Pengelolaan Potensi Kepiting Kaltim Perlu Dibarengi Penyadaran Terkait Regulasi

Kepiting hasil budidaya (dok. litbang kemendagri)

Jakarta, Villagerspost.com – Potensi sumber daya kepiting di Kalimantan Timur dinilai sangat luar biasa. Namun dalam pengelolaannya, perlu dibarengi dengan penyadaran akan perlunya menaati regulasi agar tidak memperjualbelikan kepiting yang belum mencapai ketentuan batas ukuran berat dan kriteria lainnya untuk bisa diperdagangkan. Seperti diketahui, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2015, ukuran berat minimum kepiting yang boleh diperdagangkan adalah yang telah mencapai berat 200 gram.

“Kepiting yang boleh diperdagangkan itu paling tidak beratnya telah mencapai 200 gram. Jadi kepiting-kepiting yang masih kecil-kecil dan yang sedang bertelur ini harus dilepasliarkan kembali. Dan kepiting-kepiting yang dilepas ini diharapkan nantinya dapat tumbuh lebih besar dari ukuran sebelumnya,” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur Agustina Wilujeng Pramestuti saat memimpin pelepasliaran kembali kepiting-kepiting hasil sitaan dari para pedagang di kawasan mangrove Kariangau, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (28/11).

Agustina dalam kesempatan itu, mengapresiasi pihak Balai Karantina Ikan, Pengendalian mutu dan Keamanan Hasil perikanan (BKIPM) Balikpapan yang telah berusaha secara maksimal untuk menyelamatkan komoditas sumber daya yang ada. “Implementasi pengawasan yang dilakukan oleh pihak karantina Balikpapan sangat baik. Kinerja mereka luar biasa. Hal ini karena didorong oleh perasaan ingin menyelamatkan sumber daya yang ada, supaya generasi mendatang juga dapat menikmati hasil dari sumber daya tersebut,” ujarnya.

Dalam kunjungan ini, kata Politikus PDIP itu, Komisi IV DPR berkesempatan meninjau fasilitas kantor BKIPM Balikpapan yang hampir rampung pembangunannya. “Kita juga melakukan pertemuan untuk mendengarkan berbagai masukan yang disampaikan serta memberikan arahan kepada para stakeholder terkait,” imbuh Agustina.

Agustina mengatakan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi alam yang sangat luar biasa terutama sektor perikanannya. “Potensi tersebut harus bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan, namun dengan tetap menjaga keberlanjutannya,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah itu

Dalam kesempatan itu, Komisi IV DPR bersama dengan Balai Karantina Ikan, Pengendalian mutu dan Keamanan Hasil perikanan (BKIPM) Balikpapan melepasliarkan sejumlah 1600 ekor kepiting hasil sitaan dari para pedagang ke kawasan mangrove Kariangau, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Kepiting yang berhasil disita tersebut adalah yang masuk dalam kategori tidak boleh untuk ditangkap. Pelepasliaran kepiting kepiting itu bertujuan agar kepiting tersebut dapat berkembangbiak dan tumbuh menjadi lebih besar lagi.

“Dengan banyaknya kepiting yang kembali kita lepasliarkan, tentu akan membawa dampak kesejahteraan bagi para nelayan, sekaligus juga untuk menjaga kelestarian alam,” tutur Anggota Komisi IV DPR Kasriyah.

Ia menyampaikan, pelepasliaran kepiting itu bukanlah yang pertama kalinya dilakukan. Sebab pada beberapa waktu sebelumnya, Komisi IV DPR RI bersama pihak terkait juga telah tiga kali melakukan pelepasliaran kepiting.

“Kepiting-kepiting yang dilepas tersebut, selain karena belum cukup ukurannya untuk bisa dijual, tetapi ada juga yang sedang bertelur,” jelas politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Kasriyah mengimbau kepada masyarakat Kaltim, khususnya masyarakat yang ada di kawasan daerah Kariangau Balikpapan, agar bisa membangun koordinasi dan komunikasi dengan Komisi IV DPR RI dan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) apabila ada permasalahan yang dihadapi oleh para masyarakat nelayan. “Sebagai Wakil Rakyat di Komisi IV, saya akan mencoba membantu mencarikan solusinya,” tegas legislator dapil Kaltim itu.

Kasriyah berharap, keberadaan institusi karantina ikan di Balikpapan dapat menunjang dan menjembatani para nelayan dalam meningkatkan kualitas hasil tangkapnya. Terkait masalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh mitra kerja Komisi IV DPR RI di Balikpapan, Kasriyah menyampaikan bahwa pemerintah pusat siap untuk membantu merealisasikannya.

“Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota akan mendukung dan menunjang kegiatan mereka, apakah melalui Alat tangkapnya atau kapalnya. Kita akan terus melakukan komunikasi,” katanya.

Kasriyah menyatakan, Komisi IV DPR akan turun ke lapangan dan tetap memonitor kinerja aparat dari instansi terkait dan terus menjalin komunikasi. Pihaknya juga akan tetap mengevaluasi dan melakukan antisipasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh para nelayan di Indonesia, termasuk nelayan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara itu, Kepala BKIPM Balikpapan Sab Lestiawan berharap, dengan adanya kunjungan Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kaltim tersebut nantinya dapat memberikan manfaat bagi mitra kerja Komisi IV DPR RI di Balikpapan, terutama dalam hal dukungan dan arahan guna meningkatkan kinerja dan fasilitas yang dibutuhkan.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Sulaeman L. Hamzah mengatakan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki keistimewaan potensi sumber daya kepiting yang luar biasa yang tidak dipunyai oleh daerah lain di Indonesia. Meskipun banyak wilayah yang memiliki kawasan mangrove tetapi belum banyak yang mengembangkan budi daya kepiting. “Ini bisa menjadi role model bagi daerah lain untuk dapat mengembangkan kepiting, sehingga berguna dalam hal peningkatan pendapatan kelompok masyarakat,” ucap Sulaeman.

Terkait masalah pengawasan oleh instansi berwenang, Sulaeman menyampaikan, dari luasan lima belas ribu hektare yang ada di kawasan mangrove Kariangau, Balikpapan, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada memang masih belum mencukupi untuk bisa lebih survive dan lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan.

“Secara kajian teknis, setiap hari makin banyak yang ingin mengambil secara ilegal komoditas (kepiting) ini. Sehingga kita membutuhkan lebih banyak lagi tim yang bisa mengawasi secara langsung. Dengan demikian mampu mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Menurutnya, potensi sumber daya kepiting yang dimiliki Kaltim itu memang harus diawasi dengan ketat. Dibutuhkan kesungguhan dari pemerintah daerah khususnya pengelola kawasan mangrove tersebut untuk dapat menjaga dan mengawasi secara maksimal atas potensi sumber daya kepiting yang ada.

“Sejauh ini, dengan segala keterbatasan yang ada, implementasi pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak terkait sudah cukup baik dan diharapkan dapat lebih meningkat lagi. Berdasarkan informasi liar yang beredar masih banyak jenis komoditas Ini yang dibawa keluar meskipun kriteria ukurannya tidak mencukupi, bahkan yang sedang bertelur pun juga diambil,” kata Sulaeman.

Dari kunjungan yang dilaksanakan Komisi IV DPR ke Kaltim ini, legislator daerah pemilihan Papua ini berharap akan ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola kawasan mangrove secara baik, dan tidak ada pihak yang merusak hutan bakau yang sekarang telah ada. “Masyarakat juga harus semakin sadar bahwa hanya kepiting dengan ukuran berat minimum 200 gram ke atas saja yang bisa diambil. Ini menjadi peran besar dari pengelola kawasan mangrove untuk bisa mensosialisasikan pengembangbiakan kepiting yang berkualitas,” tutupnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *