Pemerintah Jamin Biaya Pengelolaan Kebun Sawit Ramah Lingkungan

Perkebunan kelapa sawit (dok. palmoilpledge.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah bakal menanggung biaya pengelolaan kebun sawit secara ramah lingkungan yang dimiliki rakyat. Pengelolaan kebun kelapa sawit itu akan mengikuti standar Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).

Biaya-biaya yang terkait dengan itu akan ditanggung pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit. Peraturan presiden (perpres) mengenai itu sedang disiapkan. Darmin menegaskan, hal itu dilakukan dalam rangka menangkal tuduhan Uni Eropa bahwa sawit RI tidak dikelola secara berkelanjutan.

“ISPO kita siapkan Perpres yang baru karena ISPO yang lama kurang tegas untuk memberi dukungan kepada perkebunan kecil. Itu sudah dibayar saja oleh pemerintah mestinya melalui BPDP. Ada duitnya, nggak usah takut itu,” jelas Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (31/7).

Menurut Darmin nantinya pemerintah akan membiayai hal-hal terkait peremajaan kebun sawit, tentunya yang sesuai standar ISPO. “Kita bisa bayar berapa, Rp25 juta per hektare. Kita bersihkan kebunnya, kita sediakan bibitmya, kita tanami, kita urus sertifikatnya, baru kita serahkan kembali,” terangnya.

Darmin menjelaskan, Perpres tersebut dalam proses akhir. Ketika nanti sudah diimplementasikan, tidak ada lagi alasan Uni Eropa menuduh sawit Indonesia dikelola secara tidak berkepentingan. Ditargetkan Perpres tersebut akan siap pada tahun ini.

“Sekarang kita siapkan, dalam proses akhir. Kalau itu selesai, kita benahi supaya perkebunan kelapa sawit kecil benar-benar memenuhi standar dan kita bisa katakan ini bagian dari sustainability,” tambah Darmin.

Dalam kesempatan itu, Darmin juga menegaskan, pemerintah tak gentar menghadapi rencana Uni Eropa menerapkan bea masuk imbalan sementara pada produk biodiesel Indonesia. Darmin yakin pemerintah akan menang apabila masalah ini dibawa ke WTO.

Menurutnya, tuduhan Uni Eropa tidak benar, perusahaan yang memproduksi biodiesel mendapat subsidi besar-besaran dari pemerintah Indonesia. Darmin mengatakan pemerintah bakal menunjukkan bukti-buktinya. “Kita kan juga sedang komunikasi kembali dengan mereka bahwa yang you tuntut itu nggak benar, buktinya ini,” jelas Darmin.

Meski begitu, menurut Darmin, Uni Eropa bisa saja menang jika mereka bermain politik guna memuluskan pengenaan bea masuk yang rencananya 8-18%. Jika tidak, Indonesia diyakini menang. Artinya dia nggak punya dasar untuk mengenakan (bea masuk biodiesel) kita, kecuali main politik,” ujarnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *