Pengurangan Kuota Pupuk Subsidi untuk Aceh Dipertanyakan

Distribusi pupuk bersubsidi oleh pemerintah (dok. bojonegorokab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Para petani di Aceh mengeluhkan semakin sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi untuk sawah dan kebun mereka. Kesulitan petani di Aceh mendapatkan pupuk bersubsidi ini ternyata merupakan dampak dari pengurangan kuota pupuk bersubsidi dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Pupuk Iskandar Muda.

Terjadinya pengurangan kuota pupuk bersubsidi di Aceh ini pun dipertanyakan anggota Komisi VI DPR Melani Leimena Suharli. “Saya pertanyakan kepada PT. Pupuk Indonesia, terutama PIM kenapa dikatakan akan bangun pabrik-pabrik pupuk, tapi malah ada pengurangan subsidi kuota pupuk untuk para petani. Itu sangat tidak adil, sedangkan pabrik pupuk yang akan dibangun dengan biaya yang besar, tapi malah kuota milik petani dikurangi,” kata Melani dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (28/1).

Politikus Partai Demokrat itu berharap PT Pupuk Indonesia dan PT PIM memiliki terobosan baru dalam peningkatan produksi dan pengembangan pupuk terutama mencari alternatif gas alam yang menjadi bahan dalam pembuatan pupuk urea. Pasalnya pupuk urea itu bahannya dari gas alam dan gas alam semakin lama akan habis.

“Harus ada alternatif selain penggunaan gas alam yang bisa menghasilkan pupuk urea. Jadi saya harap PT. Pupuk Indonesia sebagai holding perusahaan pupuk bisa berinovasi untuk mencari alternatif penggunaan gas alam,” tegasnya.

Legislator asal dapil DKI Jakarta II ini pun mempertanyakan kendala yang dihadapi PT PIM dan mempertanyakan bagaimana PT Pupuk Indonesia sebagai holding dari PT PIM mencari dan mengatasi solusi atas masalah yang ada, terutama yang ada di Aceh. “Hal ini mengingat Aceh merupakan daerah penghasil pertanian yang memerlukan pupuk dalam masa tanam guna menghasilkan produk pertanian unggulan,” ujarnya..

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan menyampaikan, perlu adanya perbaikan birokrasi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Birokrasi yang panjang dan rumit menurutnya akan memberi celah bagi para oknum untuk mengambil keuntungan melalui distribusi pupuk bersubsidi kepada petani

“Pupuk kita ini dari pabrik sampai ke petani birokrasinya sangat panjang. Sekarang ini banyak sekali mafia pupuk. Pupuk itu yang dijual itu ada, tapi tidak bisa sampai ke petani,” kata politikus Partai Nasdem itu.

“Pupuk subsidi misalnya, siapa yang menguasai pupuk subsidi? Bagaimana distribusinya, apakah sampai ke petani atau tidak, atau malah petani harus membeli pupuk subsidi yang dijual dengan harga yang jauh lebih mahal. Padahal maksud subsidi itu supaya lebih murah,” tegas Zulfan.

Legislator dapil Aceh itu berharap adanya kontrol dari pemerintah yaitu melalui Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian bekerja sama dengan Kepolisian untuk melakukan sweeping ke agen atau distributor pupuk bersubsidi. “Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya oknum yang menimbun pupuk bersubsidi demi keuntungan pribadi,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *