Pencabutan Subsidi Perikanan Jangan Untuk Nelayan Kecil

Nelayan tradisional bakal terdepak dari wilayah penangkapan ikan akibat reklamasi (dok. knti)

Jakarta, Villagerspost.com – Rencana Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar negara-negara anggota mengurangi subsidi perikanan demi menghindari penangkapan ikan berlebih (over fishing), kembali menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat sipl. Organisasi masyarakat sipil mendesak agar aturan subsidi WTO itu hanya diberlakukan bagi pemain perikanan besar.

Mereka dianggap menjadi pihak yang paling bertanggung jawab secara historis untuk keadaan penangkapan ikan yang berlebihan secara global. Sementara, nelayan tradisional dan kecil, seharusnya tidak menjadi obyek pencabutan subsidi.

“Teks negosiasi saat ini memberikan celah permanen bagi pemberi subsidi besar sambil memotong kemampuan negara berkembang untuk mengembangkan industri perikanan domestik untuk menangkap ikan di perairan mereka sendiri,” kata Adam Wolfenden, Juru Kampanye Jaringan Pasifik untuk Globalisasi, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (14/7).

“Pembicaraan (terkait pengurangan subsidi-red) perlu menargetkan pemain besar ketimbang (mengurangi-red) kemampuan negara berkembang untuk mengembangkan perikanan mereka sendiri,” tambahnya.

Pada Kamis, 15 Juli 2021, para menteri perdagangan WTO akan bertemu secara virtual untuk membahas negosiasi yang sedang berlangsung tentang subsidi perikanan. Negosiasi, yang diamanatkan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) 14.6, akan difokuskan pada isu-isu utama yang berkaitan dengan subsidi untuk penangkapan ikan yang berlebihan dan kapasitas yang berlebihan, stok yang ditangkap secara berlebihan, dan penangkapan ikan yang ilegal, tidak diatur dan tidak dilaporkan.

Seiring kemajuan negosiasi, ada kekhawatiran bahwa masyarakat yang paling rentan akan terkena dampak negatif dari kesepakatan tersebut. Wolfenden mengatakan, di bawah SDG14.6 dimandatkan bahwa setiap hasil mengandung Perlakuan Khusus dan Diferensial yang ‘tepat dan efektif’ untuk negara-negara berkembang dan kurang berkembang, ini berarti bahwa negara-negara tersebut akan memiliki tingkat komitmen dan fleksibilitas yang lebih rendah sehubungan dengan mereka.

Dia menegaskan, Perlakuan Khusus dan Diferensial adalah bagian sentral dari negosiasi ini dan merupakan sesuatu yang secara historis harus diperjuangkan oleh negara-negara berkembang. “Upaya untuk menguranginya menjadi waktu minimal dan batasan geografis untuk sekelompok nelayan skala kecil merusak konsep bahwa apa yang diamanatkan oleh para pemimpin harus tepat dan efektif,” kata Wolfenden.

Koordinator Katosi Women Development Trust (KWDT) di Uganda, dan Direktur Eksekutif Forum Dunia Pemanen Ikan dan Pekerja Ikan (WFF) Margaret Nakato mengatakan, teks pembahasan isu subsidi saat ini, justru menyasar kepada pengurangan subsidi untuk nelayan kecil.

Dia menegaskan, hal itu tidak dapat diterima. “Tidak dapat diterima bahwa di bawah teks saat ini, subsidi untuk nelayan skala kecil di negara berkembang hanya diperbolehkan jika mereka beroperasi dalam jarak 12 mil laut, batas yang dilanggar oleh nelayan skala kecil secara sukarela atau tidak. Menerapkan langkah-langkah tersebut akan menghalangi nelayan skala kecil dari akses ke subsidi pemerintah yang penting. Apalagi, keputusan akan dicapai melalui negosiasi yang mengesampingkan keterlibatan nelayan skala kecil,” kata Margaret.

Berbicara atas nama Forum Masyarakat Nelayan Dunia (WFFP), Naseegh Jaffer, dari Masifundise, Afrika Selatan dan juga mantan Sekretaris Jenderal WFFP mengatakan, sangat tidak mungkin menerapkan kebijakan subsidi bagi nelayan kecil atau yang disebut WTO sebagai -nelayan miskin yang mencari nafkah di negara berkembang- dilaksanakan secara berbatas waktu.

“Kami tidak berhenti menjadi (nelayan) berpenghasilan rendah dan miskin sumber daya dalam rentang waktu dua atau lima tahun, tetapi inilah yang direncanakan WTO untuk memungkinkan kami di bawah tiga pilar negosiasinya. Di sisi lain, negara-negara besar yang mensubsidi mengambil konsesi permanen untuk diri mereka sendiri,” ujarnya.

Ketika WTO mendorong untuk menyelesaikan serangkaian negosiasi multilateral ini, banyak suara dari seluruh dunia khawatir tentang dampak yang akan ditimbulkannya terhadap keberlanjutan. Proposal saat ini memungkinkan subsidi yang membangun kapasitas penangkapan ikan jika negara anggota dapat menunjukkan bahwa stok yang ditangkap dikelola secara berkelanjutan.

Mageswari Sangralingam, Sekretaris Kehormatan, Sahabat Bumi (SAM) Malaysia mengatakan, meskipun konservasi laut adalah tujuan yang sangat penting, pihaknya juga juga menyadari pentingnya mencapai keseimbangan yang tepat antara konservasi sumber daya laut dan memastikan peluang ekonomi bagi nelayan skala kecil. Bahkan WTO sedang menuju bencana ganda dengan teks saat ini.

“Tujuan konservasi tidak dapat dipenuhi karena pemberi subsidi besar dengan armada industri mengamankan perlakuan khusus dan diferensial terbalik (SDT) untuk diri mereka sendiri sementara nelayan skala kecil di negara berkembang akan dimusnahkan karena SDT aktual diperas ke minimum,” kata Mageswari.

Marthin Hadiwinata, Koordinator Nasional Keadilan Kelautan dan Ekologi (EKOMARIN) menyatakan, larangan subsidi yang akan ditetapkan oleh WTO tidak boleh membatasi negara kepulauan untuk memberikan subsidi kepada nelayan skala kecil baik dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan kepulauan maupun lintas negara, atau batas perairan teritorial. Karena menjadi nelayan skala kecil bukan hanya sekedar profesi ekonomi, tetapi merupakan budaya dan tradisi yang diturunkan secara turun temurun oleh masyarakat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar.

“Selain itu, ketentuan SDT seharusnya berlaku untuk negara berkembang dan kurang berkembang, tidak bisa hanya diberikan jangka waktu 2-5 tahun, tetapi SDT merupakan ketentuan pengecualian yang harus diberikan kepada negara berkembang dan LDCs,” tegas Martin.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *