Pemerintah Diminta Tegas Tolak Proyek Listrik Panas Bumi di Zona Inti Leuser

Orangutan di kawasan ekosistem Leuser (dok. leuser conservation partnership)
Orangutan di kawasan ekosistem Leuser (dok. leuser conservation partnership)

Jakarta, Villagerspost.com – Rencana pembangunan proyek panas bumi berskala besar di dalam Kawasan Ekosistem Leuser, yang akan didanai oleh perusahaan Turki Hitay Holdings, dari Turki mendapat tentangan keras dari Konsorsium LSM Lingkungan di Aceh dan Sumatera Utara. Pihak konsorsium telah membantah hasil studi yang dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyatakan pengembangan pengelolaan panas bumi dengan tetap mempertahankan fungsi ekologis kawasan Leuser bisa direalisasikan, dengan terlebih dulu melakukan perubahan zonasi kawasan lindung.

Pihak Koalisi LSM Lingkungan pun membantah hasil kajian UGM itu. Konsorsium LSM menyatakan, studi yang dilakukan UGM tidak memenuhi kaidah kajian ilmiah yang layak dan tidak memberikan kesimpulan berdasarkan data yang memadai. Rekomendasi penelitian itu berpotensi untuk menghancurkan jantung kawasan hutan tropis warisan dunia di Sumatra.

Ketua Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) Farwiza Farhan menjelaskan, kawasan yang diajukan untuk proyek tersebut berada di dalam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan ditetapkan sebagai Zona Inti karena mempunyai kondisi alam dan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas dengan kondisi biota atau fisik yang masih tidak atau belum terganggu oleh manusia. “Rekomendasi peneliti UGM soal perubahan zonasi kawasan lindung yang merupakan bagian dari Tropical Rainforest Heritage of Sumatra World Heritage Site akan menghancurkan Zona Inti yang berada di jantung Kawasan Ekosistem Leuser, yang sudah jelas diakui oleh pemerintah karena status zona intinya,” kata Farwiza dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Selasa (27/12).

Dalam paparannya pada tanggal 8 Desember 2016, para peneliti dari UGM memang merekomendasikan perubahan zonasi kawasan lindung. Agar proyek ini dapat dikerjakan secara sah, maka status kawasan harus diturunkan dari status Zona Inti menjadi status Zona Pemanfaatan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Atas rekomendasi ini, para aktivis lingkungan memperingatkan, jika perubahan zonasi dikabulkan dan proyek tersebut diperbolehkan dalam kawasan inti, maka akan ada konsekuensi besar terhadap spesies-spesies terancam punah yang menggantungkan hidup pada koridor kawasan ini untuk migrasi dan reproduksi.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, perusahaan tersebut mengajukan rencana untuk membangun proyek energi panas bumi di kawasan Kappi yang merupakan kawasan zona inti dan koridor keanekaragaman hayati yang hidup di dalam Taman Nasional Gunung Leuser. Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, telah mengirimkan surat permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merubah status zonasi hutan lindung seluas hampir 8.000 hektare tersebut.

Hutan di Kawasan Ekosistem Leuser adalah salah satu habitat terakhir bagi spesies-spesies kunci sumatera seperti gajah, orangutan, badak dan harimau sumatera. Kawasan Kappi juga merupakan koridor penyambung antara blok-blok habitat satwa yang berada di bagian timur dan barat TNGL, yang merupakan kawasan hutan tropis warisan dunia dan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser–-salah satu Kawasan Strategis Nasional yang dilindungi oleh hukum perundang-undangan Republik Indonesia karena fungsi lingkungannya.

Struktur Ruang Leuser (dok. haka)
Struktur Ruang Leuser (dok. haka)

“Lokasi yang diajukan untuk proyek energi panas bumi ini ditetapkan sebagai Zona Inti. Agar proyek ini dapat dibangun, perlu ada perubahan status menjadi Zona Pemanfaatan. Akan tetapi, hasil studi dari tim UGM tidak layak untuk menjadi acuan kebijakan perubahan status disana, dan fakta bahwa kawasan itu memenuhi semua kriteria sebagai Zona Inti maka tidak ada alasan untuk merendahkan status kawasan itu, atau kawasan lain yang ada di dalam Taman Nasional,” aktivis lingkungan Aceh T.M. Zulfikar.

Zulfikar mengatakan, metode yang digunakan oleh tim survei UGM tidak cukup jelas. Hasil dan kesimpulan yang mereka ambil juga tidak didukung oleh data dan jangka waktu survei yang memadai. Tim UGM sendiri bahkan mengakui bahwa diperlukan survei yang lebih mendetail dan komprehensif untuk membenarkan rekomendasi.

“Sebagus-bagusnya, survei ini hanya bisa dikategorikan sebagai survei kilat pendahuluan dan secara realistis tidak bisa digunakan sebagai basis rekomendasi untuk sebuah mega-proyek yang berdampak luas seperti yang sedang diajukan oleh Hitay Holdings,” tegas Zulfikar.

Direktur Orangutan Information Centre Panut Hadisiswoyo mengatakan, sebelumnya pihaknya telah mendapatkan beberapa pernyataan positif dari pihak pemerintah mengenai proyek ini. Dirjen KSDAE KLHK, Tachrir Fathoni, pada bulan September telah memberikan konfirmasi, ia telah menerima surat yang dikirim oleh Gubernur Aceh mengenai permohonan perubahan status zonasi dan menyatakan kepada media bahwa, sesudah sosialisasi dan konsultasi publik, hasilnya adalah tidak menyetujui perubahan zonasi, itu saja, proyeknya berhenti disitu.

“Tapi sekarang kami mengamati perusahaan tersebut terus melanjutkan rencana mereka dan masih mencoba untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah untuk merubah status zonasi salah satu kawasan warisan dunia untuk dijadikan lokasi proyek panas bumi. Kami merasa bingung dan cemas dengan adanya pernyataan yang bertentangan dari pihak Kementerian yang seharusnya melindungi kawasan ini. Kami dengan tegas menolak rencana perubahan status zonasi,” ungkap Panut.

Juru bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) Efendi Isma menambahkan, website Dinas Pertambangan dan Energi Aceh menunjukkan potensi energi panas bumi di kawasan hutan Ekosistem Leuser relatif kecil bila dibandingkan dengan potensi di kawasan lain di Aceh. Dengan jelas ditunjukkan disana bahwa ada 14 lokasi alternatif yang tersebar di 7 kabupaten yang memiliki potensi energi panas bumi di provinsi Aceh, bila digabungkan hasil energinya mencapai lebih dari 950 MW lebih besar dibandingkan dengan hanya 142 MW di lokasi yang diajukan untuk perubahan status zonasi di Gunung Kembar dan lokasi lain di Kabupaten Gayo Lues.

Hampir semua lokasi alternatif tersebut letaknya lebih dekat dengan kota-kota besar di Aceh, sehingga lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan energi. “Saya rasa aneh bila lokasi alternatif ini tidak dikembangkan terlebih dahulu, bagaimana bisa proyek energi panas bumi pertama di Aceh diajukan di tengah-tengah salah satu kawasan yang paling berharga dan tak tergantikan di Aceh,” ungkap Efendi.

Karena itu, pihak Konsorsium LSM Lingkungan mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia agar segera menolak kemungkinan penurunan status Kawasan Kappi dan menolak proyek listrik panas bumi di kawasan Zona Inti Leuser. “Pemerintah harus menegaskan komitmen untuk terus melindungi status zona inti kawasan tersebut,” tegas Efendi. (*)

Ikuti informasi terkait kawasan ekosistem Leuser >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *