Pemerintah Hapus Kriteria Lingkungan dari Daftar Izin Gangguan

Kehancuran bentang alam yang terjadi akibat pertambangan batubara (dok. greenpeace)
Kehancuran bentang alam yang terjadi akibat pertambangan batubara (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah menghapus ketentuan lingkungan dari kriteria gangguan dalam penetapan izin di daerah. Penghapusan itu dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Dalam Permendagri itu disebutkan, dihapuskannya lingkungan dari kriteria izin gangguan di daerah adalah demi menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, dan melindungi kepentingan umum. Permendagri tersebut ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 28 April lalu. (Permendagri 22/2016 selengkapnya bisa dilihat di sini)

Mendagri menghapus ketentuan mengenai masalah lingkungan dari kriteria gangguan dalam penetapan izin di daerah, yang semula masuk dalam Pasal 3 Ayat 1 (a) Permendagri Nomor 27 Tahun 2009. Kini bunyi ayat tersebut menjadi: “Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari: b. Sosial kemasyarakatan, dan c. ekonomi,” demikian seperti dikutip setkab.go.id, Senin (30/5).

Terkait hal ini, Mendagri juga menghapuskan ketentuan pada Pasal 3 Ayat (2) Permendagri Nomor 27 Tahun 2009, yang semula berbunyi: “Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan“.

Melalui Permen itu juga, Mendagri kini mewajibkan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi untuk memiliki Izin Gangguan Daerah. Izin tersebut merupakan kewenangan Bupati/Walikota, kecuali untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewenangan pemberian izin itu ada pada Gubernur sesuai Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Permendagri nomor 27 Tahun 2009.

Mendagri juga mengubah ketentuan mengenai akses informasi yang terkait dengan lingkungan, yang berhak diperoleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Permendagri itu. Pada Ayat (1) disebutkan: “Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi“.

Kemudian pada Ayat (2) disebutkan: “Akses informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap masyarakat“.

Pada Ayat (3) disebutkan: “Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha“.

Kemudian pada Ayat (4):  “Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan“.

Ayat (5): “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3“.

Ayat (6): “Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan“.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Permendagri Nomor 22 Tahun 2016, yang telah diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana pada 2 Mei 2016 itu. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *