Pemerintah Minta Semua Pihak Bersinergi Bangun Indonesia dari Desa | Villagerspost.com

Pemerintah Minta Semua Pihak Bersinergi Bangun Indonesia dari Desa

Suasana sebuah desa (blog ub ac id)

Suasana sebuah desa (blog ub ac id)

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menegaskan, pemerintah meminta semua pihak bersinergi membangun Indonesia dari desa. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus bahu membahu untuk mendukung upaya pembangunan nasional melalui desa.

Ketiga komponen tersebut, menurut Marwan, harus bisa bersinergi dan penuh komitmen untuk pembangunan nasional. “Komponen ini jika kita satukan secara komperhensif bisa mendorong pembangunan nasional sesuai dengan Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari desa-desa dan daerah-daerah tertinggal dalam kerangka NKRI,” tandasnya dalam kunjungan ke Deli Serdang, Sumatera Utara, seperti dikutip kemendesa.go.id, Senin (18/5).

Dengan adanya kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan mengajak masyarakat dan pemerintah kabupaten Deli Serdang untuk terus menguatkan ekonomi desa. “Karena ekonomi desa, bisa menunjang ekonomi nasional. Oleh karena itu, potensi-potensi desa perlu ditingkatkan seperti Desa Wisata bunga yang dimiliki oleh Deli Serdang,” ujarnya.

Dengan adanya pencanangan gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, Hari Kesatuan Gerak, Gerakan Benah Dusun Bangun sari, Menteri Marwan melihat Deli Serdang punya prospek yang baik.

“Deli Serdang punya prospek yang baik, dan saya yakin bupati juga punya komitmen untuk membangun desa-desa dan pedesaan,” tandasnya.

Selain itu, Marwan juga memuji semangat masyarakat Deli Serdang yang mempertahankan tradisi gotong royong dalam pembangunan daerahnya. “Mempertahankan tradisi gotong royong sebagai spirit untuk membangun bangsa Indonesia. Walaupun baru satu tahun menjabat sebagai bupati, kemajuan kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan yang luar biasa,” ujarnya.

Selama ini, kata Marwan, ekonomi desa kurang diprioritaskan pemerintah baik dalam wujud wilayah (perdesaan/daerah tertinggal/perbatasan), sektor (pertanian), pelaku (usaha mikro kecil), atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional).

Oleh karena itu, Sebagai perwujudan dari Nawa Cita ketiga, Marwan menegaskan, salah satu program prioritas pemerintahan Jokowi-JK adalah melakukan pembangunan desa dengan memperkuat ekonomi desa.

“Karena kegiatan perekonomian di perdesaan pada umumnya adalah pertanian rakyat atau usaha rakyat skala mikro kecil yang dikelola secara tradisional dengan memanfaatkan sumberdaya pertanian atau sumberdaya alam lainnya yang ada di desa,” ujar Marwan.

Dengan adanya penguatan ekonomi Desa, lanjut Marwan, akan mengurangi ketimpangan antara desa dengan kota dalam hal tingkat kesejahteraan dan kemajuan ekonomi. “Kalau ekonomi desa kuat, ketimpangan antara desa dengan kota secara otomatis akan berkurang,” imbuhnya.

Disisi lain, upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. “Sasaran yang ingin dicapai yaitu berkurangnya Desa Tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2.000 desa,” kata Marwan.

Marwan mejelaskan, dari 74.094 desa se-Indonesia, lebih dari separuhnya yaitu 39.086 desa (52,78%) masuk kategori desa tertinggal, bahkan masih ada 17.268 desa (24,48%) diantaranya merupakan desa sangat tertinggal, dimana 1.138 desa berada di wilayah perbatasan.

“Desa Tertinggal adalah desa yang belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada aspek kebutuhan sosial, infrastruktur, sarana, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan,” tandasnya.

Upaya untuk mengentaskan desa-desa tertinggal, menurut Marwan, akan dilakukan melalui Pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan Desa Mandiri.

“Yaitu Desa yang telah terpenuhi pada aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan secara kelembagaan telah memiliki keberlanjutan,” pungkas sang menteri. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *