Pemerintah Jangan Bawa Dampak Buruk TPP ke Perjanjian Ekonomi Regional

Koalisi Masyarakat untuk Keadilam Ekonomi menentang perdagangan bebas (dok. bilaterals.org)
Koalisi Masyarakat untuk Keadilam Ekonomi menentang perdagangan bebas (dok. bilaterals.org)

Jakarta, Villagerspost.com РKoalisi Masyarakat Indonesia untuk Keadilan Ekonomi bersama masyarakat sipil se Asia-Pasifik mendesak negara anggota kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk tidak membawa ketetapan berbahaya dari Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP) ke dalam perundingan RCEP. Pihak koalisi menilai, keluarnya Amerika Serikat dari TPP harus menjadi pembelajaran bagi  Indonesia untuk kembali mengoreksi kebijakan kerjasama ekonomi dan perdagangan bebasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, menyatakan, saat ini ada upaya dari beberapa negara untuk mendorong RCEP menjadi pengganti TPP. “Ada upaya dari beberapa negara untuk mengimpor aturan-aturan perjanjian TPP ke dalam RCEP. Dan ini sangat berbahaya,” kata Rachmi dalam keterangan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Kamis (1/12).

Dia mengatakan, pada prinsipnya kerjasama ekonomi dan perdagangan bagi Indonesia merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berorientasi bagi kesejahteraan dan keadilan sosial (people led development) bukan sebaliknya menggerus amanah konstitusi. “Kerjasama tersebut harusnya dalam kerangka solidaritas antar bangsa dan saling meneguhkan perdamaian dunia,” tegas Rachmi.

Putri Sindi, Koordinator Advokasi Indonesia AIDS Coalition (IAC) mengatakan hal senada. “Mengalihkan TPP kepada kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) juga bukan pilihan yang tepat. Karena sekarang RCEP punya dampak buruk yang sama dengan Perjanjian TPP,” tegasnya.

Pasca TPP gagal, kegelisahan dari negara anggota TPP terus muncul. Situasi ini dijadikan momentum bagi China, ASEAN dan negara-negara Asia Pasifik mendesak agar perundingan selesai.

Puspa Dewi, Koordinator Solidaritas Perempuan, mendesak agar pemerintah Indonesia tidak menandatangani Perjanjian RCEP yang mengatur ketentuan merugikan bagi Indonesia. “TPP sudah gagal, jadi jangan mengulang kesalahan yang sama dalam RCEP,” jelas Dewi.

Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan WALHI mengatakan, selama ini perjanjian perdagangan bebas ditandatangani dengan proses tertutup dan tanpa keterlibatan publik. Hal ini, pada akhirnya merugikan lingkungan hidup dan mengabaikan keadilan bagi rakyat dan melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kelompok rentan.

“Perjanjian perdangan bebas yang selama ini ditandatangani mengabaikan undang-undang dan peraturan perlindungan lingkungan hidup di dalam negeri, lebih memberikan perlindungan kepada investasi, bukan perlindungan terhadap lingkungan di tengah krisis lingkungan hidup akibat praktik eksploitasi industri ekstraktif dan pembangunan infrastruktur pendukungnya,” kata Khalisah.

Perundingan RCEP telah dimulai sejak 2012 dan hingga saat ini telah memasuki putaran perundingan ke-15. Selanjutnya, Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi putaran perundingan RCEP ke-16 yang akan dilaksanakan pada tanggal 6-10 Desember 2016 di BSD, Tangerang Selatan.

Dalam menyikapi Putaran Perundingan RCEP ke-16 yang akan diadakan pada 6-10 Desember 2016 di BSD, Tangerang Selatan, Koalisi Masyarakat Indonesia Untuk Keadilan Ekonomi akan mengadakan rangkaian agenda aksi bersama pada tanggal 5-8 Desember 2016 di Jakarta dan Tangerang. Ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan digelar. Pertama, Regional Meeting: Peoples Forum Against FTA, pada 5 Desember 2016 di Griya Patria, Jl.Pejaten Raya. Kedua, mobilisasi massa pada 6 Desember 2016 di Jakarta.

Ketiga, The Stakeholders Engagement Meeting with RCEP Negotiators pada 7 Desember 2016, di ICE BSD, Tangerang Selatan. Keempat, konferensi pers pada 7 Desember 2016, di Jakarta. Kelima, Breakfast Meeting with Government of Indonesia, pada 8 Des 2016, Hotel Santika, BSD, Tangerang Selatan. Keenam, Expert Panel Discussion with Parliament pada 8 Des 2016, Gedung DPR RI, Pukul 12.00-15.00

Direktur SatuDunia, Firdaus Cahyadi, mengatakan, dalam perundingan RCEP ke-16 ini Koalisi Masyarakat Indonesia Untuk Keadilan Ekonomi mendesak kepada para negosiator untuk membuka forum komunikasi kepada publik mengenai proses perundingan RCEP. “Koalisi akan mengadakan beberapa rangkaian agenda untuk memberikan intervensi publik ke dalam proses perundingan RCEP, tidak hanya kepada para negosiator RCEP dan Pemerintah Indonesia, tetapi juga mendorong Parlemen untuk aktif dalam melakukan monitoring dan mengkritisi isi perundingan RCEP,” tegas Firdaus. (*)

Ikuti informasi terkait perdagangan bebas >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *