Pemprov DKI Jakarta Diminta Terbuka Dalam Perlawanan Atas Proyek Reklamasi

Aksi nelayan dan perempuan nelayan menolak reklamasi (dok. solidaritas perempuan)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk terbuka atas seluruh perkara “perlawanan balik” dari perusahaan pengembang pemegang izin proyek reklamasi, yang telah dicabut izinnya pada September 2018. Seperti diketahui, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 24/G/2019/PTUN-JKT telah membatalkan keputusan Pemprov DKI yang menghentikan reklamasi dan mencabut izin pembangunan Pulau H.

Terkait kasus ini, pihak koalisi meminta Pemprov DKI mengumumkan kepada publik, mana saja Surat Keputusan Penghentian yang sedang digugat pengembang reklamasi. Karena saat ini, selain Pulau H, setidak-tidaknya ada 3 gugatan lainnya (Pulau F, I, dan M) yang sedang diadili oleh PTUN Jakarta dari para pengembang reklamasi untuk menghidupkan kembali izin reklamasi yang telah dicabut oleh Gubernur.

“Gugatan ini sulit diketahui karena tidak hanya diajukan oleh perusahaan langsung, namun juga oleh rekanan perusahaan, misalnya gugatan Pulau F milik PT Jakarta Propertindo,” kata Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (2/8) .

Koalisi juga tidak menduga dan menyayangkan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 24/G/2019/PTUN-JKT yang mengalahkan Pemprov DKI dan memenangkan perusahaan pengembang reklamasi. “Putusan PTUN Jakarta yang memenangkan PT Harapan Indah atas izin reklamasi Pulau H hanya akan menambah beban persoalan di pesisir Teluk Jakarta,” tegas Marthin.

Putusan tersebut mengecewakan karena tidak memperdebatkan substansi kerusakan perairan yang akan terjadi akibat dilakukannya reklamasi. Selain itu potensi bencana likuifaksi telah terang menunjukkan alasan seharusnya reklamasi tidak dilanjutkan kembali.

Ditambah lagi, peruntukan pulau tersebut nyata-nyata untuk kepentingan kelompok ekonomi atas. “Nelayan dan masyarakat pesisir hanya akan menjadi adalah kelompok terpinggirkan dan paling rentan tergusur permukimannya dan kehilangan mata pencaharian akibat laut yang rusak dikeruk dan ditimbun beserta segala fasilitas pendukungnya di sekitar pesisir Jakarta,” jelasnya.

Munculnya putusan ini secara tiba-tiba, menunjukkan kesan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutupi agenda proyek di pesisir yang sedang direncanakan di pesisir Teluk Jakarta. “Beberapa bulan lalu, telah dibangun penahan gelombang (Break Water) di pesisir Muara Angke,” jelas Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke Iwan Carmidi.

Kemudian, diikuti dengan pembangunan yang dermaga yang masih berlangsung sampai hari ini. “Berdasarkan temuan di lapangan, masyarakat sekitar lokasi pembangunan tidak pernah ditanyakan persetujuannya dalam proses perencanaan maupun konsultasi publik yang merugikan nelayan dan masyarakat pesisir,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) Ohiongyi Marino menilai, putusan PTUN ini menjadi legitimasi perusahaan untuk memunculkan kembali proyek reklamasi. “Karena pasca ‘kemenangan’ pengembang dalam perkara Pulau H, PT.Agung Dinamika Perkasa juga telah mendaftarkan gugatannya ke PTUN DKI Jakarta pada 26 Juli 2019,” paparnya.

Polemik Reklamasi bukanlah hal baru pada era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, koalisi telah memberikan respon dan kritik sejak era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang berhenti akibat skandal korupsi. Sebagai informasi, pada 9 juli 2019, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang terdiri dari Edi Septa Surhaza, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Adhi Budhi Sulistyo, S.H.,M.H., dan Susilowati Siahaan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota telah membacakan putusan yang membatalkan pencabutan izin Reklamasi Pulau H.

Majelis Hakim mewajibkan Gubernur Anies untuk menghidupkan lagi SK Gubernur DKI Nomor 2637 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau H bagi PT Taman Harapan Indah. Dampak dari menangnya gugatan atas Pulau H tentunya akan menjadi landasan bagi perusahaan-perusahaan yang lain untuk menggugat pulau yang lain dari ke dua belas pulau yang direncanakan dibangun di Teluk Jakarta.

“Selain itu kami juga menyayangkan sikap majelis hakim pemeriksa perkara yang tidak pernah memanggil pihak lain yang dianggap berkepentingan khususnya dalam hal nelayan dalam proses pemeriksaan berlangsung,” tegas Marino.

Dia menegaskan, merujuk pada dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sesungguhnya hakim dapat memanggil para pihak yangberkepentingan dalam proses pemeriksaan perkara berlangsung, mengingat kegiatan reklamasi berdampak pada penghidupan nelayan.

“Gubernur juga bisa memanggil pihak-pihak di luar pemerintahan seperti Koalisi untuk turut bergabung sebagai Tergugat II Intervensi karena Gubernur juga pernah bertatap muka langsung dengan Koalisi untuk meminta masukan tentang penghentian reklamasi secara terbuka pada Desember 2017,” tegasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *