Pemerintah Diminta Upayakan Satu Desa Satu Penyuluh

Penyuluh pertanian melakukan pendampingan (dok. id.wikipedia.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi IV DPR Renny Astuti menegaskan, pemerintah melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BP2SDMP) perlu mengupayakan satu penyuluh pertanian tiap desa. Saat ini, kata dia, banyak penyuluh pertanian yang kesulitan untuk menjangkau desa-desa yang menjadi wilayah kerja penyuluh pertanian lapangan (PPL).

“Masih ada penyuluh yang seorang diri harus meng-cover 3 sampai 5 desa. Ke depan, kami berharap sekali, mudah-mudahan nanti satu penyuluh bisa meng-cover hanya satu desa saja,” ujar Renny, dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran Kementerian Pertanian di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/5).

“Karena kalau satu penyuluh harus meng-cover beberapa desa, ini kan ada desa-desa tertentu yang tidak bisa dijangkau sama sekali. Apalagi di dapil kami itu sangat ekstrem,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I tersebut.

Bahkan, kata Renny, ada desa yang hanya bisa dilalui lewat jalur air saja. “Tidak mungkin mereka meng-cover itu,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, politikus Partai Gerindra ini juga meminta semua jajaran Kementerian Pertanian untuk senantiasa menyelenggarakan perencanaan anggaran, baik ABT 2021 dan RKA K/L TA 2022, yang berpihak dan melindungi kesejahteraan petani, serta terpenuhinya pangan dari produksi dalam negeri.

Renny menekankan, kesejahteraan petani harus menjadi perhatian pemerintah dan hal itu menjadi tolak ukur keberhasilan seluruh kegiatan yang dilakukan.

“Kami menyayangkan penurunan NTP dan NTUP pada bulan April dan terus menurunnya NTP & NTP sektor Tanaman Pangan dari mulai awal tahun 2021, sekali lagi kami minta ini menjadi perhatian serius dari Kementan,” ujarnya.

“Selain itu, kami kembali mengusulkan agar harga dikembalikan menjadi harga dasar gabah (HGD) seperti tahun 1969 hingga 2000 karena memberi jaminan keuntungan bagi petani minimal 30 persen, tidak lagi memakai HPP,” ungkapnya.

Hingga saat ini konversi lahan sawah menjadi non sawah dinilai masih cukup tinggi, sementara upaya cetak sawah baru cenderung berjalan lamban. Selain itu adanya perubahan iklim dan tata kelola air irigasi yang kurang optimal.

Hal ini berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional. Mengingat peningkatan anggaran di tahun 2021 cukup besar, Renny meminta agar anggaran tersebut betul-betul bisa digunakan secara optimal bagi peningkatan sektor ketahanan pangan.

“Badan Litbang Pertanian tadi dalam paparan disampaikan ada penambahan anggaran di ABT sebesar Rp9 miliar. Fraksi Partai Gerindra meminta agar Balitbangtan lebih serius melakukan riset untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang ada, serta mengembangkan inovasi teknologi budidaya sehingga produksi hasil pertanian bisa lebih tinggi,” pungkasnya.

Renny berharap di tahun 2021 ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian bisa terus meningkatkan kesejahteraan petani dan tersedianya pangan yang bergizi dengan harga yang terjangkau dan mudah diakses bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketahanan pangan juga menjadi penting mengingat masih belum finalnya rencana induk (masterplan) food estate untuk mendukung capaian target RPJMN 2020-2024 yang disusun oleh Bappenas.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *