Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, Pemerintah Jangan Jadi Keledai

Perempuan dan anak-anak menjadi korban paling rentan dari bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (dok. sawit watch)

Jakarta, Villagerspost.com – Kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari Sawit Watch, Walhi, Yayasan Ekualiser, Greenpeace, Elsam dan lainnya, meminta pemerintah jangan menjadi keledai, dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan yang terus menerus berulang. Hadi Jatmiko dari Lingkar Hijau Indonesia-Sumatera Selatan mengatakan, kebakaran hutan dan lahan terus terjadi karena kegagalan pemerintah dalam bersikap tegas terhadap perusahaan pelaku pembakaran hutan.

Dia mengambil contoh gugatan pemerintah terhadap PT Bumi Mekar Hijau yang dimenangkan pemerintah. Pengadilan telah memerintahkan perusahaan tersebut membayar ganti kerugian sebesar Rp78,5 miliar. Namun hingga saat ini perintah pengadilan tersebut tidak pernah dijalankan. “Tuntutan tahun 2014, tahun 2015 lahan konsesi perusahaan itu terbakar lagi,” kata Hadi, dalam konferensi pers terkait penanganan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, di Cikini, Jakarta, Kamis (19/9).

Pemerintah, kata dia, boleh mengklaim telah memenangkan tuntutan hingga mencapai total Rp18 triliun terkait kasus kebakaran hutan tahun 2015 lalu. “Tetapi gugatan-gugatan tersebut tidak ada yang dieksekusi. Di Aceh, Sumsel, bebeapa wilayah lain, tidak ada eksekusi,” ujarnya.

Yang ada, kata dia, pemerintah mengulangi kesalahan yang sama yaitu memberikan “subsidi” kepada perusahaan pembakar hutan dengan membebankan biaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi perusahaan kepada APBN. “Kebakaran di wilayah konsesi perusahaan, itu harusnya tanggung jawab mereka, berapa banyak APBN dihabiskan tiap tahun untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan?” tegasnya.

“Kami sebagai korban, sudah menjadi korban kebakaran hutan, masih harus ‘mensubsidi’ perusahaan pula, pajak kami yang kami bayarkan ke pemerintah, malah digunakan untuk mensubsidi perusahaan untuk memadamkan kebakaran di wilayah konsesi perusahaan,” tambah Hadi.

Dia menegaskan, pemerintah jangan menjadi keledai dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan dengan masuk ke lubang yang sama. Setiap tahun menghabiskan anggaran negara untuk memadamkan api yang sebenarnya menjadi tanggung jawab perusahaan. “Pemerintah jangan jadi keledai, jangan bodoh, keledai saja tidak akan masuk ke lubang yang sama,” ujarnya.

Dia menilai, perusahaan pelaku pembakaran hutan sebenarnya adalah “residivis” yang mengulang kejahatannya setiap tahun. Aksi pemerintah melalui KLHK melakukan penyegelan lahan milik perusahaan pembakar hutan juga dinilai percuma.

“Pengalaman kami 2015 kunjungan Jokowi ke OKI di wilayah perusahan PT WAG ketika datang, lahan perusahaan memang disegel, tetapi tiga bulan kemudian segel dibuka dan dikuasai lagi oleh perusahaan. Penyegelan seperti hanya formalitas hanya indikator mereka sudah melakukan “sesuatu”, anggaran penegakan hukum terserap, tetapi kualitas penegakan hukum dipertanyakan,” papar Hadi.

Untuk mengakhiri semua ini, kata Hadi, pemerintah harus tegakkan hukum secara tegas baik perdata maupun pidana. Hadi juga mengajak masyarakat untuk tidak menyimpan uang mereka di bank yang menyalurkan kredit kepada perusahaan perusak hutan. “Masyarakat kami imbau jangan menabung, menyimpan uang di bank yang membiayai perusahaan yang membakar hutan,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware menyampaikan rasa keprihatinannya dan mengecam perusahaan yang telah membakar hutan dan lahan untuk mencari keuntungan yang besar. “Masyarakat sudah sangat menderita oleh adanya kabut asap yang sudah terjadi selama beberapa minggu ini. Dampak yang diakibatkan oleh asap sudah sangat mengkhawatirkan dan tidak dapat dianggap sebagai hal yang biasa,” ujarnya.

“Terlebih, paparan kabut asap secara rutin mereka alami setiap tahun. Bukan tidak mungkin memiliki dampak jangka panjang bagi kesehatan tubuh manusia, bahkan mungkin saja akan menimbulkan dampak perkembangan yang negatif secara genetik,” tambah Inda.

Dia menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang berulang, disebabkan salah satunya adalah penegakan hukum yang tidak berjalan. “Pemerintah harus tegas kepada pelaku pembakaran hutan. Pemerintah juga harus benar menjalankan perbaikan tata kelola perkebunan sawit,” ujarnya

Inda mengatakan, pemerintah harus melaksanakan Inpres Nomor 8 tahun 2018 tentang Moratorium Sawit. “Satu tahun inpres hingga saat ini belum terdengar efeknya apa,” papar Inda.

Dia mengatakan, saat Sawit Watch melakukan asistensi ke daerah terkait Inpres ini, menemukan fakta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, kesulitan menjalankan Inpres 8/2018, khususnya terkait tata kelola dan penyelesaian konflik. “Mereka bingung nggak ada petunjuk teknis dan anggaran, ini jadi hambatan daerah melaksanakan,” tegasnya.

Inda juga meminta pemerintah memperhatikan dampak kabut asap ini terhadap lingkungan dan juga perekonomian daerah. Kemudian juga persoalan kesehatan yang saat ini tidak menjadi sorotan. “Negara dan perusahaan bertanggung jawab terhadap korban asap setiap tahun, tidak menutup kemungkinan bahkan anak kecil atau balita yang belum sempurna perkembangan organ tubuhnya, setiap tahun menghirup asap akan berpengaruh negatif terhadap kesehatan mereka, ada pengaruh genetika,” papar Inda.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.