Perhutanan Sosial Turunkan Angka Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan

Penyerahan sertifikat penetapan hutan adat oleh Presiden Jokowi (dok. sekretariat kabinet)

Jakarta, Villagerspost.com – Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Helmi Bassalamah mengatakan, sejak tahun 2014, Indonesia memasuki paradigma baru dalam tata kelola hutan. Pembangunan sumber daya hutan tidak lagi berbasis pada pengelolaan produk kayu (timber management), melainkan berbasis lanskap dan meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah melalui KLHK telah melakukan berbagai langkah mendukung tata kelola hutan di Indonesia, diantaranya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), restorasi gambut, dan restorasi ekosistem di kawasan konservasi,” kata Helmi, saat mewakili Menteri LHK, membuka Seminar Nasional bertema “Kelestarian Hutan dan Kejayaan Nusantara: Potret Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan Hutan Indonesia”, di gedung SEAMEO-BIOTROP, Bogor, Kamis (6/9).

Pada kesempatan itu Helmi juga menyampaikan, saat ini di Indonesia, terdapat kurang lebih 25.800 desa di dalam dan sekitar hutan, dimana 1,7 juta dari 9,2 juta KK pada desa-desa tersebut, termasuk dalam klasifikasi miskin. “Untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut, maka pemerintah berkomitmen mengalokasikan lahan seluas 12,7 juta hektare, untuk dikelola masyarakat melalui program perhutanan sosial,” ujarnya.

Terkait perhutanan sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 4.666 lokasi perhutanan sosial yang tersebar di 34 provinsi. “Dalam hal ini, masyarakat selain dipercaya sebagai subjek, tetapi juga ada peningkatan target hak akses kelola, dari rata-rata 0,7 hektare menjadi 1-2 hektare per KK di Jawa, dan 4-5 hektare di luar Jawa”, jelasnya.

Bambang menegaskan, untuk mendukung keberhasilan program perhutanan sosial, KLHK bersama pihak-pihak terkait dan mitra, akan melakukan pendampingan masyarakat, serta mendukung investasi dan memfasilitasi pemasaran usaha perhutanan sosial. “Pendampingan dilakukan agar masyarakat memiliki kompetensi dalam membuat tata batas tenurial, menyusun Rencana Karya Usaha (RKU), menentukan jenis komoditas yang akan diusahakan, hingga membantu mencari jaringan pemasaran”, lanjutnya.

Dalam kesempatan ini, Dekan Fakultas Kehutanan IPB Dr. Rinekso Soekmadi juga berpesan, agar perhutanan sosial harus memperkuat tiga hal kunci, yaitu kepastian kawasan berupa basis data, kepastian sistem manajemen yang memberikan ruang inovasi, serta kepastian sistem monitoring dan evaluasi. “Setelah itu penguatan sumber daya manusia (SDM)nya. SDM tidak hanya terkait kompetensi dan ilmu utama, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan kreatifitas, bagaimana bisa mengembangkan imajinasi, dan sistem berpikir yang independen,” tambahnya.

Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB (HAE-IPB), memang perhutanan sosial menjadi kata kunci dari terobosan penting, yang dapat meningkatkan pelibatan masyarakat dalam tata kelola hutan. Ketua Pelaksana seminar sekaligus Direktur BIOTROP Dr. Irdika Mansur mengatakan, seminar ini tidak lain bertujuan untuk mensosialisasikan program-program pemerintah dalam bidang LHK, termasuk Perhutanan Sosial.

“Melalui Perhutanan Sosial, Pemerintah telah memberikan peluang bisnis kepada masyarakat, yang dapat meningkatkan produksi hutan, sekaligus kesejahteraan masyarakat, tidak hanya peluang untuk investasinya tapi juga untuk pendanaannya, dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait”, ujar Irdika.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *