Pemerintah Terus Berupaya Dongkrak Harga Karet

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah terus berupaya untuk mendongkrak harga karet yang merupakan salah satu komoditas unggulan nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui Program Strategis Nasional untuk Peningkatan Pembelian dan Harga Karet Rakyat, serta Peremajaan Kebun Karet Rakyat. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono mengatakan, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan harga karet antara lain meningkatkan kerjasama International Tripartite Rubber Council (ITRC) dan/atau negara-negera pengekspor karet.

“Hal tersebut penting untuk mendorong peningkatan harga ekspor karet yang adil dan remuneratif melalui penerapan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS), Demand Promotion Scheme (DPS), Supply Management Scheme (SMS) serta pembentukan Regional Rubber Market (RRM) dan ASEAN Rubber Council (ARC), maupun kerjasama lainnya,” kata Kasdi, dalam keterangan pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (2/7).

Langkah berikutnya adalah menyusun dan menetapkan rencana aksi peningkatan pembelian dan harga karet rakyat, serta peremajaan kebun karet rakyat untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian, menyusun skema pendanaan untuk program peningkatan dan stabilisasi harga pembelian karet rakyat. Pemerintah juga menyusun kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan peremajaan kebun karet rakyat.

“Selain itu pemerintah bakal menetapkan kebijakan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan peningkatan pembelian dan harga karet rakyat, serta peremajaan kebun karet rakyat,” kata Kasdi.

Kasdi menambahkan, masing-masing kementerian mempunyai tupoksinya sendiri-sendiri. Untuk Kementerian Pertanian salah satunya dengan meningkatkan pelaksanaan sistem pembinaan produk olahan karet rakyat dan mekanisme pembelian karet rakyat melalui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet Rakyat (UPPB). “Kemudian, menyusun program pelaksanaan peremajaan kebun karet rakyat yang mencakup antara lain inventarisasi lahan perkebunan karet rakyat, perbenihan, diversifikasi tanaman karet dengan tanaman lainnya, kelembagaan, dan pembiayaan,” paparnya.

Pola diversifikasi merupakan sistem usaha tani diversifikasi berbasis tanaman perkebunan yang berlangsung adanya integrasi atau diversifikasi fungsional antara dua komoditas atau lebih yang diusahakan oleh pekebun dalam pemanfaatan sumber mineral dan organik yang ada pada tanah. Dengan demikian antar komoditas tidak berkompetisi, melainkan saling subtitusi dalam memenuhi kebutuhan hara atau nutrisi, sehingga terbentuk rantai ekosistem pemanfaatan zat-zat makanan secara tertutup.

“Keuntungan pola tanam diversifikasi sebagai salah satu langkah alternatif dalam pemenuhan/penyediaan kebutuhan pangan khususnya di lahan kering (kebun) yang semakin lama semakin berkurang,” tegasnya.

Pola diversifikasi, kata Kasdi, juga membantu mengurangi ketergantungan produksi pangan dari lahan sawah yang lokasinya terpusat di pulau Jawa. Kemudian, fungsi dari tanaman sela di lahan kebun yaitu sebagai sumber pendapatan petani, penutup tanah yang dapat mengendalikan perkembangan gulma, mengendalikan erosi, sumber bahan organik tanah dan menjaga stabilitas lingkungan.

“Dengan adanya tanaman sela, petani juga menjadi lebih sering berkunjung ke kebun karetnya, sehingga kebun menjadi lebih terpelihara, dan tanaman sela dapat sebagai sumber pendapatan petani sebelum tanaman pokok (perkebunan) berproduksi,” katanya.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan produsen karet ke-2 terbesar setelah Thailand. Karet merupakan komoditas ekspor unggulan perkebunan yang diperdagangkan secara luas didunia, penciptaan lapangan kerja, pembangunan wilayah, mendorong agribisnis dan agroindustri, mendukung konservasi lingkungan serta sebagai penghasil devisa kedua setelah kelapa sawit.

“Walau karet sering diterpa isu gejolak anjloknya harga karet yang membuat petani menjerit, namun tentunya berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani karet,” papar Kasdi.

Potensi karet sangat signifikan, dimana luas areal mencapai 3,67 juta hektare dengan produksi mencapai sebanyak 3,62 juta ton. Produktivitas lahan karet di Indonesia mencapai sebanyak 1.161kg/ha, didominasi oleh perkebunan rakyat (85%). Perkebunan karet juga menciptakan lapangan kerja bagi 2,5 juta kepala keluarga (KK) dengan rata-rata luas kepemilikan lebih kurang 1,25 ha.

Volume ekspor karet mencapai sebesar 2,99 juta ton dengan nilai US$5,10 miliar. “Sesungguhnya, peluang karet sangat menjanjikan dimana bahan baku karet sintetis semakin terbatas, kebutuhan karet alam semakin meningkat (2,5%/tahun), dan karet alam Indonesia memiliki spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh industri ban dan berbagai jenis industri berasal karet lainnya,” papar Kasdi.

Kasdi juga menyampaikan, untuk solusi harga karet jangka pendek pemerintah melaksanakan program pemberian bantuan pupuk, bantuan asam semut/ sarana pembuatan asam semut, bantuan pestisida, pembentukan dan penguatan UPPB, bantuan alasintan untuk pengolahan bahan olah karet rakyat (bokar) bersih. Selain itu pemerintah juga melaksanakan serapan bokar sebesar 5% dari konsumsi dalam negeri.

Sedangkan untuk solusi harga karet jangka menengah bisa melalui replanting dengan diversifikasi dengan tanaman pangan dan tanaman perkebunan lain. Kemudian, penyerapan karet rakyat untuk kebutuhan dalam negeri, seperti aspal karet, kanal di lahan gambut, dll; bantuan alsintan untuk pengolahan bokar bersih; dan serapan bokar oleh pemerintah sebesar 5% dari konsumsi dalam negeri.

“Untuk solusi harga karet jangka panjang antara lain replanting dengan diversifikasi dengan tanaman pangan dan tanaman perkebunan lain, mendorong pabrik ban dan industri hilir lain, dan penyerapan karet rakyat untuk kebutuhan dalam negeri, seperti aspal karet, kanal di lahan gambut, serta medical,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi