Pemuda Muhammadiyah Tolak Reklamasi

Aksi berbagai elemen masyarakat yang dimotori kaum perempuan menolak reklamasi Teluk Jakarta (dok.solidaritasperempuan.org)
Aksi berbagai elemen masyarakat yang dimotori kaum perempuan menolak reklamasi Teluk Jakarta (dok.solidaritasperempuan.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Suara masyarakat menentang diteruskan proyek reklamasi Teluk Jakarta semakin kencang. Kali ini suara penolakan itu dilontarkan oleh Pemuda Muhammadiyah. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, keputusan pemerintah melanjutkan pembangunan reklamasi Pulau G menunjukkan watak kekuasaan yang merawat nalar rente.

“Pemerintah telah mencampakkan nilai kemanusiaan, keadaban dan hukum. Pembangunan Ekonomi sekadar dimaknai tentang memperoleh uang dan melindungi investor Besar, mencampakkan Mereka yang miskin dan tidak berdaya,” kata Dahnil dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Rabu (14/9).

Dia menilai, keputusan melanjutkan reklamasi pulau G juga melawan hukum karena telah mengabaikan keputusan PTUN yang memerintahkan untuk menghentikan proyek tersebut. Menteri Koordinator Maritim yang sebelumnya, Rizal Ramli juga telah menghantikan proyek tersebut.

“Terang pemerintah melawan keputusan hukum, dan bagaimana mungkin rakyat bisa berharap dengan pemerintah yang dengan terang benderang melawan hukum Demi kepentingan pemilik modal?” tegas Dahnil.

Pemuda Muhammadiyah, kata Dahnil, meminta Presiden Joko Widodo menghentikan watak rente seperti ini, yang mengabaikan kemanusian, keadaban dan hukum. “Bila tidak rakyat pasti Akan sangat marah,” pungkasnya.

Sebelumnya pemerintah melalui Menko Maritim Luhut Pandjaitan memang memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Luhut mengatakan, baik pihak Kemenko Maritim dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah setuju melanjutkan proyek itu.

“KKP sudah setuju tidak ada masalah. Besok suratnya akan dikeluarkan hari Kamis (15/9) secara resmi,” ujar Luhut usai menggelar rapat bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kantor ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (13/9).

Luhut mengatakan, keputusan melanjutkan reklamasi juga dilakukan karena sudah dilakukannya berbagai kajian baik dari sisi lingkungan hidup, hukum dan dampak sosial. Luhut berjanji pemerintah juga akan tetap memprioritaskan kehidupan para nelayan. Pemprov DKI menurut Luhut telah menyiapkan hunian rumah susun bagi sekitar 12 ribu nelayan yang biasa mendapatkan penghasilan dari wilayah pantai utara Jakarta.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, reklamasi bisa dilanjutkan setelah pengembang melakukan perubahan dokumen lingkungan. Siti menegaskan, berdasarkan hasil rapat terbatas kabinet Mei lalu, pengembang harus menguraikan beberapa hal sebelum reklamasi bisa dilanjutkan.

Diantaranya adalah dasar hukum reklamasi, konsep reklamasi bagi kepentingan nasional dengan konsep National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Konsep tersebut juga harus dianalisis oleh Bappenas dalam waktu 6 bulan sejak Mei. Kemudian juga harus dilakukan proses pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Dia menegaskan, saat ini proyek reklamasi pulau C, D dan G masih dalam status sanksi administratif karena dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) nya belum lengkap. Untuk melanjutkannya pengembang harus menyelesaikan beberapa masalah seperti gangguan alur pelayaran, gangguan obyek vital PLTG dan PLTGU, tanah untuk mengurug dan masalah nelayan.

“Beberapa item kewajiban oleh pengembang sudah ditaati , tapi ada beberapa item yang belum dilengkapi sehingga sanksi belum bisa dicabut sekarang. Harus dilakukan perubahan dokumen lingkungan,” pungkas Siti Nurbaya. (*)

Ikuti informasi terkait reklamasi >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *