Pemerintah Gagal Kendalikan Harga Pangan

Pedagang barang kebutuhan pokok menjajakan dagangannya (dok. jabarprov.go.id)
Pedagang barang kebutuhan pokok menjajakan dagangannya (dok. jabarprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Upaya pemerintah untuk mengendalikan harga pangan kebutuhan pokok di bulan puasa dan menjelang lebaran ini dinilai gagal. Meski pemerintah sudah membuka keran impor, harga-harga kebutuhan pokok nyatanya masih melambung tinggi. Bawang merah misalnya, masih dipatok di harga Rp45 ribu per kilogram. Harga daging sapi pun masih berada di kisaran Rp100 ribu-Rp130 ribu per kilogram. Sementara daging ayam ada di kisaran Rp40 ribu per kilogram.

“Masih tingginya harga kebutuhan pokok menunjukkan pemerintah sangat lemah dalam mengatasi permasalahan harga bahan kebutuhan pokok,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono seperti dikutip dpr.go.id, Senin (13/6).

(Baca juga, KNTI: IMPOR IKAN KEJANGGALAN SISTEMATIS)

Pemerintah, kata dia, gagal melaksanakan amanat UU Nomor 72 tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Pasal 25 UU tersebut, pemerintah diwajibkan untuk mengendalikan jumlah yang pangan memadai, mutu yang baik dan harga terjangkau dalam jumlah yang cukup.

“Tak hanya itu ada payung hukum lainnya yaitu Perpres No 71 tahun 2015 Pasal 2 Ayat (6) tentang 11 komoditas barang atau kebutuhan pokok. Dengan adanya payung hukum tersebut seharusnya 11 komoditi bisa dikendalikan pemerintah. Tapi faktanya pemerintah tak bisa,” jelas Bambang, seperti dikutip dpr.go.id, Senin (13/6).

Bambang mencontohkan, ketidakmampuan pemerintah mengendalikan komoditi yaitu tingginya harga daging sapi di DKI yang mencapai Rp115 ribu per kilogram. “DKI yang otomatis pusat negara justru tinggi. Ini membuktikan kalau pemerintah lemah serta tak hadir di masyarakat dan kalah dengan spekulan. Ini kesalahan pemerintah sekarang dan khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian,” paparnya.

Bambang membandingkan perlindungan komoditi yang dilakukan pemerintah Malaysia. “Di sana ada price control act (UU kawalan terhadap 30 komoditas). Pemerintah menentukan harga 30 komoditas dan pengusaha diberi keuntungan yang wajar,” terangnya.

Jika ada pelanggaran dan pengusaha tak bisa menjelaskan penyebabnya, kata Bambang, maka akan dijerat pidana ekonomi. “Ini bentuk sikap tegas pemerintah mengendalikan komoditi untuk keperluan hajat hidup rakyat,” tandasnya. (*)

Ikuti informasi terkait kenaikan harga pangan >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *