Pemerintah-DPR Sepakat Bentuk Badan Karantina | Villagerspost.com

Pemerintah-DPR Sepakat Bentuk Badan Karantina

Instalasi karantina ikan (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah dan DPR akhirnya bersepakat untuk membentuk sebuah badan karantina. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan, badan karantina, yang secara detail akan diatur dalam peraturan pemerintah. Rencananya, badan karantina ini akan berada langsung di bawah Presiden.

“Kami bersyukur, setelah melewati beberapa masa sidang dan selalu menemukan deadlock, namun hari ini seluruh fraksi yang ada di Komisi IV DPR RI dan pemerintah sepakat membutuhkan sebuah badan karantina. Badan ini secara detail akan diatur lewat peraturan pemerintah,” ujar Daniel usai Rapat Panja RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (18/7).

Ketua Panja RUU Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan itu. mengungkapkan, semangat DPR terhadap badan ini, agar menjadi kuat, full power dan bisa menjaga kedaulatan negara dan kepentingan rakyat di bidang karantina. Termasuk menjaga produk-produk lokal dalam negeri dari serangan perdagangan bebas dan persaingan global.

“Kami berharap badan yang berada langsung di bawah Presiden ini kelak akan full power, dan kuat dalam menjaga kedaulatan negara dan kepentingan rakyat, termasuk para petani. Sehingga bisa menjaga produk dalam negeri dari serangan perdagangan bebas, dan persaingan global,” kata politikus PKB tersebut.

Terkait kekhawatiran pemerintah, terutama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan terjadinya pembengkakan biaya untuk menggaji pegawai dan karyawan badan tersebut, menurut Daniel tidak beralasan. Menurut Daniel, pegawai dan pejabat dalam badan karantina tersebut nantinya berasal dari kementerian-kementerian yang sudah ada, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pertanian.

“MenPAN-RB pun tidak lagi khawatir memikirkan gaji, biaya dan struktur badan nanti. Semuanya sudah ada dari beberapa kementerian saat ini. Dengan kata lain, badan ini nantinya berasal dari gabungan dari kementerian terkait. Dan itu semua sudah ada, lengkap di seluruh Indonesia,” pungkas Daniel.

Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Surabaya, beberap waktu lalu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengungkapkan pentingnya dibentuk satu badan karantina. “Badan karantina ini penting artinya sebagai ketahanan pangan dan garda terdepan Indonesia dalam pengamanan produk-produk perikanan, kami ingin melihat mekanismenya seperti apa yang dilakukan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) di Surabaya ini,” kata Viva.

Politisi PAN ini menuturkan pihaknya tengah merevisi UU Karantina terkait kekayaan flora maupun fauna Indonesia. Kedatangan Komisi IV DPR di BKIPM ini untuk melihat kondisi lapangan tentang karantina hewan, khususnya ikan. UU Karantina ini dimaksudkan sebagai proteksi flora dan fauna Indonesia dari masuknya flora-fauna asing.

“UU Karantina masih belum selesai karena ada perbedaan pendapat baik dari internal kami sendiri, maupun dengan pemerintah. Namun tetap muara UU Karantina ini untuk melindungi flora dan fauna kita. Hasil dari sini akan kami jadikan data masukan tambahan pembahasan UU ini nanti,” ungkapnya.

BKIPM Surabaya sendiri merupakan pusat Karantina Ikan terlengkap dan satu-satunya di Indonesia. Dari sinilah, pengamanan produk-produk perikanan, baik yang akan ekspor maupun impor dilaksanakan.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *