Peringatan 9 Tahun Fukushima: PLTN Bukan Solusi Energi di Indonesia | Villagerspost.com

Peringatan 9 Tahun Fukushima: PLTN Bukan Solusi Energi di Indonesia

Ilustrasi pembangkit listrik tenaga nuklir (dok. ebtke.esdm)

Jakarta, Villagerspost.com – Greenpeace menilai, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) bukan solusi energi di Indonesia. Tragedi Fukushima, dinilai harus menjadi pelajaran bagi negara seperti Indonesia. Survei radiasi ekstensif terbaru Greenpeace Jepang telah menemukan bukti terjadinya re-kontaminasi yang disebabkan oleh Topan 19 (Hagibis) dan Topan 21 (Bualoi) di 2019, yang melepaskan cesium radioaktif dari hutan pegunungan di Prefektur Fukushima.

Survei yang dilakukan selama tiga minggu pada bulan Oktober dan November 2019, mengamati tingkat radiasi terkonsentrasi di seluruh Prefektur Fukushima. Survei dilakukan dengan mengidentifikasi titik panas tingkat tinggi di seluruh Prefektur Fukushima, termasuk di Kota Fukushima. Darurat radiologis yang sedang berlangsung di kompleks ini dan di beberapa bagian Prefektur Fukushima bertentangan langsung dengan narasi pemerintah Jepang yang terus mendorong propaganda normalisasi di Fukushima dan efektivitas program dekontaminasi masifnya.

Topan No. 19 dan 21 menyumbang sejumlah besar hujan di seluruh Jepang, termasuk di Prefektur Fukushima. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah melaporkan efek curah hujan deras yang mengarah pada peningkatan migrasi radioaktivitas dari hutan pegunungan melalui sistem aliran sungai.

“Hasil survei radiasi 2019 kami menunjukkan sifat kompleks dan persisten dari mobilisasi radionuklida dan re-kontaminasi di daerah-daerah di Prefektur Fukushima. Daerah hutan pegunungan di prefektur Fukushima, yang tidak pernah didekontaminasi, akan terus menjadi sumber re-kontaminasi jangka panjang. Temuan-temuan dari survei radiasi kami baru-baru ini membantah mitos ‘normalisasi’ di beberapa bagian Fukushima,” kata Campaigner Energi Greenpeace Jepang Kazue Suzuki, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (11/).

Temuan utama dari penyelidikan Greenpeace Jepang meliputi:

● Titik panas diukur di semua wilayah yang disurvei; termasuk Okuma, Naraha (J-Village), juga di Kota Fukushima.

● Variasi tingkat radiasi yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya di zona tertentu yang tidak dapat dijelaskan oleh peluruhan radioaktif.

● Kemungkinan remobilisasi radioaktivitas di tanah dan efek yang berhubungan dengan cuaca yang dihasilkan dari hujan lebat juga diidentifikasi di daerah Iitate yang dibuka kembali, dengan perubahan signifikan dalam tingkat radiasi yang dibandingkan selama periode lima tahun dari data yang kami miliki sebelumnya.

● Di sepanjang sungai Takase di daerah yang baru dibuka kembali di Namie, dan di mana pemerintah mengklaim aman untuk hidup, 99% tingkat radiasi rata-rata 0,8 μSv/jam (micro Sieverts/jam–satuan ukuran jumlah radiasi) dengan maksimum 1,7 μSv/jam, dengan 99% melebihi jangka waktu pemerintah yang lama. Istilah target dekontaminasi 0,23 μSv/jam diukur pada 1 meter dan dua puluh (20) kali lebih tinggi dari level pra-2011.

● Dalam jangka waktu empat jam, tim survei mengidentifikasi empat puluh enam (46) hotspot di sekitar stasiun pusat Kota Fukushima, sebelas di antaranya menyamai atau melampaui target jangka panjang dekontaminasi pemerintah Jepang sebesar 0,23 μSv/jam yang diukur pada 1 meter; termasuk tingkat radiasi yang diamati 137 kali lebih tinggi dari tingkat radiasi latar belakang yang diukur di lingkungan Fukushima sebelum bencana nuklir 2011.

● Di daerah yang dekat dengan bekas sekolah dan taman kanak-kanak di daerah yang dibuka kembali, Namie, tingkat dosis tahunan berkisar antara 10-20 mSv (mili Sievert) berdasarkan metodologi pemerintah Jepang dan antara 17-33 mSv berdasarkan paparan berkelanjutan selama setahun penuh; yaitu antara 10 dan 33 kali di atas paparan maksimum yang direkomendasikan internasional untuk publik.

● Di dekat balai kota baru di daerah Okuma yang baru dibuka kembali, dan dalam beberapa ratus meter dari rute obor Olimpiade yang direncanakan, titik api radiasi diukur menjadi 1,5 μSv/jam pada 1 meter dan 2,5 SSv/jam pada 10cm (62 kali di atas level latar belakang 0,04 μSv/jam sebelum kecelakaan nuklir pada Maret 2011).

● Bukti dari topan sebelumnya dan data yang dihasilkan sangat menunjukkan bahwa ada peningkatan substansial dalam kontaminasi hilir dari Oktober 2019. Greenpeace bermaksud untuk kembali akhir tahun ini untuk menyelidiki lebih lanjut dan memperkuat hipotesis efek pelapukan utama di Fukushima.

“Titik panas radiasi yang kami temukan terdapat di area umum di sepanjang trotoar dan jalan-jalan di pusat Kota Fukushima, termasuk puluhan meter dari pintu masuk ke jalur kereta Shinkansen ke Tokyo. Titik panas yang kami temukan adalah pada tingkat yang memerlukan lisensi khusus untuk diangkut dan dalam kategori Barang Berbahaya,” kata Spesialis Senior Nuklir Greenpeace Jerman Shaun Burnie

“Pemerintah menggunakan Olimpiade sebagai platform untuk mengkomunikasikan mitos bahwa semuanya telah kembali normal di Fukushima. Mereka secara keliru mengklaim bahwa radiasi telah didekontaminasi atau terkendali. Survei radiasi kami dengan jelas menunjukkan bahwa propaganda pemerintah tidak benar,” tambahnya.

Temuan perpindahan radioaktivitas yang mengkhawatirkan di Fukushima harus menjadi pelajaran berharga untuk negara-negara yang masih melihat PLTN sebagai solusi energi masa depan. Indonesia khususnya, dimana akhir-akhir ini berkembang isu pemanfaatan energi nuklir yang belum pernah digunakan dalam skala komersial di Indonesia sebelumnya.

“Indonesia negara dengan risiko bencana tinggi dan kekurang disiplinan petugas dalam kasus penemuan limbah radioaktif di Perumahan BATAN membuat pembangunan PLTN di Indonesia sama saja menyalakan bom waktu,” ungkap Dwi Sawung dari WALHI Eknas.

“Kasus dibuangnya limbah radioaktif oleh pegawai BATAN di perumahan BATAN Indah, Tangsel menunjukan bahwa petugas kita masih lalai dan kelalaian itu dibiarkan bertahun-tahun tanpa hukuman yang tegas,” tambah Sawung.

Kemudahan dan percepatan perizinan PLTN yang tercakup dalam Omnibus Law juga menjadi kekhawatiran tersendiri ditengah tidak tepatnya pembangunan PLTN untuk kebutuhan energi Indonesia. Satrio Swandiko, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia menegaskan, Indonesia jelas membutuhkan energi yang murah untuk masyarakat Indonesia. Tetapi nuklir bukanlah energi murah.

“Investasi untuk PLTN bukanlah investasi yang murah, apabila dibandingkan dengan teknologi lain, investasi pembangkit nuklir merupakan salah satu yang terbesar,” ujarnya.

Apabila dibandingkan dengan beberapa teknologi lain, dengan biaya investasi awal (dalam bentuk overnight capital cost) sebesar US$6.317/kW dan biaya operasi dan maintenance sebesar 121,13 USD/kW, PLTN termasuk dalam kategori yang tertinggi. Saat ini di Indonesia PLTN dengan teknologi Molten Salt Reactor (MSR) dengan bahan bakar Thorium sebesar 500 MW rencananya akan dibangun oleh ThorCon International yang juga telah menanamkan investasinya dalam proyek ini sebesar Rp17 triliun.

“Ini adalah perjudian dengan risiko kerugian yang sangat besar, teknologi ini belum teruji untuk bisa beroperasi secara komersial di belahan dunia manapun. Apakah rakyat Indonesia mau dijadikan percobaan pertama disaat pilihan energi terbarukan yang lebih murah dan aman justru disia-siakan?” tambah Satrio.

Tren global menunjukkan bahwa pembangkitan biaya listrik teraras (levelized cost of electricity/LCOE) untuk energi terbarukan seperti surya mengalami penurunan drastis dan semakin kompetitif dengan pembangkitan listrik konvensional. LCOE surya global sudah mencapai US$32-US$44/MWh, sedangkan nuklir di kisaran US$118-US$198/MWh (Lazard, 2019).

LCOE energi terbarukan di Indonesia juga mengalami penurunan, berdasarkan analisa IESR, biaya pembangkitan listrik surya skala besar dapat mencapai USD 58,4/MWh (batas bawah), hampir menyamai PLTU supercritical (US$57,7 MWh), PLTU ultra supercritical (US$58,3), dan PLTU mulut tambang (US$50,1/MWh). LCOE ini akan terus turun dengan perbaikan kerangka kebijakan dan regulasi, termasuk insentif untuk menghilangkan market barrier seperti feed-in-tariff dan penggunaan skema lelang terbalik yang didesain dengan baik.

“Dengan potensi energi surya yang berlimpah, mencapai 655 GWp untuk bangunan residensial saja, sifatnya yang modular dan mudah dibangun di beragam lokasi; surya akan menjadi ujung tombak transisi energi di Indonesia,” kata Marlistya Citraningrum, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan Institute for Essential Services Reform (IESR).

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *