Penangguhan Larangan Cantrang Diskrimiatif

Penggunaan cantrang oleh nelayan (dok. wwf)

Jakarta, Villagerspost.com – Kebijakan pemerintah memberlakukan penangguhan pelarangan penggunaan cantrang dinilai diskriminatif. Pasalnya, penangguhan itu hanya berlaku bagi nelayan di Laut Jawa.

“Nelayan di luar Laut Jawa tidak boleh menggunakan cantrang. Ini jelas sangat diskriminatif. Apa bedanya di Jawa dan di luar Jawa? Apa kalau di Jawa lautnya tidak rusak lautnya? Kita semua masih di bawah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), masih dalam naungan Negara Indonesia. Tidak boleh dibeda-bedakan. Itu namanya diskriminasi,” kata Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo, di Jakarta, Selasa (23/1).

Edhy menegaskan, jika memang pemerintah belum siap menerapkan pelarangan cantrang dengan alasan belum siap memberikan alat tangkap pengganti, maka sebaiknya pemerintah jangan dulu memberlakukan larangan tersebut.

“Memang kalau bicara siap atau tidak pemerintah menyediakan dan memberikan alat tangkap ikan yang dinilai ramah lingkungan kepada nelayan, maka hal itu tidak akan mulai-mulai. Artinya, Ya pemerintah harus siap. Bahkan sejak tahun lalu seharusnya ini sudah siap dan sudah selesai pendistribusiannya,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Larangan itu, kata Edhy, sebaiknya diberlakukan berlaku jika nelayan sudah siap dengan alat tangkap pengganti yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Dengan demikian tidak perlu lagi ada pro dan kontra tentang cantrang, apalagi pelarangan cantrang yang diskriminatif ini, ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, KKP menetapkan penangguhan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang dan memperbolehkan nelayan cantrang tetap melaut dengan syarat. Nelayan tidak diperbolehkan melaut keluar dari wilayahnya untuk menghindari konflik antar nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, tidak akan mencabut peraturan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang. Hal ini sesuai dengan kesepakatan saat pertemuan dengan nelayan kemarin. Pemerintah, kata Susi, hanya akan memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut sampai dengan pengalihan alat tangkap mereka selesai.

“Kondisi ini tidak boleh ada penambahan kapal cantrang. Semua kapal cantrang yang ada harus melakukan pengukuran ulang kapalnya dengan benar dan hanya di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa,” tegas Susi.

Susi menegaskan, kebijakan larangan cantrang dibuat bukan untuk menyusahkan nelayan, melainkan untuk melindungi para nelayan dan laut Indonesia. Sehingga ia pun berharap agar para nelayan mendukung setiap program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

“Kita akan terus kawal dan berikan pendampingan penggantian alat tangkap yang ramah lingkungan agar rampung semua tanpa ada batasan waktu. Tapi tetap tidak boleh nambah kapal. Saya tidak mau ada kapal cantrang ilegal, tidak punya ukuran atau ukuran mark down masih melaut,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *