Pemerintah Dorong Garam Petani Sekualitas Industri

Petambak udang di tambak udang eks Dipasena (kiara.or.id)
Petambak udang di tambak udang eks Dipasena (kiara.or.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya mendorong produksi garam nasional terutama garam rakyat menjadi kualitas industri, dalam rangka memenuhi target swasembada garam industri. “Kita ingin memperbaiki kualitas dulu karena jika ingin menambah luas lahan itu akan memerlukan waktu, sekarang dengan garam yang ada bagaimana caranya harus lebih bersih,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, seperti dikutip kkp.go.id, Jumat (18/9).

Susi menegaskan akan mendorong produksi garam rakyat menjadi setara kualitas industri seperti kimia, farmasi, dan untuk minuman bersoda. Ia juga akan duduk bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian untuk menentukan stimulus ini efektif dan tepat sasaran. Selain itu pemerintah juga akan menentukan agar harga garam petambak tidak di bawah harga produksi.

“Bagaimana nasib petambak jika harga garam dibawah ongkos produksi, mereka tidak akan bisa bertahan,” kata Susi.

Demi meningkatkan kualitas garam petani, Susi juga akan mengganti alat geoisolator menjadi geomembrane dengan ukuran lebih lebar dan tebal sehingga lebih awet dan tidak mudah robek untuk menjaga kualitas garam yang lebih baik.

Susi menambahkan, saat ini sedang mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait kualitas garam produksi rakyat. Pasalnya, masih banyak pihak yang menyangsikan kualitas garam rakyat sebagai pembenaran impor garam untuk memenuhi kebutuhan industri.

Selain itu, Susi juga akan mengambil sampel garam dari perusahaan yang menggunakan garam impor. “Kita mau coba cek Standar Nasional Indonesia (SNI) juga di cek di laboratorium independen, hasil lab akan dijadikan dasar untuk duduk bersama kementerian terkait dan perusahaan,” ungkap Susi.

Uji laboratorium dilakukan oleh lembaga independen, untuk mengetahui kandungan natrium chloride (NaCl) garam rakyat. Susi mengambil tiga karung garam rakyat, dengan berat tiap karung 50 ton. Tiga karung tersebut diantaranya, satu karung sampel garam yang diambil merupakan garam dengan teknik non-geoisolator, satu karung merupakan sampel garam dengan teknik geoisolator 13 hari, dan satu karung lagi merupakan garam dengan teknik geoisolator 14 hari.

Sampel garam berasal dari dua desa di Kabupaten Pamekasan, non-geoisolator diambil dari Desa Lembang, sedangkan sampel garam geoisolator diambil dari Desa Manjungan. Pengambilan sampel itu sendiri dilakukan oleh komisi yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur, PT Garam (Persero), Asosiasi/Koperasi petambak garam, HMPG Jawa Timur, beserta petugas Polsek setempat.

Susi mengungkapkan harus ada pembatasan impor agar garam lokal tidak jatuh, dan perusahaan tidak boleh impor ketika sedang musim panen. Hal ini dikarenakan petambak tidak memiliki dana untuk menyimpan stok garam dalam jangka waktu lama, dan dia berharap, PT Garam dapat menampung garam petambak agar kualitas dapat tetap terjaga.

Kebutuhan garam industri saat ini kurang lebih sebesar 1,166 juta ton pertahun, dengan begitu ia menyakini bahwa tidak perlu perlu izin impor garam diberikan sebanyak 2 juta ton per tahun.

Negara harus hadir dengan goodwill untuk memperbaiki tata niaga, dengan tata niaga yang benar, harga garam petambak akan sesuai dengan harga yang disarankan pemerintah. Karena harga di distributor jauh lebih tinggi daripada harga di petambak.

“Kita punya kepedulian dan keinginan untuk memperbaiki nasib para petambak dan untuk menjaga profesi petambak garam,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *