Pengadaan 4000 Kapal Nelayan Mulai Direalisasikan

Armada kapal nelayan tradisional. Pemerintah mulai realisasikan program pengadaan 4000 kapal nelayan (dok. kkp.go.id)
Armada kapal nelayan tradisional. Pemerintah mulai realisasikan program pengadaan 4000 kapal nelayan (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai merealisasikan program pengadaan 4000 kapal untuk nelayan untuk tahun 2016. Sebagai tahap awal realisasi program ini, pihak KKP sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan PT PAL Indonesia beberapa waktu lalu.

Pihak KKP sendiri telah menganggarkan dana sebesar Rp4 triliun yang berasal dari pagu anggaran KKP tahun 2016 yang mencapai Rp13 triliun. Anggaran sebesar itu, akan dikucurkan selama 4 tahun ke depan jika program pengadaan itu berjalan baik.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap, program ini juga akan membantu menumbuhkan industri galangan kapal di dalam negeri.

“Saya akan bekerja untuk memastikan ini. Kami siapkan anggaran sebesar Rp4 triliun. Saya berharap ini menjadi sebuah legacy, program yang dapat diteruskan atau dilanjutkan ke depannya,” kata Susi seperti dikutip kkp.go.id, Jumat (6/11).

Selain itu, Susi berharap program ini juga akan mampu meningkatkan produktivitas penangkapan ikan. Dengan memiliki kapal yang mumpuni untuk mencari ikan, diharapkan ke depannya nelayan Indonesia mampu menjadi tuan rumah di perairan sendiri. Susi yakin program ini akan dapat membantu merealisasikan salah satu amanat Presiden Republik Indonesia dalam misi Pembangunan Nasional 2015-2019 untuk menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia.

Untuk itu, kata Susi, selain memberikan bantuan kapal, pihaknya juga akan terus melaksanakan program pembersihan praktik pencurian ikan di laut Indonesia dengan penenggelaman kapal. “Agar nelayan sejahtera maka hulu harus dibersihkan terlebih dahulu. Tentunya hulu di kelautan dan perikanan berada di tengah laut,” tegas Susi.

Cara ini dinilainya sebuah penegakan hukum yang sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. “Praktik illegal fishing ini sebuah praktek yang luar biasa. Kapal negeri orang bisa bebas masuk untuk mencuri ikan. Percuma kalau nelayan kami berikan perahu, kapal atau alat pancing tapi tidak ada ikan di laut,” tegasnya.

Direktur Utama PT PAL Indonesia M. Firmansyah Arifin menyambut baik penandatanganan kerjasama pengadaan kapal nelayan ini. Dia mengatakan, kerjasama ini penting dalam merumuskan kebutuhan pengembangan dan pengadaan kapal-kapal ikan seperti kapal angkut ikan segar, kapal angkut ikan hidup dan unit pengolah ikan terapung.

Selain itu, alah satunya untuk merumuskan pengembangan Kapal Pengawas Perikanan dan meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan armada perikanan nasional.

Untuk anggarannya sendiri, Firmansyah menuturkan pengadaan kapal ini memiliki anggaran sebesar Rp16 triliun, dengan alokasi anggaran tiap tahunnya sebesar Rp4 triliun. Dia mengaku optimis pengadaan kapal ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu dengan kebersamaan seluruh galangan Indonesia, baik BUMN maupun swasta yang tergabung dalam Iperindo sehingga semua ini dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun.

“Angka 4000 kapal itu belum bisa ditentukan karena ini harus disesuaikan dengan harga per-unit. Perlu lebih dahulu dibicarakan juga ke vendor sehingga akhirnya bisa ditentukan berapa jumlah kapal. Kalau pihak KKP memprediksi sekitar 4000 kapal, tapi apakah 4000 persis atau lebih dan kurang, nanti itu masih kita siapkan. Ukurannya kapal ikan tangkap paling besar 30 Gross tonnage (GT), kapal angkut dan kapal markas kapal yang besar-besar,” kata Firmansyah.

PT PAL Indonesia akan memimpin dibelakang sejumlah galangan kapal untuk merealisasikan pengadaan kapal yang ditargetkan akan di mulai Januari 2016. Saat ini, tambah Firmansyah, pihaknya sedang menyiapkan desain kapal, berkoordinasi dengan para vendor dan menyeleksi galangan kapal yang mengikuti tender tersebut.

Selain pengadaan kapal, lanjut Firmansyah, PT PAL Indonesia juga akan melakukan pendampingan kepada nelayan. Antara lain, mengenai penentuan dan pengawasan standar rancang bangun dan desain kapal, galangan kapal, serta SOP mengenai operasional kapal, peralatan dan perawatannya.

“Ini juga untuk pelatihan untuk merawat dan mengoperasikan kapal. Nelayan nanti sampai bisa mengoperasikan kapal itu. Untuk distribusi kapal, itu nanti ditentukan oleh KKP,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *