Pengukuran Lahan Bandara di Desa Sukamulya Harus Dihentikan

Lahan pembangunan bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat (dok. wikimapia)
Lahan pembangunan bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat (dok. wikimapia)

Jakarta, Villagerspost.com – Proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang merupakan bagian dari Percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, dinilai telah merampas hak atas tanah warga desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Tak heran jika warga Sukamulya melakukan perlawanan dan akhirnya terlibat bentrok dengan aparat keamanan.

Reaksi perlawanan dari rakyat Sukamulya muncul karena pembangunan infrastruktur yang menjadi andalan program pemerintah Jokowi sama sekali tidak memberikan manfaat dan keuntungan bagi rakyat. Pembangunan BIJB akan mengancam penghidupan 5500 Jiwa di Desa Sukamulya. Proyek tersebut akan merampas tanah masyarakat yang selama ini menjadi tempat mata pencaharian di desa.

Tanah yang dirampas mencapai seluas 740 hektare yang terdiri dari 618 hektare adalah areal persawahan produktif dengan kapasitas produksi 8652 ton gabah kering giling (GKG)/tahun. Sementara 23 hektare lainnya adalah lahan perladangan. Sisanya, 13,5 Ha perkebunan rakyat danĀ  13,56 Ha tanah kas desa dan 72 Hektare adalah pemukiman.

Direktur INDIES Kurniawan Sabar mengatakan, situasi ini semakin menjelaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintah Jokowi-JK sangat jauh dari keadilan bagi rakyat. “Telah banyak proyek infrastktur yang dibangun atas nama kesejahteraan rakyat, namun faktanya menyengsarakan rakyat,” katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Jumat (18/11)

Masih hangat dalam ingatan kita semua, 11 ribu jiwa menjadi korban Pembangunan waduk Jatigede di Sumedang, korban pembangunan PLTU II di Indramayu dan Cirebon, dan berbagai proyek lainnya. Korban dari proyek pemerintah Jokowi dipastikan akan terus berjatuhan. Apalagi dalam waktu dekat, 7 desa juga akan digusur karena menjadi lokasi pembangunan jalan Tol Cisundawu, yang ironisnya mereka adalah Korban penggusuran proyek waduk Jatigede beberapa waktu lalu.

Rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) masuk dalam Peraturan presiden Nomor 03 tahun 2016 dari 225 proyek strategis nasional. Berbagai proyek terus mendapat penolakan dari rakyat temasuk saat ini yang dilakukan oleh warga desa Sukamulya.

“Mereka sudah berjuang, pemerintah pusat dan provinsi hanya memberikan kompensasi atas tanah dan rumah mereka yang dirampas, tanpa adanya relokasi dan jaminan yang adil untuk memastikan kehidupan yang lebih baik,” terang Kurniawan.

Pengukuran lahan oleh pemerintah yang akan dilakukan hari ini, Jumat (18/11) setelah dua hari tertunda. Proses ini mendapat pengawalan aparat gabungan. Situasi ini kemudian memanas dan terjadi kekerasan oleh aparat kepada warga. Kurniawan menilai, pemerintah Jokowi selalu melakukan pendekatan kekerasan dan militeristik dalam menghadapi penolakan rakyat maupun dalam konflik agraria yang terjadi.

“Sayangnya, pemerintah provinsi Jawa Barat juga tidak mengindahkan surat dari Komnas HAM yang meminta adanya penundaan pengukuran, sebelum ada mufakat,” kata Kurniawan.

Dengan kondisi ini, INDIES menegaskan dukungannya atas perjuangan petani dan warga di Sukamulya, Majalengka dan menyatakan sikap mengutuk cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi perjuangan rakyat. Termasuk di Sukamulya dan meminta untuk menggunakan cara demokratis dalam menghadapi tuntutan Rakyat.

INDIES juga menuntut kepada Gubernur Jawa Barat agar menghentikan proses pengukuran, dan memastikan penarikan pasukan dari Sukamulya. “Menuntut kepada Kapolda Jawa Barat untuk memerintahkan pasukanya ditarik dari desa Sukamulya,” tegasnya.

INDIES juga menuntut kepada Presiden Jokowi untuk mencabut Perpres No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. “Menuntut kepada pemerintah Jokowi-JK untuk bertanggungjawab terhadap Rakyat yang terkena dampak dari Proyek yang sedang di dijalankan, dengan memastikan seluruh hak ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun bagi rakyat,” kata Kurniawan.

“INDIES mendukung sepenuhnya seluruh upaya membangun solidaritas bagi perjuangan petani dan warga Sukamulya, Majalengka dan menyerukan persatuan rakyat untuk menuntut hak dan keadilan di Indonesia,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *