Penyaluran Bantuan KKP Lewat Koperasi

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, penyaluran bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2016 kepada masyarakat, khususnya kapal dan alat penangkap ikan, akan diarahkan melalui koperasi. Mekanisme ini ditempuh agar bantuan yang diberikan efektif, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Kita tidak bisa memberikan kapal kepada KUB (Kelompok Usaha Bersama) lagi. Jadi KUB bapak harus dirubah menjadi koperasi, karena koperasi berbadan hukum ada pertangung jawabannya,” kata Susi dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (7/6)

Selanjutnya, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap akan mendorong perubahan struktur KUB nelayan menjadi koperasi dengan meratifikasi dan membantu pengurusan surat-surat yang diperlukan. “Selesai pertemuan ini langsung buat koperasi, supaya kita bisa memberikan bantuan,” tambahnya.

(Baca juga: Krisis Lingkungan Jawa Barat Ancam Pertanian dan Perikanan)

Susi juga mengatakan, menjaga laut sudah menjadi komitmen pemerintah, nelayan hanya tinggal mencari ikan. Untuk itu, dia mengharapkan, agar cara-cara penangkapan ikan yang tidak benar dan merusak, baik dengan trawl (pukat harimau), portas (potasium) dan dinamit atau bom ikan dihentikan.

Selain itu, Susi menginginkan hasil tangkapan nelayan harus dijual dengan benar. “Buat saja KUD, semua ikan yang ditangkap kemudian di lelang disitu. Supaya harganya tidak dimainkan tengkulak,” tambahnya.

Dalam hal permasalahan modal kerja, Susi meminta pemerintah daerah untuk mengajak kerjasama Perbankan, untuk bisa memberikan kredit kepada nelayan. “Nilai NPL (non performing loan) sudah jauh lebih turun, sehingga Perbankan pasti mau meminjamkan. Jika ada pengusaha perikanan yang kesulitan membayar kredit tahun ini, maka dapat meminta penangguhan pembayaran paling tidak dua tahun,” jelas Susi.

Sedangkan terkait asuransi nelayan, Susi mengharapkan hasil dari koperasi juga dapat disetorkan. Sehingga jika terjadi kecelakaan atau musibah di laut akan ada santunan dari asuransi. “KKP masih dalam tahap negosiasi dengan pihak asuransi agar santunan kepada nelayan yang meninggal itu bisa mencapai Rp150 juta,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam kunjungan untuk memantau keindahan kawasan Taman Nasional Komodo dari udara di Labuan Bajo, Manggarai Barat–NTT, Minggu (5/6), Susi mengingatkan agar semua pihak ikut menjaga kawasan pesisir. Susi mengatakan, kebijakan untuk pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil akan dibuat sama di semua wilayah Indonesia.

Hal itu, kata dia, penting untuk menjaga kawasan pesisir karena akan mempengaruhi laut. “Ekosistem di pesisir itu seharusnya dijaga. Karena ekosistem pesisir itu mempengaruhi laut. Ikan itu beranak, kawin dan membesarkan anak itu di pesisir. Jika pesisir tidak kita jaga, maka semua akan hilang,” kata Susi.

Susi menegaskan, potensi perikanan dan pariwisata yang dimiliki Labuan Bajo sangat luar biasa. amun, Susi mengaku, memiliki sedikit kekhawatiran, melihat adanya keramba-keramba jaring apung, sementara masih banyak masyarakat yang menangkap ikan menggunakan portas (potasium) dan bom.

“Saya sangat menikmati kekayaan yang dimiliki Labuan Bajo, tapi ada kekhawatiran. Harus ada peningkatan pengawasan dari Danlanal, Kapolres dan pihak lainnya untuk lebih menjaga. Karena saya pikir, tidak banyak yg memiliki keindahan seperti ini, warga Laboan Bajo sangat beruntung,” kata Susi.

Terkait hal ini Susi menginginkan adanya peningkatan observasi di Labuan Bajo, apa yang perlu dilakukan dan apa yang diperlukan masyarakat, agar dapat mengganti alat tangkap yang ramah lingkungan. Dalam kesempatan itu, Susi juga mendengarkan berbagai keluhan dari para nelayan.

Salah satu keluhan yang didengar adalah kesulitan mendapatkan es untuk melaut dan mengawetkan hasil tangkapan. Menanggapi permasalahan ini, KKP melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelauatan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) KKP akan segera mengirimkan bantuan berupa mesin es untuk nelayan Manggarai Barat.

“Jika kapasitas mesin sekitar 3-4 ton, berikan 6 mesin. Semoga dalam satu bulan ini, bisa segera dipenuhi. Saya harap direktorat di KKP bisa tepat waktu dan memastikan bantuan tepat sasaran,” pungkas Susi.

Ikuti informasi terkait isu perikanan >> di sini <<