkanya bahwa di Jawa Barat panen itu belum ada, yang sayangnya emang datanya bilang sudah ada,” paparnya Darmin.

“Permintaan-permintaan dari peternak kecil menengah baik petelur maupun pedaging itu masuk terus ke Bulog. Sehingga waktu Kamis itu, waktu kita review bahkan impor yang 30 ribu kemudian yang sudah di jalan itu sudah habis, permintaannya lebih banyak dari situ,” kata Darmin.

Darmin mengatakan, meski tanpa kuota, pemerintah membatasi impor sampai pertengahan Maret 2019 agar tidak bentrok dengan musim panen jagung.

“Maka kemudian dari hasil diskusi kita ini harus ditambah, cuma kita kan tidak boleh impor pada waktu panen terjadi, sehingga yang kita berikan adalah kita memberikan plafon kepada Bulog. Anda boleh impor tapi nggak boleh masuk lebih dari pertengahan Maret supaya jangan nanti ada jagung impor, ada jagung dalam produksi dalam negeri,” terang Darmin.

“Kalau hanya bisa diimpor 100 ribu ya 100 ribu, kalau kurang dari situ ya kurang dari situ pokoknya batasnya pertengahan Maret,” tambahnya.

Darmin melanjutkan, permintaan jagung ini besar bahkan juga datang dari perusahaan-perusahaan besar. Meski demikian, pemerintah meminta agar diutamakan untuk pengusaha kecil menengah.

“Nah itu baru diproses sekarang tapi permintaan dari peternak, terus terang peternak besar banyak ada, tapi kita bilang diutamakan sama kecil menengah dululah. Artinya harga di market, ritel itu masih terlalu tinggi, sehingga mereka berharap ada impor pemerintah supaya harganya turun,” ujarnya.

Sebelumnya Kementan memang mengklaim pada Januari-Maret akan ada panen jagung sebanyak 10 juta ton. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Agung Hendriadi mengatakan panen telah terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur. Adapun angkanya mencapai hingga 84 ribu ton. Kementan juga mengatakan 18 daerah lain juga melaksanakan panen jagung hingga bulan Maret, sehingga jumlah panen jagung akan bertambah hingga 10 juta ton.

Darmin pun mempertanyakan data panen dari Kementerian Pertanian ini. Dia mengatakan, data Kementan mengatakan telah terjadi panen pada Januari tapi ternyata tidak. “Januari sebenarnya mestinya sudah ada panen kalau menurut data. Tapi faktanya, mana, ini peternak kecil menengah ini kan susahnya. Dia bilang, kalau harganya tinggi begini kita jual aja ini ayam. Jual jadi pedaging, kan repot,” jelas Darmin.

Darmin memperkirakan, panen baru ada sekitar pertengahan Maret untuk di Jawa Barat dan April di Jawa Timur. Selain itu, karena permintaan terus datang sementara pasokan minim, maka perlu ditambah melalui impor.

Editor: M. Agung Riyadi