Perencanaan Pembangunan Harus Perhitungkan Risiko Bencana

Simulasi bencana banjir di kabupaten di Bima Nusa tenggara Barat. Kota Bima promosikan kota tangguh bencana (dok. oxfam)

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia adalah negara yang rentan mengalami bencana alam, termasuk bencana akibat perubahan iklim. Karena itu, ke depan, dalam Rancangan Teknoratik Rencana Pembangunan Jangka menengah 2020-2024 isu bencana dan perubahan iklim menjadi topik khsusus yang akan memberikan arahan bagi sektor dan regional dalam penyusunan rencana pembangunan untuk lima tahun ke depan.

“Dengan dinamika sekarang kita tahu crowd terhadap disaster. Tentu perencanaan kita kan harus memperhitungan disaster kan, dan juga memperhitungan perubahan iklim,” kata Bambang dalam pertemuan dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Prof. Dr. Dwikorita Karnawati, di Bandara Halim Perdanakusuma, Selasa (15/10).

Untuk tahun 2020, isu bencana dan perubahan iklim akan menjadi program prioritas yang sasarannya mewujudkan pembangunan ketahanan bencana serta pembangunan rendah karbon. Untuk hal ini, peran strategis BMKG dalam perkembangan global pengamatan cuaca dan perubahan iklim sangat diperhatikan. Peran BMKG sangat penting dalam menyediakan informasi dasar terkait potensi bencana di tiap-tiap wilayah di Indonesia.

Peran serupa juga diemban oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga koordinasi ketiga lembaga penyedia data dasar ini, ditekankan Bambang Brodjonegoro, sangat penting. “Ya, saya lihat memang ada kesamaan, karena BMKG kan bukan yang melakukan aksi, tapi lebih kepada informasi dasar,” kata Bambang.

Pertemuan koordinasi dengan BMKG ini memang bukan yang pertama kali. Sebelumnya, Bambang Brodjonegoro juga hadir dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional yang digelar di kantor BMKG. Pertemuan sinkronisasi dan koordinasi ini sangat penting untuk meningkatkan kerjasama BMKG dengan pihak pihak terkait tersebut terutama untuk saling tukar informasi dan data observasi baik untuk penelitian, prediksi, maupun peringatan dini.

Terlebih, Indonesia juga mendapatkan bantuan dari Bank Dunia untuk pelaksanaan proyek sistem peringatan dini bencana terintegrasi atau Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP). Pinjaman Bank Dunia ini terbagi menjadi tiga komponen. Pertama, peningkatan tata kelola risiko bencana dan kesiap-siagaan terhadap bencana sebesar US$70 juta. Kedua, perluasan jaringan penguatan sistem monitoring serta peningkatan kualitas layanan informasi terkait ancaman geofisika senilai US$85 juta. Ketiga, dukungan implementasi sebesar US$5 juta.

Terkait IDRIP, Dwikorita Karnawati mengatakan, sudah berjalan untuk program tsunami warning system. “Untuk tsunami warning system itu kelemahannya tidak hanya di sisi teknologi dan jumlah peralatan yang saat ini juga sedang dibantu melalui APBN dan IDRIP,” papar Dwikorita.

Meski demikian, kata dia, gelontoran bantuan tidak menjamin keberhasilan jika di sisi hilir, yaitu community dan masyarakat serta sumber daya manusianua tidak bagus. “Harusnya kan SDM-nya di sana itu jaga 24 jam. Jika kejadian tsunami gimana. Kami harus terus terang, walau teknologinya maju, tapi kalau orangnya tidak sigap itu semuanya akan melempem,” tegasnya.

BMKG juga terus melakukan koordinasi dengan lembaga penyedia data seperti BPS dan BIG. Dengan kerjasama itu, BMKG akan menjadi pusat data untuk melayani berbagai keperluan baik data kebencanaan, pelayaran, maupun eksplorasi minyak dan gas bumi. Dwikorita mengatakan, selama ini, perusahaan asing melakukan eksplorasi dengan data dari Indonesia, namun harus membayar ke pihak asing yang mengelola data.

Ke depan, semua layanan data ini akan dikelola BMKG, sebagai market BMKG untuk memberikan premium service layanan data yang akan dibangun dengan skema KPBU. “Kita punya radar sendiri sehingga seharusnya data kita lebih akurat, saat ini kamu sudah MoU dengan SKK Migas, ada ‘pemaksaan’ untuk seluruh perusahaan asing yang ada di Indonesia, untuk eksplorasi itu harus menggunakan data BMKG,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *