Pencemaran Teluk Balikpapan, Pelaku Pencemaran Laut Harus Ditindak Tegas | Villagerspost.com

Pencemaran Teluk Balikpapan, Pelaku Pencemaran Laut Harus Ditindak Tegas

Tumpahan minyak solar mencemari Teluk Balikpapan (dok. walhi)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta pemerintah untuk menindak tegas pelaku pencemaran pesisir dan laut Indonesia. Hingga hari ini, laut masih dijadikan tempat sampah besar untuk mengalirkan limbah dari industri, seperti tambang. Kasus terbaru adalah pencemaran di Teluk Balikpapan akibat tumpahan minyak.

“Pencemaran yang terjadi baru-baru ini di Teluk Balikpapan menjadi catatan penting bagi negara untuk bersikap atas para pelaku pencemaran. Akibat dari pencemaran solar yang terjadi, dua orang nelayan tradisional meninggal hal ini tentu diperburuk dengan kerusakan ekologis seperti air yang semakin menghitam dan bau bahan bakar menyengat,” kata Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (4/4).

Pusat Data dan Informasi KIARA (2018) mencatat, dalam kurun waktu 1998 sampai dengan 2017, diperkirakan telah terjadi 37 kasus tumpahan minyak di perairan Indonesia. Beberapa contoh kasus yang dapat disebutkan adalah pencemaran kawasan perairan Timor di Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2016, akibat ledakan ladang minyak di Blok Atlas Australia milik Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP). Sampai saat ini, kerugian ekologis akibat pencemaran ini belum dipulihkan.

Selain itu, pada tahun 2017, perairan Indonesia, tepatnya Teluk Bayur, Kota Padang Sumatera Barat, dicemari oleh tumpahan minyak sawit mentah sebanyak 50 ton milik PT Wira Inno Mas. Tumpahan minyak sawit mentah berdampak terhadap hancurnya biota laut yang berada di perairan dangkal wilayah ini sekaligus mematikan kehidupan 1000 nelayan tradisional yang hidup di kawasan tersebut.

Susan menambahkan, kasus pencemaran laut juga marak terjadi di pesisir adalah akibat proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). “Beroperasinya PLTU di wilayah pesisir sesungguhnya menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berdampak bagi ekosistem pesisir dan laut,” ujarnya.

Masalah pertama adalah, dampak air limbah panas yang dibuang oleh PLTU meningkatkan suhu perairan di sekitar kawasan pesisir, yang kemudian mengakibatkan pemutihan karang (coral bleaching). Hal ini ditemukan pada kasus PLTU Batang.

Kedua, pencemaran air oleh aktivitas PLTU. “PLTU Indramayu misalnya, terindikasi melakukan pencemaran selama 5 tahun beroperasi. Dalam kurun waktu tersebut ditemukan 4 parameter logam berat yang memiliki tingkat racun tinggi seperti cadmium, timbal, tembaga, dan seng,” terang Susan. Kandungan tersebut ditemukan jauh di atas baku mutu air laut yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut.

Ketiga, dampak pembakaran dari PLTU yang menghasilkan fly ash (abu terbang) dari batu bara dari hasil limbah pembakaran PLTU yang mengandung sulfur. Sampai dengan tahun 2017, KIARA mencatat sebanyak 979 desa pesisir yang telah mengalami pencemaran air, 204 desa pesisir yang telah mengalami pencemaran tanah, dan 1257 desa yang telah mengalami pencemaran udara.

Adapun sumber pencemaran sebagian besar berasal dari pabrik atau perusahaan-perusahaan yang mengeksplorasi dan atau mengeksploitasi sumber daya laut dan pesisir. “Berbagai pencemaran yang selama ini terjadi telah menurunkan kualitas perairan di Indonesia. Tak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya laut dan pesisir,” ujar Susan.

Berdasarkan fakta-fakta dan dampak-dampak yang disebutkan di atas, KIARA melihat bahwa pencemaran laut dan pesisir yang selama ini terjadi telah melanggar hukum sebagaimana yang tekah diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

“Lebih jauh, KIARA meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas untuk menegakan hukum dan sanksi berat bagi para pelaku pencemaran laut dan pesisir karena telah terbukti merusak ekosistem dan menghancurkan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya laut dan pesisir,” pungkas Susan.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *