Pemerintah Siapkan Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat

Petani karet tengah menyadap karet (dok. bumn.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah saat ini tengah menyiapkan skema Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, program peremajaan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan karet rakyat yang ada demi meningkatkan taraf kesejahteraan petani karet.

Salah satu yang sedang disiapkan dalam rangka itu adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), mekanisme dalam land clearing, dan skema keterlibatan pihak swasta serta standardisasi pembiayaan. “Dengan adanya penetapan SOP Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat diharapkan akan menjamin terpenuhinya faktor yang mempengaruhi keberhasilan peremajaan karet rakyat,” kata Darmin, saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Tentang Perkebunan Karet Rakyat, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (30/11).

Beberapa faktor penunjang dari program ini, menurut Menko Perekonomian, tak luput dari perhatian pemerintah baik dari sisi ketersediaan bibit unggul yang bersertifikat, mekanisme dalam land clearing, dan skema keterlibatan pihak swasta serta standardisasi pembiayaan. Darmin mengingatkan pentingnya konsolidasi lahan dan dukungan dana melalui kebijakan Cess untuk peremajaan karet rakyat ini.

Hal ini mengingat, kegiatan konsolidasi lahan di Indonesia tidak hanya bergantung pada pemerintah, namun tetap memerlukan sumbangsih banyak pihak guna mewujudkan tujuan dari konsolidasi lahan itu sendiri. Untuk mengatasi masalah konsolidasi lahan di Indonesia, Darmin mengatakan, pemerintah telah menyiapkan opsi yaitu implementasi konsep Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority (FELCRA) dan Build-Operate-Transfer (BOT).

Konsep FELCRA, dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dengan cara memberi bantuan pengelolaan lahan milik masyarakat yang tidak atau kurang produktif sebagaimana yang diterapkan di Malaysia. “Konsep ini cocok dilakukan di Indonesia karena banyak lahan pertanian maupun perkebunan yang pemiliknya tidak mampu mengelola lahan yang berakibat pada rendahnya pendapatan,” ujar Darmin.

Sementara itu, konsep BOT, menjadi opsi dalam konsolidasi lahan karena dibukanya kesempatan partisipasi swasta dalam membangun wilayah di sekitar perkebunan karet seperti yang diterapkan di China. Untuk pungutan Cess, apabila skema ini diberlakukan di Indonesia, besaran yang diusulkan sebesar Rp200/kg untuk tahun pertama. Dengan harga karet saat ini yang berada dikisaran US$1,5/kg atau Rp20.250/kg, maka besaran Cess ini hanya sebesar 1% dari Internasional dan 1,13% dari harga petani.

Dalam teknis pelaksanaan Program Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat, lanjut Darmin, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) akan bertindak sebagai pengelola dana Cess. “Nantinya, BPDP akan mendapat dukungan berbagai instansi seperti Balai Penelitian Karet, Dinas Perkebunan Daerah dan industri skala besar dan menengah untuk pengolahan karet alam,” pungkas Darmin. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *