Perangkat Desa Diminta Lebih Lantang Suarakan Aspirasi | Villagerspost.com

Perangkat Desa Diminta Lebih Lantang Suarakan Aspirasi

Menteri Desa PDTT Marwan Jafar dalam sebuah kesempatan dialog dengan perangkat desa (dok. kemendesa.go.id)

Menteri Desa PDTT Marwan Jafar dalam sebuah kesempatan dialog dengan perangkat desa (dok. kemendesa.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Para perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) diminta agar menyuarakan secara lebih lantang dan lebih garang segala aspirasinya. Termasuk menyerukan pembenahan terhadap regulasi, baik revisi UU Desa, PP 22 tentang Desa, ataupun Permendesa yang dikeluarkan kementerian desa.

“Silakan evaluasi UU Desa. Apakah layak direvisi UU Desa, apakah PP tentang desa juga layak kita revisi. Atau mungkin Permendesa, Permendagri, Permenkeu semuanya layak direvisi atau tidak? Silahkan suarakan. Sebab bapak dan ibu dari Apdesi yang tentunya patut memberikan masukan,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dalam dalam forum dialog Implementasi UU Desa, di Jakarta, Senin (14/12) seperti dikutip kemendesa.go.id.

Dalam forum tersebut para perangkat desa berkesempatan menyampaikan pandangan tentang pelaksanaan UU Desa kepada Marwan. Salah satu kritik yang mengemuka adalah soal berbagai peraturan tentang desa.

Atas masukan itu, Marwan mengatakan, apa yang terkandung dalam UU Desa tidak bisa disimplifikasi alias disederhanakan menjadi sekadar dana desa, apalagi hanya soal pendamping desa. Dalam UU Desa juga dibicarakan hak asal usul, membangun sektor produksi, sektor industri, ekonomi, pengelolaan potensi desa dan macam-macam hal yang diatur melalui regulasi.

“Biasanya Apdesi garang yang ditunjukkan dengan kegarangan fisik dan teriakan Apdesi yang lantang. Sekarang mari buktikan, apakah kegarangan ini juga dibarengi dengan kegarangan pemikiran Apdesi. Progresif apa mandul. Futuristik atau tidak. Ini akan kita lihat bersama-sama. Kalau rekomendasi Apdesi baik akan kita rekomendasi untuk diteruskan,” tegas Marwan.

Kementerian, kata Marwan, jelas membutuhkan dukungan dari para perangkat desa dalam melakukan pembenahan pelaksanaan program membangun Indonesia dari desa. “Silahkan bersuara lantang, misalnya dorong revisi UU Desa, PP 22, PP 47. Saya akan dukung. Jadi boleh dan silahkan suarakan, asalkan memang menjadi kebutuhan. Suara Apdesi lebih penting. Bukan suara dari saya, pemerintah pusat saja. Sebab ini menyangkut juga bagaimana kita membangun pusat pertumbuhan dan produksi baru dari desa-desa yang digerakkan dari masyarakat. Bukan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tegas Marwan.

Marwan menjelaskan, dilaksanakannya Rembug Desa Nasional bertujuan untuk membangun komitmen semua pemangku kepentingan tentang Desa Membangun Indonesia. Tentu semua pihak harus melakukan refleksi lebih jauh.

Faktanya angka kemiskinan masih cukup ginggi di desa, dan kalau tohkemiskinan itu ada di kota, maka mereka itu umumnya adalah masyarakat desa yang melakukan urbanisasi ke kota. “Pertanyaannya, apakah UU Desa sudah menunjukkan spirit dan mengcover itu semua? ini perlu dipikirkan,” tandasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *