Pemotongan Anggaran Kementan Rp6 Triliun Dinilai Berbahaya

Prosesi panen raya padi di Sulawesi Selatan tahun 2014 silam (dok. pertanian.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Ketua Komisi IV DPR Sudin menilai pemotongan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) senilai Rp6 Triliun, berbahaya bagi pelaksanaan program pertanian. Alasannya, saat ini banyak negara yang menahan ekspor komoditas pangan demi menjaga ketersediaan stok di dalam negeri. Akibatnya, Indonesia yang sudah langganan impor dalam beberapa komoditas pokok terancam, diantaranya bawang putih, daging sapi hingga kedelai.

Potensi dalam ancaman ke arah krisis pun mulai nampak ketika harga kedelai dan daging sapi melonjak tinggi. Kementerian Pertanian harus bisa membuat program sendiri dengan memaksimalkan produksi dalam negeri. Sudin memperingatkan tidak boleh ada kebohongan data dalam realisasi capaian.

“Saya secara pribadi sangat menyesalkan pemotongan ini karena lagi pandemi, hampir semua negara menahan pangannya, sementara kita ini butuh peningkatan pangan, (malah) dipotong Rp6 triliun sekian,” kata Sudin, dalam rapat kerja dengan Kementan, Senin (25/1).

“Waktu saya rapat dengan Eselon 1 kemarin, saya tidak mau lagi ada kebohongan data. Kalau Rp21 triliun penghasilannya 5.000 ton, kalau Rp15 triliun produksinya 3.500 ton, terang-terangan saja, kalau duitnya tidak cukup turunkan,” tuturnya.

Ia ingin mengembalikan pagu 2021 ke pagu 2020 karena nilainya hampir sama. “Itu bedanya kalau nggak salah Rp 100 miliar lebih antara 2020-2021,” jelas Sudin.

“Saya berharap terbuka hatinya Menteri Keuangan untuk mengembalikan lagi anggaran tersebut ke Kementerian Pertanian. (Jika tidak) kita akan bisa terjadi rawan pangan dan kekurangan pangan,” tambahnya.

Sudin menilai, terjadinya pemotongan anggaran Kementan, terjadi karena ada andil dari internal Kementan sendiri. Sudin menyayangkan pejabat di Kementan tidak memiliki kemampuan khusus untuk meminta anggaran tidak terpotong.

“Pak Menteri nggak punya satu pun eselon 1 yang pandai melobi, baik Bappenas, Dirjen Anggaran, Dirjen Keuangan, Itu bukan tugas Menteri, harusnya eselon 1 ditugaskan untuk meyakinkan Dirjen Anggaran, Bappenas, bahwa kami perlu ini, untuk peningkatan ini,” katanya

Seperti diketahui, pagu anggaran 2021 Kementan terkena potongan lebih dari Rp6 triliun. Hal ini sebagai imbas dari Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2021.

“Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, Kementan diminta melakukan penghematan belanja APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2021 sebanyak Rp6,33 triliun, sehingga total anggaran yang semula sebesar Rp21,84 triliun berubah menjadi Rp15,51 triliun,” kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (25/1).

Sebanyak 11 Direktorat Jenderal dan Badan, termasuk Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal di bawah Kementan harus mengubah alokasi anggarannya. Ditjen (Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) yang paling banyak terkena potongan, yakni lebih dari Rp1,7 triliun menjadi Rp3,54 triliun. Kemudian Ditjen Tanaman Pangan (TP) yang harus rela terpotong Rp1,687 triliun menjadi Rp3,227 triliun.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *