Pemerintah Diminta Serius Perbaiki Sistem Sertifikasi ISPO

Perusakan hutan untuk perkebunan sawit (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Koordinasi Masyarakat Sipil (FKMS) untuk penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) kembali menyerukan pemerintah untuk segera membenahi substansi draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO). Pemerintah juga diminta untuk memperbaiki proses penyusunannya menjadi lebih transparan dan partisipatif sebelum draft peraturan tersebut disahkan.

FKMS menilai draft Perpres mengenai sistem sertifikasi mandatori tersebut masih belum memadai untuk memperbaiki tata kelola kelapa sawit, penyelamatan lingkungan hidup dan pemenuhan HAM serta memastikan keberterimaan pasar. FMKS yang beranggotakan 40 lembaga masyarakat sipil yang fokus terhadap isu sawit di Indonesia ini mengapresiasi upaya Pemerintah untuk penguatan sistem sertifikasi ISPO dan terlibat langsung memberikan masukan.

“Sejumlah masukan disampaikan kepada pemerintah, untuk memastikan sistem sertifikasi yang sedang berproses ini kredibel dan dapat diterima dengan baik, di antaranya proses penyusunan draf dilakukan secara transparan dan partisipatif, standar ISPO (prinsip dan kriteria) yang kuat, proses sertifikasi dilakukan secara kredibel dan transparan, serta adanya mekanisme pengajuan dan penyelesaian keluhan yang dapat diterima para pihak,” kata Sri Palupi dari Institute for Ecosoc Right, di Jakarta, Kamis (20/9).

Seperti diketahui, sejak akhir 2017, proses pembahasan draf Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi ISPO menjadi tertutup, padahal sebelumnya sudah cukup partisipatif bahkan 4 konsultasi publik regional telah diselenggarakan. Pada akhir Agustus 2018, FKMS mendapatkan kabar bahwa draf Peraturan Presiden tentang ISPO akan segera disahkan pada minggu ke-tiga bulan September 2018.

Dalam pertemuan antara perwakilan FKMS dengan Kemenko Perekonomian pada bulan April 2018, Kemenko Perekonomian menjanjikan proses yang lebih inklusif termasuk penyelenggaraan konsultasi publik nasional dan transparansi perubahan teks draf Perpres, yang pada akhirnya tidak ditepati. Menurut cermatan FKMS, perkembangan proses penguatan ISPO saat ini sesungguhnya semakin jauh dari harapan.

Selain itu, subtansi draf Perpres ISPO masih belum memadai dan masih perlu pembahasan lebih dalam dengan melibatkan seluruh pihak. Jika melihat tujuan awal tim penguatan rancang ulang Perpres tersebut dibentuk, dan melihat dinamika industri kelapa sawit yang terus melaju pesat, proses yang transparan dalam penguatan ISPO termasuk penyusunan rancangan peraturan pelaksana untuk mendukung penguatan ISPO menjadi sangat dibutuhkan.

Terlebih kondisi saat ini, Indonesia telah kehilangan hutan seluas 684.000 hektare setiap tahunnya akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan, dan alih fungsi hutan yang salah satunya untuk perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data Global Forest Resources Assessment (FRA), Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brasil yang berada di urutan pertama.

Padahal, Indonesia disebut sebagai megadiverse country karena memiliki salah satu hutan terluas dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. “Penghancuran hutan alam dan lahan gambut yang tak terkendali untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit harus dihentikan, sehingga penting sekali memastikan prinsip perlindungan terhadap hutan alam, lahan gambut dan keragaman hayati diadopsi dalam standar ISPO,” kata Okto Yugo Setiyo dari Jikalahari.

Marselinus Andri dari Serikat Petani Kelapa Sawit menambahkan, penerapan sistem sertifikasi ISPO harus dibarengi dengan berbagai upaya untuk memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi pekebun swadaya yang belum tersentuh oleh kebijakan Pemerintah. “Selain itu, pemberian insentif atau jaminan manfaat juga dapat mendorong pekebun swadaya mengikuti sertifikasi ISPO,” ujarnya.

Saat ini konsesi perkebunan kelapa sawit menguasai 12,3 juta hektare dan angka produksinya mencapai 35,3 juta ton pada tahun 2017 Hingga tahun 2018 ini, sekitar 413 perusahaan perkebunan kelapa sawit telah memiliki sertifikat ISPO dari sekitar 2.300 an perusahaan, atau sekitar 2,3 juta hektare dari 14 juta hektare kebun sawit. Hanya ada 3 koperasi pekebun swadaya yang telah mendapat sertifikat ISPO, meskipun luas kebun kelapa sawit swadaya mencapai sekitar 40% dari luas keseluruhan perkebunan sawit di Indonesia.

Dengan melihat situasi ini, FKMS menilai draf Perpres terkini telah menghilangkan beberapa substansi krusial yang diperlukan untuk memastikan sistem sertifikasi sawit keberlanjutan yang kredibel. “Pengaturan tentang pemantauan independen terhadap sistem sertifikasi ISPO telah dihilangkan, demikian juga pengaturan mengenai pengajuan dan penyelesaian keluhan para pihak atas hasil sertifikasi. Jelas ini sangat berdampak buruk bagi kredibilitas sistem sertifikasi ISPO,” demikan dikatakan Dhio Teguh Ferdyan dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK).

Agus Sutomo dari Link-AR Borneo mengatakan, dari pengamatan pihaknya di Kalimantan Barat menunjukkan, perusahaan-perusahaan yang sudah bersertifikat ISPO pun masih melakukan berbagai pelanggaran terhadap standar ISPO. “Karena standar ISPO berbasis peraturan perundang-undangan, maka ketidaksesuaian seperti ini harus ditindak. Sayangnya, draf Perpres ini tidak mengatur penegakan hukum terhadap temuan ketidaksesuaian yang merupakan pelanggaran tersebut,” ujarnya.

Dalam draf Perpres tentang sistem sertifikasi ISPO ini, Kementerian Pertanian hanya diberikan waktu 90 hari untuk menyusun standar dan berbagai peraturan pelaksana sistem sertifikasi ini, yang dinilai FKMS sangat terbatas untuk bisa menghasilkan peraturan yang berkualitas. Dikhawatirkan ini akan menghambat implementasi sistem sertifikasi ISPO.

Tindakan pemerintah mengabaikan kesepakatan dalam proses multipihak penguatan ISPO juga telah terjadi sebelumnya pada bulan Januari 2017, yang telah mendorong sejumlah kelompok masyarakat sipil mengeluarkan kertas posisi mengenai industri sawit berkelanjutan Indonesia dan skema ISPO.

Abu Meridian dari Kaoem Telapak yang juga merupakan koordinator FKMS mengatakan, sebelum disahkan, Pemerintah harus segera memperbaiki substansi dari draf Peraturan Presiden tentang sistem sertifikasi ISPO serta memperbaiki proses penyusunan kebijakan ini menjadi transparan, inklusif dan akuntabel.

“Karena kami yakin, bahwa hanya dengan cara ini sistem sertifikasi ISPO benar-benar dapat dikuatkan dan akan menghasilkan sistem sertifikasi yang kredibel, robust, akuntabel dan diterima seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dan juga pasar global,” tandasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *